JAKARTA, MediaTransparncy.com – Soritan tajam kepada pengelolaan Taman Marga Satwa Ragunan (TMR) terus menggelinding. Bagaimana tidak, aroma Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam pengelolaan anggaran TMR semakin menyengat.
Pada tahun anggaran 2023, Pemprov DKI menggelontorkan anggaran untuk Pembelian Pakan Hewan TMR sekitar Rp 30,6 miliar. Sementara itu, pada tahun 2022 anggaran untuk kegiatan yang sama berjumlah sebesar Rp 19,6 miliar, atau dengan kata lain, terjadi kenaikan anggaran yang sangat luar biasa besar, yakni sekitar Rp 11 miliar.
Sebuah angka kenaikan anggaran yang sesungguhnya sangat tidak masuk akal.
Sebab, sampai saat ini tidak ada pemberitaan atau informasi adanya penambahan hewan yang dilakukan pengelola Taman Marga Satwa Ragunan.
Ironisnya, perusahaan penyedia pakan satwa Ragunan hanya berkutat pada CV. Rosadia Petaho, PT Missindo Utama dan PT Graha Cipta Pratama yang notabene perusahaan binaan para pejabat pengelola Ragunan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Bayu Meghantara yang dikonfirmasi terkait landasan yang menyebabkan terjadinya lonjakan anggaran untuk pengadaan pakan satwa yang cukup luar biasa besar tersebut, sampai saat ini lebih mempertontonkan sikap cuek dan tidak mau tau.
Sekjen LSM Gerakan Cinta Indonesia (Gracia), Hisar Sihotang yang dimintai komentarnya terkait melonjaknya anggaran pengadaan pakan satwa Ragunan tersebut mengungkapkan, bahwa Taman Marga Satwa Ragunan dari dulu menjadi sarang pelanggaran pengelolaan anggaran.
“Dari dulu Ragunan selalu bermasalah dalam pengelolaan anggaran,” ujarnya.
Dikatakan Hisar, tidak ada korelasinya anggaran pengadaan pakan satwa Ragunan sampai sebesar Rp 11 miliar.
“Kita berasumsi saja ya. Anggap saja terjadi inflasi, tapi paling kenaikannya pada kisaran 10 persen. Tapi jika kenaikannya mencapai 50 persen, itu tidak lazim,” ungkapnya.
Hisar menuding ada persekongkolan terselubung antara yang dilakukan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI, pengelola Taman Marga Satwa Ragunan, bekerja sama dengan rekanan untuk menggelembungkan anggaran pengadaan pakan satwa tersebut.
“Kita menduga ada konspirasi terselubung yang dilakukan pejabat Dinas Pertamanan, pengelola Ragunan dan juga rekanan untuk tujuan menggelembungkan anggaran untuk memperkaya diri sendiri maupun golongannya,” katanya.
Untuk menelusuri keberadaan besaran anggaran pengadaan pakan satwa Ragunan tersebut, pihaknya mendesak aparat hukum terkait untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh.
“Kita mendesak Pj Gubernur DKI mengambil langkah tegas melakukan pemeriksaan demi mengamankan uang rakyat dari tangan-tangan yang ingin memanfaatkan jabatan,” paparnya.
Selain itu, Hisar juga mendesak Pj Gubernur DKI mengevaluasi Bayu Megantara selalu Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI.
“Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu masih berlaku hingga saat ini, tetapi Bayu Megantara selalu Kadis Pertamanan dan Hutan Kota DKI tidak mengindahkannya. Atas hal tersebut, kita meminta Pj Gubernur untuk melakukan evaluasi. Sebab jika tidak, akan menjadi diri dalam daging,” sebutnya.
Penulis: Redaksi
