Monday , 18 June 2018
Home » Berita Terbaru » DUGAAN PENYELEWENGAN DANA KAPITASI BPJS KOTA BEKASI YANG MULAI TERKUAK? 

DUGAAN PENYELEWENGAN DANA KAPITASI BPJS KOTA BEKASI YANG MULAI TERKUAK? 

KOTA BEKASI, MEDIATRANSPARANCY.COM – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan Badan Hukum Publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejak program ini bergulir 1 Januari 2014, masyarakat semakin mudah mengakses pelayanan kesehatan.

Masyarakat tidak perlu kuatir menyambangi fasilitas kesehatan untuk mendapat pelayanan karena BPJS Kesehatan akan melakukan penjaminan sesuai ketentuan yang berlaku, salah satunya melalui dana kapitasi.

Polemik dana miliaran rupiah dengan alokasi dana yang telah disalurkan melalui anggaran pemerintah pada dana kapitasi BPJS Kesehatan Kota Bekasi masih meninggalkan tanda tanya, terkait sistem alokasi pengaliran dana tersebut, yang diduga adanya penyelewengan.

Hal ini telah di kritisi penggiat sosial budaya (Sosbud), Romo Kos yang mengatakan bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

“Pengaturan tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi JKN pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) tersebut, telah dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Milik Pemerintah,” tuturnya

“Perpres tersebut pada pasal 2 telah mengatur, mengenai Pengelolaan dan Pemanfatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP milik Pemerintah Daerah (Pemda) yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), bukan malah hal ini dibuat jadi alasan,”  ujar Romo kepada mediatransparancy.com, Rabu (31/1/2018).

Logikanya, lanjut Romo jika pada saat aliran dana Kapitasi memberikan dampak negatif akibat kesalahan alur pencairan dananya yang mencapai miliaran rupiah tersebut dirasakan, sejatinya dilakukan koreksi. Namun yang terjadi sebaliknya, dibiarkan malah terjadi kesalahan prosedur yang fatal.

Sebelumnya saat mediatransparancy.com menyambangi kantor Cabang BPJS Kesehatan Kota Bekasi, dan diterima oleh staf Humas dan Komunikasi publik, Putu Mahesa Adidharma. Putu mengatakan bahwa dana kapitasi BPJS Kesehatan dibayarkan ke dinas kesehatan Kota Bekasi, karena puskesmas di Kota Bekasi belum memiliki Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

“Dana kapitasi dari kami, jadi kebetulan di Bekasi ini puskesnya belum BLUD beda dengan di Jakarta, Kalau di Jakarta Puskesmasnya yang rata-rata sudah BLUD, sudah mandiri. Jadi pembayarannya pun dari BPJS langsung ke puskesmasnya, nanti puskesmasnya yang mengelola,” katanya.

“Tapi karena di Bekasi ini belum, maka kami dana puskesmas itu dari BPJS ke Dinas Kesehatan yang mengelola. Pembayarannya pun berdasarkan peserta yang aktif dan kapitasinya berdasarkan penilaian Kinerja Berbasis Kompetensi (KBK),” ujar Putu.

Ketika ditanya apakah pembayaran dana kapitasi ke dinas tersebut tidak melanggar Perpres, Putu kembali menjelaskan bahwa puskesmas Kota Bekasi belum Mandiri. “Karena memang di Bekasi belum BLUD puskesmasnya, belum Mandiri jadi tidak bisa mengelola sendiri, makanya ke dinas. Karena semua pengadaannya melalui dinas,” ungkapnya.

Ironisnya, keterangan tersebut berbeda dengan stetmen Kepala Cabang BPJS Kesehatan, Hanoum yang menjelaskan bahwa dana kapitasi BPJS dibayarkan ke Puskesmas. “Pembayaran kapitasi dari BPJS langsung ke rek. JKN masing-masing Puskesmas,” terangnya melalui sambungan telepon (WhatsApp).

Sementara itu, Dirut RSUD Kota Bekasi, Kusnanto (saat dana kapitasi bergulir, ia menjabat sebagai Kadinkes) ketika ditanya via telepon terkait dana kapitasi mengatakan bahwa ia telah bekerja dengan patut. “Alhamdulillah, saya masih bisa cari makan dengan cara yang baik dan berkah. Silahkan kalo ada anggapan penyelewengan, kalo tidak terbukti?,” tantangnya.

“Dan itu sudah ditanyakan sebelumnya oleh teman-teman media yang lain dan sudah dijawab. Apa perlu saya menjawab ulang?,” ujar Kusnanto.

Sebagai masyarakat Bekasi berharap perlunya transparansi penyaluran dana kapitasi dapat dilakukan, supaya keadilan dan penegakan peraturan dapat berjalan dengan semestinya,  karena sikap ketertutupan indikator akan adanya tindak pidana korupsi.(red)

Check Also

MAKODAM XII/TANJUNGPURA GELAR PELAKSANAAN SHOLAT IDUL FITRI

KUBU RAYA, MEDIATRANSPARANCY – Ratusan Prajurit bersama keluarga besar dan  warga masyarakat disekitar Makodam XII/Tpr …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *