Jakarta, Transparancy.com – Untuk meningkatkan layanan angkutan umum di ibu kota, tahun ini Pemprov DKI Jakarta tetap menganggarkan Rp 1,7 triliun untuk penambahan bus Transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB). Namun, berbeda dengan sebelumnya, pengadaan yang dilakukan tahun ini tidak lagi menggunakan sistem lelang melainkan menggunakan e-katalog.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Muhammad Akbar mengatakan, dengan e-katalog, pihaknya tidak perlu lagi melakukan survei barang. Sebab, survei akan dilakukan langsung Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Tak hanya itu, dengan e-katalog juga dipastikan akan lebih banyak pilihan. “Sekarang sedang disiapkan. Kan sampai sekarang dari LKPP belum selesai menerbitkan daftar harga bus yang akan dimasukan ke dalam e-katalog,” ujar Akbar di Balaikota, Senin (28/4).
Dikatakan Akbar, pihaknya juga belum bisa mengetahui berapa banyak bus yang akan dibeli lantaran LKPP belum mengeluarkan harga satuan bus. “Belum tahu berapa banyak yang bisa dibeli. Itu kan tergantung harganya. Jumlah unitnya itu tergantung berapa harga yang dimuat di e-katalog,” katanya.
Tahun lalu, penambahan bus oleh Pemprov DKI menggunakan bus buatan Tiongkok yakni, Ankai dan Yu Tong. Diharapkan dengan menggunakan e-katalog akan ada beberapa pilihan merk bus lagi yang akan ikut serta dalam penawaran. Seperti perusahaan bus asal Swedia, Scania yang belakangan diketahui sudah mengajukan penawaran.
