JAKARTA, MEDIATRANSPARANCY.COM –Komite Perjuangan Rakyat (KPR), menilai sejak bergilir era reformasi, dampak sistem kapitalisme semakin dalam dan semakin mengancam kedaulatan bangsa. Hingga hari ini Indonesia masih tercatat sebagai salah satu negara yg memiliki cadangan dan kekayaan sumber daya alam yang besar, Namun pada Era pemerintahan presiden Jokowi Widodo, KPR menilai penerapan dan kebijakan ekonomi hingga jilid 16 tidak membangun ketahanan ekonomi, tetapi justru membuat Indonesia semakin ketergantungan dengan korporasi dan Lembaga hutang, selain liberalisme di sektor industri ketenagakerjaan semakin masif.
Tercatat dalam rentang waktu di tahun 2009 hingga tahun 2017 rata-rata PHK mencapai 50% yang artinya penambahan keluarga miskin semakin tinggi, ditambah penerapan Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015, yang membatasi kenaikan upah minimum hingga 10%, akan semakin menambah berat bagi rakyat. Seluruh sektor publik yaitu kesehatan, pendidikan, transportasi, listrik, dll seharusnya menjadi hak dasar rakyat pada saat ini menjadi sasaran komersial.
Belum lama ini, Presiden Jokowi Widodo menginstruksikan jajaran kabinet pemerintahannya untuk menjual atau merger 800 BUMN kepada swasta dan investor asing dengan alasan efisiensi pengelolaan BUMN. Hal ini tentu bertentangan dengan kedaulatan industri dalam negeri. Selain isu soal liberalisasi saham, korporasi BUMN juga menyimpan persoalan besar berkaitan dengan hak – hak pekerja yang diselewengkan, kasus PHK masal Serikat Pekerja Kereta Api dibawah naungan PT. KAI serta ada juga kasus PHK masal awak mobil tanki pertamina, hal ini menjadi cermin bahwa perusahaan plat merah lebih banyak melakukan pelanggaran Undang – Undang ketenagakerjaan dan mengasihi hak-hak buruh.
Sekretaris Umum Komite Perjuangan Rakyat, Herman Abdul Rohman menilai selain masifnya agenda liberalisasi ekonomi Jokowi-JK, krisis demokrasi menjadi salah satu persoalan yang tak kalah memprihatinkan, paskah disahkannya Perpustakaan Ormas No. 2 Tahun 2017 menjadi UU, ancaman demokrasi semakin nyata.
Pada momentum hari Sumpah Pemuda, Komite Perjuangan Rakyat secara Nasional melakukan aksi masa di depan Istana Negara. Aksi yang diikuti oleh unsur gerakan buruh, pemuda dan mahasiswa berharap mendapat solusi dari krisis demokrasi dan krisis politik dengan terus menyerukan persatuan gerakan rakyat sebagai wujud politik alternatif dan juga mencicipi penguatan pembangunan melalui agenda perjuangan normative dan pembangunan ekonomi bersama.
Koordinator lapangan Aksi Sumpah pemuda, Albert Faedhatul menegaskan di situasi krisis sosial ekonomi ini, sudah semestinya menjadi pekerjaan bagi gerakan rakyat dan kaum muda untuk terlibat dalam perjuangan rakyat, jika kita tidak menginginkan barisan perbudakan dan penjajahan semakin kronis di negara ini.
Reporter : Dyan Jaman
