Home Berita Terbaru DATANGI BAWASLU, ITAMAN ONNY MAJU PERJUANGKAN KEADILAN DEMOKRASI MAMBERAMO TENGAH

DATANGI BAWASLU, ITAMAN ONNY MAJU PERJUANGKAN KEADILAN DEMOKRASI MAMBERAMO TENGAH

119
0

JAKARTA, MEDIATRANSPARANCY.COM – Pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Papua, Itaman Thago, S.Sos dan Onny B. Pagawak, S.PAK (Itaman-Onny) mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Jakarta, Rabu (8/8).

“ kami ke Bawaslu untuk menanyakan tindak lanjut atas laporan masyarakat adat Mamberamo Tengah terkait dugaan berbagai pelanggaran yang terjadi dalam Pilkada 2018 Kabupaten Mamberamo Tengah,” ujar Kores Tambunan di kantor Bawaslu Itaman-Onny Jl.M.H Thamrin Jakarta.

Kores menjelaskan perjuangan kliennya selaku pasangan Bupati dan Wakil Bupati melalui jalur perorangan untuk mengikuti kontestasi Pilkada Mamberamo Tengah seperti terhalang tembok tebal. Sebagai pejuang demokrasi, kliennya akan terus berjuang bukan hanya untuk kepentingan pribadi semata, namun mewujudkan demokrasi yang jujur dan adil.

“Klien kami ditolak oleh KPUD Mamberamo Tengah sebagai Paslon dengan alasan persyaratan tidak lengkap, padahal tidak pernah mendapat informasi apapaun secara tertulis tentang hasil verifikasi faktual dokumen persyaratan pencalonan maupun persyaratan calon pada masa perbaikan dokumen,” ungkap Kores.

Menurut Kores, hal berbeda dilakukan oleh KPUD Mamberamo Tengah saat menetapkan Paslon Ricky Ham Pagawak, SH, M.Si-Yonas. Kenelak. Meski ada laporan atas dugaan pengunaan ijazah palsu Yonas Kenalak, S.Sos, KPUD tetap menetapkan Paslon yang diusung banyak Parpol ini sebagai peserta Pilkada 2018.

“Hasil yang kami dapat berdasarkan data dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang menyatakan proses perkuliahan yang tidak sesuai ketentuan, ijazahnya tidak memiliki civil effect, artinya ijazah tersebut tidak berkekuatan hukum untuk digunakan melamar pekerjaan, kenaikan pangkat dan pembinaan karier,” jelas Kores

Tindakan KPUD Mamberamo Tengah yang tetap menerbitkan Keputusan No:05/HK.03.1-Kpt/9121/KPU-Kab/II/2018, tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018 adalah pelanggaran serius dan tidak sesuai peraturan perundang-undangan.

“Penetapan KPUD Mamberamo Tengah cacat yuridis, sehingga patur dibatalkan,” katanya.

“ Pelanggaran juga banyak ditemukan, salah satunya tidak adanya kolom kotak kosong pada form C-1 Plano KWK dan form C-1 KWK, yang juga telah dilaporkan ke Bawaslu dengan No.018/LP/PW/RI/00.00/VII/2018 tanggal 30 Juli 218. Masa tidak mencantumkan lawan, ini bukan pertandingan namanya,” lanjut Kores.

CACAT YURIDIS

Dikarenakan sejak awal semula telah cacat yuridis, lanjut Kores, penetapan hasil rekapitulasi Pilkada Mamberamo Tengah juga cacat yuridis. “Patut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, kami akan terus memonitor pengaduan dan laporan yang akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Papua,” ujarnya.

Dikatakan Onny B Pagawak , KPUD Mamberamo Tengah selaku penyelenggara Pilkada telah mempertontonkan hal yang memalukan.

“Kami dari jalur perorangan sejak awal selalu dicari-cari kesalahan, sementara ada laporan masyarakat terhadap Paslon patahana seolah tutup mata. Kami sudah penuhi 2.900 hingga 18.000 KTP sebagai syarat maju sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah melalu jalur independen, namun tetap tidak lolos,” ungkap Onny dengan nada kecewa.

“Saat ini yang kami perjuangkan adalah untuk menyuarakan ketidakadilan atas proses demokrasi di Mamberamo Tengah dalam Pilkada 2018,” kata Itaman Thago.

Reporter :Nico

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here