SUMUT, MediaTransparancy.com – Dugaan terjadinya korupsi dalam pelaksanaan proyek Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Berkala Peningkatan/Rekonstruksi Pada Ruas Balige-Tarabunga-Meat (BTS Taput) di Kabupaten Toba yang menelan anggaran sebesar Rp 25.573.174.460 milik Dinas PUPR Sumut tahun anggaran 2023 terus menggelinding.
Bagaimana tidak, proyek yang dikerjakan PT Jonatan tersebut sesuai data dan informasi yang diperoleh dari sumber-sumber terpercaya, diduga menggunakan bahan material batu dan pasir yang diambil dari lokasi dimana proyek tersebut berada.
“Kontraktor yang mengerjakan proyek itu melakukan penggalian sekitar lokasi proyek yang mana banyak batu dan pasir. Mereka menggunakannya sebagai bahan material proyek,” kata salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Hal yang sama juga disampaikan salah seorang ASN di Dinas PU Sumut. Disebutkan, sebahagian besar material baru dan pasir dimanfaatkan kontraktor untuk proyek tersebut.
“Mereka menggunakan material baru dan pasir dari sana, mubazir,” ungkapnya dengan meminta identitasnya tidak dipublish.
Sementara itu, Kepala Dinas PUTR Pemprov Sumut, Mulyono yang dikonfirmasi terkait penggunaan material batu dan pasir dari sekitar lokasi proyek dalam pelaksanaan Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Berkala Peningkatan/Rekonstruksi Pada Ruas Balige-Tarabunga-Meat (BTS Taput) di Kabupaten Toba beberapa waktu lalu berupaya melindungi kontraktor pelaksana.
“Mohon maaf baru bisa respon. Terkait Material batu dipecahkan untuk mempermudah pengangkutan pemindahan material ke area buangan, tidak ditemukan pasir pada lokasi dimaksud. Pengawasan terhadap kegiatan ini diawasi oleh konsultan dan pengawas, untuk penggunaan material proyek telah diatur dalam spesifikasi umum Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR RI. Anggaran material untuk kegiatan ini telah diatur dalam dokumen kontrak dan addendum kontrak,” ujarnya.
Namun ketika disebutkan, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut kontraktor menggunakan material batu yang berasal dari bukit sekitar lokasi proyek, Mulyono tidak memberi komentar lagi.
Kuat dugaan, Kadis PUPR Sumut, Sekdis maupun pejabat lainnya memiliki kepentingan secara pribadi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut sehingga berupaya menutupi.
Sementara itu, Sekjen LSM Gerakan Cinta Indonesia (GRACIA), Hisar Sihotang yang dimintai komentarnya terkait dugaan terjadinya penyelewengan dalam pelaksanaan pekerjaan
Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Berkala Peningkatan/Rekonstruksi Pada Ruas Balige – Tarabunga – Meat (BTS Taput) di Kabupaten Toba karena lemahnya pengawasan.
“Logika sederhananya adalah, kalau pengawasan dilakukan secara benar dan profesional, hasilnya dipastikan akan benar. Sebaliknya jika pengawasan tidak benar, hasilnya juga tidak akan benar,” katanya.
Disampaikan Hisar, pihaknya menduga terjadinya persekongkolan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.
“Sekali lagi, kalau dilakukan pengawasan dengan ketat, hasilnya akan bagus. Tapi kalau orientasinya korup, hasilnya pasti hancur. Dugaan persekongkolannya cukup tinggi,” tuturnya.
Untuk meminimalisasi munculnya proyek-proyek yang beraroma korup, Hisar meminta aparat hukum terkait untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh.
“Untuk memastikan tidak adanya kerugian negara dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, kita minta APH melakukan auditoring. Selain itu, untuk meminimalisir munculnya proyek – proyek yang terindikasi korup, Pj Gubsu harus lakukan evaluasi, copot Kadis PUPR Sumut beserta semua pejabat terkait,” paparnya.
Penulis: Redaksi
