JAKARTA, MediaTranparancy.com – Ditengah himpitan ekonomi Indonesia yang semakin sulit, Usaha Mikro, Kecil dan menengah diharapkan mampu memberi warna baru dalam pemulihan perekonomian Indonesia.
Namun, sepertinya tidak semua daerah di Indonesia memiliki komitmen kuat untuk mengembangkan UMKM. Salah satu contoh Pemprov DKI.
Pandangan tersebut disampaikan Sekjen LSM Gerakan Cinta Indonesia (Gracia), Hisar Sihotang ketika ditanya MediaTranparancy.com terkait upaya Pemprov DKI dalam upaya memajukan UMKM dibawah kepemimpinan Pj Gubernur DKI, Heru Budi Hartono.
“Jika katanya Pemprov DKI punya komitmen besar dalam upaya memajukan UMKM tolok ukurnya apa? Buat saya, pandangan tersebut bertolak belakang,” ujarnya.
Hisar menyebutkan, dengan jumlah APBD Pemprov DKI 2023 lalu sebesar Rp 79.529.868.233.537, UMKM masih menjadi usaha terpinggirkan.
“Apa yang telah diperoleh UMKM dengan jumlah APBD 79 triliun tersebut? Terpinggirkan iya,” ungkapnya.
Hisar mencontohkan, bagaimana UMKM sama sekali tidak berkutik dalam pengelolaan anggaran pada Satuan Perangkat Kerja Daerah (,(SKPD) Dinas Bina Marga, Dinas SDA, Dinas Perumahan serta seluruh Suku Dinas (Sudin) lima wilayah.
“Bayangkan, puluhan triliun anggaran yang dimiliki Dinas Bina Marga, Dinas SDA, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) dan seluruh Sudin lima wilayah, yang menikmatinya hanya segelintir kontraktor, UMKM hanya sebagai penonton. Kalaupun kebagian, itu hanya sisa,” katanya.
Dikatakan Hisar, kelima perusahaan/kontraktor tersebut antara lain, PT DB beralamat di Jl Inspeksi Kali Item, Jalan Berlian IV, PT MGP beralamat di Jl Basuki Rahmat, PT LN beralamat di Jl Kebon Bawang, Jakut, PT BMP beralamat di Ruko Mall Citra Klender, PT NSJ beralamat di Jl Basuki Rahmat.
“Perusahaan-perusahaan inilah yang memonopoli hampir keseluruhan paket pekerjaan Dinas Bina Marga, Dinas SDA dan Dinas PRKP serta lima Sudin ketiga SKPD tersebut. Sementara UMKM hanya kebagian sisa murahan,” paparnya.
Hisar mengungkapkan, bahwa perusahaan-perusahaan penikmat APBD DKI Jakarta tersebut merupakan perusahaan binaan para pejabat Dinas Bina Marga, Dinas SDA, Dinas Perumahan.
“Perusahaan-perusahaan tersebut adalah rekanan binaan para pejabat seluruh SKPD tersebut. Tanpa kita ungkap, publik sudah sangat paham mengapa hanya perusahaan itu yang dapat kerjaan,” katanya.
Hisar menambahkan, jika Pj Gubernur DKI memiliki niatan untuk memajukan dan meningkatkan peranan UMKM di DKI Jakarta, salah satu langkah yang.harus ditempuh adalah memberdayakan UMKM.
“UMKM harus diberdayakan untuk ikut serta mengelola anggaran Pemprov DKI, khususnya pada tiga SKPD dimaksud. Tidak hanya dinikmati oleh segelintir rekanan tersebut,” terangnya.
Untuk mengakomodir UMKM agar ikut berperan serta mengelola anggaran Dinas Bina Marga DKI, Dinas SDA dan Dinas PRKP, Hisar mendesak Pj Gubernur untuk melakukan evaluasi menyeluruh.
“Jika ingin memajukan UMKM, copot pejabat terkait pada tiga SKPD itu, ganti dengan yang.baru,” sebutnya.
Penulis: Redaksi
