SIMALUNGUN, MediaTransparancy.com – Beberapa kegiatan Dinas PU Simalungun hingga saat ini terus menuai sorotan miring dari masyarakat luas. Pasalnya, pelaksanaan beberapa proyek Dinas PU Simalungun tersebut dikerjakan tidak sesuai harapan masyarakar.
Beberapa diantara sekian banyak proyek Dinas PU Simalungun yang menjadi perhatian masyarakat diantaranya, Proyek Penanganan Long Segment Jalan Jurusan Damak Kitang-Silau Dunia, Kecamatan Silou Kahean, Kabupaten Simalungun, dengan anggaran 13.703.060.000 bersumber dari Dana DAK 2024 ini, dikerjakan CV. Punggowo Cirem dengan konsultan CV. Polo Consultant.
Dalam pelaksanaan kegiatan ini, pihak kontraktor diduga menggunakan material yang tidak sesuai, yakni menggunakan tanah pada permukaan jalan saat perataan.
Selain itu, ada juga Pembangunan irigasi yang pengerjaanya dilakukan di Desa Bah Jambi II, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, diduga dikerjakan tidak sesuai dengan bestek.
Selain itu para pekerja tidak dilengkapi dengan K3, campuran semen tidak sesuai, menggunakan batu padas bekas. Anggaran proyek ini sebesar Rp 3.134.100.000 dikerjakan CV. Sam Sam.
Selanjutnya, Pembangunan Kantor Camat Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun. Proyek ini menggunakan campuran semen tidak sesuai juknis, tidak menggunakan K3.
Selain itu, juga ada Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Pangkalan Buntu balata (140 Ha), Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun, dengan anggaran Rp 1.491.684.000 dikerjakan CV Rimba Kualuh. Proyek ini juga diduga dikerjakan tidak sesuai spek sehingga mengalami kerusakan padahal baru seumur jagung.
Yang lebih menghebohkan lagi, ada enam ruas Jalan di Kabupaten Simalungun yang jadi temuan BPK.RI dengan desain yang tidak sesuai, yakni
A. Peningkatan Struktur Jalan Ruas Batas Pematang Siantar-Pematang Raya sepanjang 4 km berdasarkan nilai selisih pekerjaan yang diuji dan dikurangi nilai output hasil pengujiannya, didapat bahwa nilai kurang kurang volume sebesar Rp 2.096.511.163.
B. Peningkatan Struktur Jalan, Ruas Pematang Raya-Tiga Runggu sepanjang 6 km berdasarkan nilai selisih pekerjaan yang diuji dikurangi nilai output hasil pengujian, didapat bahwa nilai kurang kurang volume sebesar Rp 5.173.551.909.
C. Rekonstruksi Jalan, Ruas Kerasaan Perdagangan sepanjang 3 km berdasarkan nilai selisih pekerjaan yang diuji dikurangi nilai output hasil pengujian, bahwa didapat nilai kurang kurang volume sebesar Rp. 1.166.362.290.
D. Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Jurusan Pematangsiantar-Kerasaan sepanjang 3 km berdasarkan nilai selisih pekerjaan yang diuji dikurangi nilai output hasil pengujiannya, bahwa didapat nilai kurang kurang volume sebesar Rp 1.012.904.810.
E. Peningkatan Struktur Jalan Jurusan Pematangsiantar-Tanah Jawa sepanjang 4 km berdasarkan nilai selisih pekerjaan yang diuji dikurangi nilai output hasil pengujiannya, bahwa didapat nilai kurang kurang volume sebesar Rp. 3.440.537.819.
F. Peningkatan Struktur Jalan Jurusan Simp. Raya-Sipintu Angin-Pelabuhan Tigaras sepanjang 7,20 km berdasarkan nilai selisih pekerjaan yang diuji dikurangi nilai output hasil pengujiannya, bahwa didapat nilai kurang kurang volume sebesar Rp. 7.378.828.547
Atas berbagai temuan kejanggalan tersebut, serta adanya temuan BPK terhadap pelaksanaan 6 kegiatan Dinas PU Simalungun, Kepala Dinas PU Simalungun, Hotbison Damanik yang dikonfirmasi lebih memilih cuek dan tidak mau tau.
Banyaknya persoalan paket pekerjaan Dinas PU Simalungun, Sekjen LSM Gerakan Cinta Indonesia (GRACIA), Hisar Sihotang yang dimintai komentarnya mengaku tidak merasa heran.
“Saya justru merasa heran dengan apa yang terjadi di lapangan serta adanya temuan BPK. Hal tersebut sudah terjadi berulang,” ujarnya.
Dikatakannya, bobroknya pengawasan yang dilakukan Dinas PU Simalungun adalah biang kerok dari pada apa yang terjadi hingga saat ini.
“Yang terjadi masalah adalah pengawasan yang dilakukan Dinas PU Simalungun bobrok. Jika pengawasannya dilakukan baik, hasilnya pasti baik. Tapi jika pengawasannya serampangan, apalagi berorientasi korup, hasilnya pasti amburadul,” ucapnya.
Selain bobroknya pengawasan, Hisar juga menyoroti lemahnya penegakan hukum.
“Inspektorat, Kejaksaan, maupun APH lainnya juga tidak bekerja maksimal, sehingga persekongkolan pun menjadi solusi terbaik,” tuturnya.
Untuk mengantisipasi terjadinya pengelolaan anggaran yang tidak tepat guna, Hisar menyarankan kepada Bupati Simalungun terpilih, Anton Achmad Saragih untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Kadis PU Simalungun.
“Untuk mengantisipasi penggunaan anggaran yang tidak sesuai, kita meminta kepada Bupati Simalungun terpilih, Anton Achmad Saragih, jika setelah dilantik nanti, salah satu PR yang harus diselesaikan adalah melakukan evaluasi terhadap kinerja Kadis PU,” tukasnya.
Penulis: Redaksi
