Jakarta, Mediatransparancy.com – Sekretaris Kabinet Pramono Anung belum menerima surat pengajuan penempatan Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan (PPKP) atau yang biasa disebut kantor pertahanan daerah. Ia berkata, reorganisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan itu harus melibatkan sejumlah instansi di tingkat kementerian.
“Sampai hari ini reorganisasinya belum diajukan ke meja saya,” kata Pramono secara singkat di Landasan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Kamis (26/5).
Menurut Pramono, perubahan organisasi kementerian atau lembaga wajib menyertakan Sekretariat Kabinet dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Diskursus kantor pertahanan daerah muncul setelah Komisi I menggelar rapat internal, Senin (22/5), terkait permintaan penugasan perwira tinggi yang diajukan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu kepada Markas Besar TNI.
Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Djundan Eko Bintoro menuturkan, kantor pertahanan daerah telah berdiri sejak tahun 2012 silam. Saat ini kantor pertahanan daerah telah berdiri di seluruh ibu kota provinsi. Tujuh kantor di antaranya dipimpin perwira tinggi TNI berbintang satu.
Djundan menuturkan, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 11 Tahun 2012 mencabut tugas pokok dan fungsi Departemen Pertahanan yang diserahkan kepada kodam. Tugas dan fungsi itu tertuang pada Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan bernomor KEP/012/VIII/1988.
Komisi I DPR telah melayangkan surat panggilan ke Ryamizard. Komisi Pertahanan itu berencana mengkonfirmasi keberadaan kantor pertahanan daerah.
Wakil Ketua Komisi I Meutya Hafid berpendapat, pendirian kantor pertahanan daerah berlebihan jika hanya untuk mengambil alih urusan administrasi dari badan teritorial seperti komando daerah militer.
Legislator Partai Golkar ini mengatakan, jajarannya ingin mengetahui dasar, kepentingan, dan keperluan pembentukan kantor pertahanan di daerah.
Penulis : Chris Muryat/Rel
