Jakarta Transparncy.com– Buruknya kualitas busway baru yang didatangkan Pemprov DKI Jakarta dari China membuat berang Gubernur Jokowi dan wakilnya, Ahok. Bus yang dibeli dengan harga mahal tersebut semestinya terjamin kualitasnya dan tidak mudah rusak. Importer dan oknum pejabat di Pemprov DKI Jakarta yang terlibat dalam pendatangan bus tersebut akan dikejar dan dituntut secara hukum. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kepada wartawan, kemarin.
Menurutnya, adanya dugaan rekayasa dalam pengadaan Bus Transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) yang didatangkan dari China. Menurut Ahok, kerusakan Bus Transjakarta dan BKTB yang baru menjadi bukti adanya reka yasa itu. ”Kemungkinan ada rekayasa memenangkan pro duk ini (China),” ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, kemarin (12/2). Ia mengatakan, importir yang memenangkan tender tersebut telah memesan komponen terlebih dahulu Padahal, komponen tersebut membutuhkan waktu yang lama untuk dipesan.
”Bagaimana Anda bisa menang tender kendaraan tapi Anda nggak punya kendaraan? Berarti Anda sudah bisa pesan produk yang lebih murah. Nah itu butuh waktu,” kata Ahok. Untuk itu, mantan bupati Belitung Timur itu memerintahkan Inspektorat Pemprov DKI Jakarta untuk menelusuri kemungkinan adanya rekayasa dalam tender pengadaan bus tersebut. ”Dari Inspektorat akhirnya yang harusnya awasi kan itu pengadaan tender ada sekian item kita asumsikan semua orang mengerti. Ini memang ada niat kemungkinan,” terang Ahok.
Seperti ramai diberitakan, bus yang baru saja didatangkan tersebut semestinya bisa bertahan lebih lama. Namun, 5 busway baru dan 10 BKTB diketahui sudah rusak dan sebagian mesinnya berkarat. Misalnya, bagian mesin di dalam bus sebagian banyak yang sudah berkarat. Mulai dari kepala aki, turbo mesin, kompresor AC, bahkan blok mesin dan pelek roda.
Yang membuat heran, ketika bus tersebut diluncur kan pada 15 januari lalu, sebagian diantaranya sudah mogok dan tidak bisa dijalankan keesokan harinya. Setidaknya ada 10-14 bus dari 30 bus yang diluncurkan langsung rusak hanya dalam hitungan hari. Bus-bus ‘baru’ tersebut sedianya merupakan bagian kecil dari program 1.000 busway baru yang menjadi target pemerintahan Jokowi-Ahok. Sekarang, jumlah kerusakan bus semakin parah.
Banyak terjadi bus mogok, AC mati, tali kipas AC putus, dan berbagai kerusakan lainnya. Bus baru yang semestinya masih ‘jos’ itu layaknya bus tua yang gampang rusak. Ini memunculkan spekulasi bahwa bus tersebut merupakan bus bekas. Menurut Kadis Perhubungan Pristono, yang baru saja dipecat oleh Jokowi, kerusakan bus baru itu lantaran terlalu lama pengirimannya. Biasanya pengiriman memakan waktu 14 hari.
Namun karena cuaca buruk dalam pengiriman 31 unit bus memakan waktu hingga enam pekan. Hal tersebutlah yang diperkirakan menjadi penyebab berkaratnya beberapa komponen bus Transjakarta baru tersebut. Kendati ada kerusakan, Pristono memastikan perbaikannya masih dalam tanggung jawab pe menang lelang. Karena masa perawatan yakni selama satu tahun atau 100 ribu kilometer.
”Kita tidak perlu khawatir. Ini ju ga tidak rusak total. Lagi pula baru dibayar 20 persen, barang akan diserahkan tentunya mela lui pemeriksaan yang ketat. Setelah terima berita acara baru kita bayar,” tutur dia. Kerusakan yang terjadi, tambah dia, hanyalah bagian minor item atau bukan komponen utama. Sehingga tidak berpengaruh terhadap operasional bus secara keseluruhan.
”Ini hanya minor item yang rusak, jadi memang foto-foto itu kita sudah serahkan kepada agen tunggal pemegang merek (ATPM) beberapa hari lalu, untuk diperbaiki,” ucap Pristono. Dari total nilai kontrak sebesar Rp 1 triliun, Dishub DKI baru mem bayar sekitar Rp 300 miliar. Seharusnya semua pembayaran dilakukan pada 2013. Akan tetapi, pemenang lelang belum menyelesaikannya, maka pembayaran dilakukan pada 2014.
Hal itu juga menyebabkan penye rapan anggaran Dishub pada 2013 menjadi rendah yakni hanya sekitar 70 persen saja. Kini, setelah dipecat sebagai Kadishub, Udar Pristono mengaku tidak kecewa. Kini dirinya harus dimutasi dari jabatannya menjadi anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). ”Kami PNS biasa saja. Pindah, mu tasi itu hal yang lumrah. Jabatan itu amanah. Kami siap ditempatkan di mana saja dan saya ditemptkan di TGUPP,” ujar Pristono.
Sementara itu, Direktur PT San Abadi Indra Krisna selaku pihak penyuplai bus-bus asal China merek Ankai untuk Busway dan BKTB yang bermasalah, belum bisa dimintai keterangan. Alamat kantor perusahaan tersebut belum diketahui. Sedangkan nomor telepon yang bersangkutan, juga tidak aktif.
Secara terpisah, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Prya Ramadhani mendukung pengusutan kasus bus dari China itu. Menurut dia, pihak yang bertanggungjawab harus terus dikejar. Mulai dari pejabat di lingkungan Dinas Perhubungan DKI hingga pihak pengusaha yang mendatangkan bus-bus tersebut. ”Sanksi tegas harus dijatuhkan kepada mereka yang terbukti bersalah,” tandas dia. (Ind)
