Muara Bungo, Mediatransparancy.com – Pemerintah kabupaten bungo (Jum’at 28 Oktober 2016) menggelar Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke 88 tahun 2016, pada kesempatan tersebut Wakil Bupati Bungo H. Safrudin Dwi Aprianto bertindak sebagai Insfektur Upacara, dan di ikuti oleh semua lapisan Masyarakat Kabupaten Bungo mulai dari Pelajar, Mahasiswa, Pemuda, Tni Dan Polri hingga Unsur Pemerintah Kabupaten Bungo.
Saat dikonfirmasi mengenai upacara tersebut, Wakil Bupati Bungo H. Safrudin Dwi Aprianto berharap kepada Para Pemuda di Kabupaten Bungo, untuk menempah diri membangun dedikasi dan kredibilitas, sehingga bisa berperan dan berkontribusi dalam membangun Kabupaten Bungo.
Selain itu wakil bupati juga berpesan kepada para pemuda di kabupaten bungo, agar selalu waspada terhadap hal – hal yang bisa merusak dan menghapus mimpi – mimpi pemuda, dengan cara tidak melakukan penyalah gunaan Narkoba.
“Kepada para Pemuda di Kabupaten Bungo, mari kita bersama – sama menempah diri, membangun dedikasi dan membangun militansi serta kredibilitas, sehingga kita semua bisa berperan dan berkontribusi untuk membangun kabupaten bungo, selain itu para pemuda juga harus waspada terhadap hal – hal yang berpotensi merusak dan menghapus mimpi para pemuda, dengan cara menjauh dari penyalah gunaan Narkoba” Ujar Politisi Partai Keadilan Sejahtera tersebut.
Namun sangat disayangkan, disaat pembacaan teks Sumpah Pemuda berlangsung ada beberapa orang peserta upacara tidak disiplin, duduk – duduk dan bermain handphone serta berbincang – bincang dengan peserta upacara lainnya.
Menyikapi hal tersebut, Sekretaris Daerah H. Ridwan Is akan mengevaluasi para pegawai negeri sipil maupun tenaga kontrak dan peserta upacara lainnya, disaat pelaksanaan upacara yang akan datang, dengan cara menempatkan sat pol pp dibaris belakan peserta upacara.
“Jika hal tersebut benar adanya, maka untuk upacara yang akan datang kami akan menempatkan Sat Pol PP di belakang peserta Upacara” tegasnya.
Sakda juga menambahakan, “dan jika hal tersebut dilakukan oleh tenaga kontrak, maka kita akan melihat, apakah tenaga kontrak tersebut tidak mengerti tentang aturan Upacara, atau dibuat – buat, atau memang tidak mau lagi bekerja di pemerintah” Pungkasnya.
Penulis : Kurnia/Almen.M
Editor : Dian Kristina
