Sunday , 22 July 2018
Home » Berita Terbaru » KEMENDIKBUD TERUS PERLUAS AKSES DAN TINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN
Mendikbud, Muhadjir Effendy. foto/ebenezer

KEMENDIKBUD TERUS PERLUAS AKSES DAN TINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN

JAKARTA, MEDIATRANSPARANCY.COM – Memasuki tahun ketiga pemerintahan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus melakukan perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan.

  Mendikbud, Muhadjir Effendy. foto/ebenezer

Pada tahun pertama pemerintah menyiapkan pondasi. Selanjutnya, pada tahun kedua pemerintah melakukan percepatan langkah dan  bekerja secara nyata, dan pada tahun ketiga, yang sedang bejalan pemerintah melakukan pemerataan pembangunan.

“Sinergi antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam melaksanakan program-program prioritas, akan memberikan dampak langsung yang bermanfaat bagi masyarakat,” kata Mendikbud, Muhadjir Effendy yang didampingi seluruh pejabat Eselon I dalam acara Taklimat Media Kilas Balik Kinerja Kemendikbud tahun 2017 dan Rencana Kerja tahun 2018 di kantor Kemendikbud, Jakarta Pusat, Selasa (19/12/2017).

Adapun program prioritas yang diamanahkan kepada Kemendikbud berdasarkan penjabaran dari implementasi Nawacita, yakni Program Indonesia Pintar (KIP), Revitalisasi Pendidikan Kejuruan, dan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), serta peningkatan Ujian Nasional (UN).

Tahun 2017 ini, PIP diperluas target penerimanya dengan memperluas penerima manfaat, menjangkau anak-anak yatim, yatim-piatu, dan anak-anak yang tinggal di panti asuhan, serta peserta didik non-formal. “Ini adalah upaya perwujudan bahwa negara harus memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan,” kata Mendikbud.

Muhadjir menjelaskan, bahwa terobosan terbaru dari pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan dalam bentuk simapan pelajar dilengkapi kartu anjungan tunai mandiri (ATM). “Kemendikbud terus mendorong transaksi non tunai,” jelas Mendikbud.

Dalam acara Taklimat Media, Mendikbud mengatakan, berdasarkan data tanggal 11 November 2017, pemerintah telah menyalurkan KIP pada jenjang Sekolah Dasar (SD) sebanyak 7.778.963 anak, SMP sebanyak 3.244.134 anak, SMA sebanyak 1.037.351 anak, dan jenjang SMK sebanyak 1.436.186 anak.

Berdasarkan data yang dimiliki Ditjen PAUD dan Pendidikan Masyarakat, jumlah peserta didik program Pendidikan Kesetaraan mencapai 775.300 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 500.000 orang adalah target utama pada tahun 2017 sebagi calon penerima KIP, dengan usia penerima kurang dari 21 tahun.

Selanjutnya, pada Program Revitalisasi Pendidikan Kejuruan dan Keterampilan yang bertujuan untuk kemandirian bangsa, revitalisasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan industri, melalui penyesuaian struktur kurikulum yang selaras dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dan Standar Kompetensi Kerja  Nasional Indonesia (SKKNI).

Untuk mewujudkan hal tersebut, lanjut Mendikbud, sebanyak 12.750 guru telah dilatih menjadi guru produktif, dan merekrut 15.000 guru Program Keahlian Ganda. Kemendikbud juga telah melakukan kerja sama dengan 8 Kementerian/Lembaga, dan 6 dunia usaha dan dunia industri. Selain itu, sebanyak  3.574 industri telah bekerjasama dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Untuk memperkuat vokasi, Kemendikbud juga telah membuat 219 SMK rujukan, serta 421 SMK menjadi LSP-P1, dan 6 PPPPTK  menjadi LSP-P2. Selain itu, sebanyak 1.304 lembaga kursus menjadi TUK. “Kita telah membangun 465 USB SMK, 14.428 ruang kelas baru, 4.493 ruang praktik, dan merehab 3.686 ruang belajar,” jelas Mendikbud.

Pada tahun ini pada jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA, SMK, dan SLB, Kemendikbud telah membangun 397 Unit Sekolah Baru (USB), 2.314 Ruang Kelas Baru (RKB). Untuk kebutuhan guru di daerah 3T, Kemendikbud tahun ini mengirimkan sebanyak 6.296 guru garis depan (GGD).

Program prioritas selanjutnya, Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden No 87 tahun 2017. PPK menjadi gerakan bersama dengan pelibatan dan kerjasama antar sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dalam pelaksanaan PPK, Kemendikbud menyelaraskan beban kerja guru dengan beban kerja  40 jam per minggu, dan  menetapkan melalui Peraturan Pemerintah  No 19 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru bahwa Kepala Sekolah sebagai manajer.

Selain itu, Kemendikbud juga memperkuat peran Komite Sekolah dengan dikeluarkannya Permendikbud No 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

Terkait dengan penyelenggaraan Ujian Nasional, tahun ini Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) diselenggarakan pada 33.448 sekolah, dengan peserta sebesar 49 persen dari total peserta UN sebanyak 49 persen dari total peserta UN. 4,7 persen diataranya bergabung dengan skeolah lain.

Pada pelaksanaan UN tahun ini juga, 70 persen daerah mendapatkan penilaian Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) tingg. Untuk pelaksanaan UN jenjang pendidikan kesetaraan Paket B dan Paket  C , diseleggaraan dua gelombang.

“Pelaksanaan tahun ini, kita memperkalkan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN). Dengan adanya USBN tersebut, guru-guru dilatih dan diberikan tugas menyusun soalnya melalui KKG/MGMP,” kata Mendikbud. (ES265)

 

Check Also

KAPOLRES METRO BEKASI KOTA : INFORMASIKAN KEPADA POLISI JIKA ADA INDIKASI KEGIATAN RADIKAL DAN TERORISME

KOTA BEKASI, MEDIATRANSPARANCY.COM – Terorisme (Tindakan dan Kegiatannya-red) adalah musuh bersama. Kejam dan sadis. Mari …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *