SUMUT, MediaTransparancy.com – Pada tahun anggaran 2023 yang lalu, Kementerian PUPR Republik Indonesia melalui Satuan Kerja (Satker) SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera II Provinsi Sumatera Utara mengalokasikan anggaran sebesar Rp 6.343.189.000 untuk pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jaringan Perpipaan Air Baku di Food Estate Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) yang dikerjakan CV Rawa Mulia.
Sesuai data yang diperoleh MediaTransparancy.com, pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan mulai Juli 2023 dan selesai akhir Desember 2023.
Namun, hasil investigasi yang dilakukan tim MediaTransparancy.com, hingga bulan Juli 2024, pelaksanaan pekerjaan tersebut belum juga rampung.
Tidak hanya itu, juga ditemukan berbagai permasalahan pelaksanaan fisik lapangan yang ditenggarai melenceng dari kontrak kerja yang telah disepakati.
Joseon S, salah seorang warga sekitar lokasi proyek yang dimintai komentarnya seputar pekerjaan proyek tersebut mengatakan, bahwa proyek tersebut dikerjakan serpangan.
“Ini proyek kan anggarannya besar sekali, tidak mungkin kontraktornya asal-asalan. Tapi melihat hasil pekerjaan, saya yakin kontraktornya amatiran,” ungkapnya.
Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek tersebut, Jesayas Sihombing yang dikonfirmasi terkait bobroknya pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut serta besaran denda yang diberlakukan kepada kontraktor atas keterlambatan pekerjaan, yang bersangkutan lebih memilih cuek dan terkesan tidak mau tau.
Sementara itu, menanggapi molornya pelaksanaan pekerjaan proyek pipanisasi di Food Estate Kabupaten Humbang Hasundutan, Sekjen LSM Gerakan Cinta Indonesia (GRACIA), Hisar Sihotang menyebutkan, bahwa hal tersebut terjadi karena beberapa hal.
“Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab. Pertama, lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh PPK proyek tersebut. Kedua, ada persekongkolan antara PPK, konsultan dan kontraktor,” ujarnya.
Dikatakannya, jika PPK melakukan pengawasan dengan baik dan benar, serta profesional, hasilnya pasti akan baik.
“Logika sederhananya adalah, tidak akan mungkin mereka melakukan pencurian kalau disana ada polisi (PPK-red). Beda cerita kalau mereka melakukan pencurian secara bersama-sama,” ungkapnya.
Ditambahkannya, baik dan benarnya hasil pekerjaan proyek tersebut, sesuai atau tidaknya hasil pekerjaan tersebut bermuara pada pengawasan.
“Semua tergantung pada pengawasan. Jika pengawasan orientasinya korup, hasilnya akan acakadul. Jika dilakukan dengan baik dan benar, hasilnya pasti baik pula,” katanya.
Terkait sikap diam PPK yang dikonfirmasi terkait besaran denda akibat keterlambatan pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut, Hisar mengatakan hal itu karena buruknya pengetahuan PPK terhadap aturan.
“Satu hal yang perlu PPK ingat adalah, bahwa semua ASN di Republik ini wajib mematuhi UU Keterbukaan Informasi Publik, tanpa terkecuali. Tapi PPK proyek tersebut abai akan hal itu. Itu terjadi akibat kurangnya pengetahuan atau arogansi,” sebutnya.
Selain itu, jelas Hisar, bahwa anggaran untuk pelaksanaan proyek tersebut bersumber dari rakyat, dimana rakyat memiliki hak untuk mengetahuinya.
“Anggaran untuk proyek tersebut bersumber dari uang rakyat, bukan dari uang pribadi PPK sehingga berupaya menutupi informasi itu. Atau memang benar ada persekongkolan,” paparnya.
Untuk menghindari dugaan terjadinya persekongkolan dan manipulasi dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, Hisar meminta Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono untuk melakukan evaluasi.
“Untuk meminimalisir terjadinya kerugian negara dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut serta mewujudkan transparansi dan keterbukaan informasi, kita mendesak Menteri Basuki Hadimuljono untuk mencopot Jesayas Sihombing selaku PPK proyek tersebut,” terangnya.
Sementara, Sekjen Kementerian PUPR, Zainal Fattah yang dimintai komentarnya seputar dugaan terjadinya KKN dalam pelaksanaan kegiatan tersebut berjanji akan menindaklanjutinya. “Terima kasih infonya, akan kita TL,” ucapnya.
Penulis: Redaksi
