Home DAERAH 1,7 Juta Warga Jateng Belum Rekam Data KTP Elektronik

1,7 Juta Warga Jateng Belum Rekam Data KTP Elektronik

417
0
Foto : iLustrasi

Semarang, Mediatransparancy.com – Sebanyak 1,7 juta warga Jawa Tengah atau sekitar 5,02 persen warga wajib KTP belum melakukan perekaman data kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el). Karenanya, pemerintah kabupaten maupun kota harus melakukan beragam inovasi untuk mendorong masyarakat segera melakukan perekaman data.

“Petugas di kecamatan, kelurahan, RW, hingga RT diharapkan bisa membantu mendata agar lebih cepat. Ilmu ngopyak-ngopyak-nya bisa lewat wara-wara, jemput bola, mobil keliling, membuat layanan di beberapa tepat,” ujar Gubernur Jateng H Ganjar Pranowo SH MIP saat dialog interaktif program “Mas Ganjar Menyapa” di Rumah Dinas Gubernur Puri Gedeh, Selasa (13/9).

Pada dialog interaktif bertajuk “KTP Elektronik Menuju Tertib Administrasi Kependudukan” itu, gubernur mencontohkan Kota Bandung yang menerapkan daftar antrean elektronik. Warga wajib KTP yang akan melakukan perekaman, didata secara elektronik sehingga tidak terjadi antrean panjang atau berdesakan di kantor kecamatan.

“Ini inovasi bagus, pemerintah kabupaten dan kota di Jateng bisa meniru. Atau mungkin dengan cara-cara lain yang sering ada di desa, seperti pertemuan pengajian, rapat RT, PKK, Posyandu itu tempat petugas untuk melakukan perekaman secara bergilir,” bebernya.

Menurut Ganjar, keberadaan mobil keliling sebgai sarana perekaman data KTP eletronik, antara lain Kota Semarang, Solo, Kabupaten Jepara, Purworejo, Batang, Boyolali, Banyumas, Karangnayr, dan Kebumen telah membantu mengejar target perekaman, terutama warga yang berada di pelosok desa, daerah yang jauh dari pusat pemerintahan kecamatan atau sulit terjangkau. Sehingga dengan adanya mobil keliling tersebut mendorong sekaligus mempermudah warga melakukan perekaman data.

Namun demikian, gubernur tidak menganjurkan pengadaan mobil keliling bagi daerah yang belum memiliki armada tersebut. Karena masih banyak strategi yang bisa dilakukan, antara lain bekerja sama dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait, menggunakan lembaga lembaga yang ada, serta merekrut tenaga harian lepas.

“Pemda bisa melakukan beragam inovasi tetapi tidak harus bentuknya mobil keliling. Yang penting greget niatnya ada, karena banyak cara untuk mendorong warga. Bisa pula menggunakan alat yang portable sehingga bisa diangkat-angkat ke daerah-daerah atau lainnya,” katanya.

Sementara itu, perekaman data KTP-el belum sesuai target akibat terkendala berbagai hal. Antara lain warga yang bersangkutan berada di luar kota atau luar negeri, menganggap KPT-el tidak terlalu penting, warga sibuk, adapula akibat tidak terjangkau karena sedang sakit atau bahkan tidak tahu adanya program KTP-el.

Kendala lainnya, keterlambatan persediaan blangko di tingkat kecamatan, karena sesuai undang-undang, pengadaan blangko KTP-el merupakan kewenangan pemerintah pusat. Keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi hambatan tersendiri, terutama ketika antrean perekaman data membludak petugas menjadi kewalahan dalam pelayanan.

Penulis : Chris Muryat/rel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here