JAKARTA, MediaTransparancy.com – Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono angkat suara terkait pelaksanaan pekerjaan
Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Kelengkapannya di Kota Administrasi Jakarta Utara (Fisik Kecamatan Cilincing) dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 5.170.000.000 yang dikerjakan PT Bachtiar Marpa Prima yang ditenggarai tidak sesuai spek. Pj Gubernur Heru berjanji akan menindaklanjuti permasalahan tersebut.
“Terima kasih untuk informasinya, segera akan kita TL,” ujarnya.
Berbanding terbalik dengan Pj Gub Heru, Kasudin Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Utara, Ilham Jaya justru mempertontonkan sikap cuek bahkan arogansinya yang langsung memblok kontak WA dari MediaTransparancy.com ketika dikonfirmasi.
Menanggapi sikap Kasudin Bina Marga Jakut serta dugaan terjadinya kesalahan spek dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Kelengkapannya di Kota Administrasi Jakarta Utara (Fisik Kecamatan Cilincing), Sekjen Gerakan Cinta Indonesia (GRACIA), Hisar Sihotang mengungkapkan ketidakheranannya.
“Sesungguhnya saya tidak merasa heran. Itu sudah menjadi sikap (arogansi-red) yang sudah dipertontonkannya selama ini. Kedua, kalau pekerjaan di Sudin Bina Marga Jakut tidak ada masalah, itu baru aneh” ungkapnya.
Dikatakan Hisar, Sudin Bina Marga Jakuterupakan salah satu SKPD yang sangat tertutup di Kota Administrasi Jakut.
“Terkhusus kepada media maupun LSM, jangan pernah bermpi untuk mendapatkan informasi dengan mudah dari Sudin Bina Marga Jakut. Sebab, lebih gampang memperoleh informasi dari Kantor Kepresidenan dari Sudin Bina Marga Jakut,” sebutnya.
Disampaikan Hisar, pejabat Sudin Bina Marga Jakut tidak mengerti, bahkan melecehkan UU.
“Seluruh ASN di republik ini wajib mematuhi UU Keterbukaan Informasi Publik, tanpa terkecuali. Tetapi sampai hari ini Kasudin Bina Marga Jakut abai akan hal ini,” paparnya.
Ditambahlannya, bahwa anggaran untuk pelaksanaan pekerjaan di Jalan Panda Lestari I No 16, RT 07/RW 1, Sukapura, Cilincing Jakarta Utara yang jauh dari kata bagus berasal dari masyarakat.
“Anggaran untuk proyek itu dari masyarakat, bukan uang pribadi Kasudin Bina Marga Jakut, sehingga masyarakat berhak untuk mengetahui uangnya dikelola dengan baik atau tidak,” ujarnya.
Untuk menghindari terjadinya ketidakyranparanan dalam pengelolaan anggaran kegiatan di Sudin Bina Marga Jakut, pihaknya mendesak Pj Gubernur Heru untuk melakukan evaluasi.
“Demi terlaksananya transparansi anggaran, kita mendesak Pj Gubernur Heru untuk mencopot Ilham Jaya sebagai Kasudin Bina Marga Jakut,” pintanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, bahwa pelaksanaan kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Kelengkapannya di Kota Administrasi (Fisik Kecamatan Cilincing) terindikasi tidak sesuai spek.
Hasil investigasi yang dilakukan MediaTransparancy.com, disinyalir kontraktor atas persetujuan pengawas melakukan pengurangan volume pekerjaan. Hal tersebut terlihat dari ketebalan jalan, yang sesuai ketentuan ketebalan jalan adalah 25 cm, namun dilapangan dibuat 22 – cm, atau dengan kata lain terjadi pengurangan volume ketebalan jalan berkisar 2-3 cm.
Selain pelaksanaan fisik pekerjaan yang diduga tidak sesuai spek, MediaTransparancy.com juga menemukan berbagai kejanggalan yang mengarah terjadinya persekongkolan yang dilakaukan para pejabat Sudin Bina Marga Jakarta Utara dengan rekanan.
Sesuai data yang diperoleh MediaTransparancy.com, bahwa jadwal pemilihan penyedia untuk pekerjaan tersebut adalah dimulai bulan Juni 2024 sampai Juli 2024.
Sementara itu, jadwal pelaksanaan kontrak adalah Agustus 2024 hingga Oktober 2024. Adapun pemanfaatan kegiatan adalah November 2024 sampai Desember 2025.
Sementara itu, investigasi lapangan yang dilakukan tanggal 8 Juli 2024 pelaksanaan pekerjaan tersebut sudah selesai.
Dengan kata lain, bahwa proyek tersebut telah selesai dikerjakan oleh kontraktor pada saat jadwal pemilihan penyedia berlangsung.
Penulis: Redaksi
