JAKARTA, MediaTransparancy.com – Pelaksanaan kegiatan Pengadaan Concrete Barrier oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Terminal Angkutan Jalan Dishub DKI terus menuai sorotan publik.
Bagaimana tidak, pelaksanaan kegiatan tersebut ditenggarai sarat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sehingga perlu dilakukan pengusutan.
Hal tersebut disampaikan Sekjen LSM Gerakan Cinta Indonesia (GRACIA), Hisar Sihotang kepada MediaTransparancy.com baru-baru ini dikantornya.
Dikatakannya, bahwa proyek tersebut sarat manipulatif. “Kami menduga proyek tersebut merupakan proyek titipan, sehingga walau banyak masalah tapi tetap dipaksakan,” ujarnya.
Dikatakannya, bahwa sebahagian besar barang tersebut tidak memiliki manfaat yang berarti.
“Separoh dari Concrete Barrier tersebut saat ini jadi barang rongsokan dan tidak digunakan sebagaimana fungsi dan tujuan diadakannya barang tersebut,” ungkapnya.
Dikatakannya, selain mubazir, kuat dugaan harga Concrete Barrier tersebut juga digelembungkan untuk tujuan memperkaya diri dan kelompok tertentu.
“Sesuai sirup.lkpp.go.id tahun anggaran 2025,UPT Terminal Angkutan Jalan DKI Jakarta melaksanakan pengadaan Concrete Barrier (beton pembatas jalan) dengan nilai pagu sebesar Rp 849 juta dengan metode E Purchasing. Dari hasil investigasi yang kami lakukan di Terminal Senen, pemasangan Concrete Barrier hanya separoh, atau sekitar 90 buah, sementara yang ditumpuk sekitar 88 buah. Adapun harga satuan untuk pengadaan pembatas beton adalah Rp 4.770.000,” katanya.
Sementara itu, jelas Hisar, harga pasaran untuk Concrete Barrier setara merk Ericcon dikisaran Rp 650.000 – Rp1.300.000.
“Dengan temuan kami diatas, kuat dugaan telah terjadi penggelembungan harga (mark-up) dalam pelaksanaan kegiatan tersebut yang cukup fantastis,” terangnya.
Selain itu, pengadaan Concrete Barrier tersebut juga diduga merupakan proyek mubazir, karena masih banyak beton pembatas jalan yang lama yg digunakan.
Sementara itu, Kepala UPT Terminal Angkutan Jalan Dishub DKI, Syamsul Mirwan yang dikonfirmasi terkait dugaan penggelembungan harga dalam proyek Pengadaan Concrete Barrier serta pengadaan barang yang mubazir, yang bersangkutan lebih memilih cuek dan tidak mau tau.
Menanggapi sikap diam yang dipertontonkan Kepala UPT Terminal Angkutan Jalan Dishub DKI, Hisar mendesak agar Gubernur Pramono untuk segera melakukan evaluasi.
“Bahwa anggaran yang dipakai untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut berasal dari uang rakyat, bukan uang pribadi Kepala UPT Terminal Angkutan Jalan, sehingga rakyat memiliki hak untuk mengetahui kemana uangnya dibelanjakan. Kita mendesak Gubernur Pramono untuk segera mencopot Ka UPT Terminal Angkutan Jalan Dishub DKI dari jabatannya,” serunya.
Penulis: Redaksi
