JAKARTA, MediaTransparancy.com – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Jaringan Utilitas, Muhammad Idris menyoroti permasalagan proses pemasangan kabel jaringan utilitas di Jakarta.
Dalam rapat Pansus yang digelar di Ruang Rapat Komisi D DPRD DKI Jakarta beberapa waktu lalu, Idris menegaskan pentingnya penertiban dan peninjauan kembali soal perizinan jaringan utilitas bawah tanah yang selama ini dinilai tidak transparan.
“Poin terpenting menurut saya adalah soal perizinan. Apakah proses pemasangan jaringan utilitas selama ini sudah sesuai aturan? Ini yang harus kita luruskan lewat Pansus ini,” ujar Idris.
Dalam kesempatan tersebut Idris mengkritik keras praktik pemasangan kabel utilitas yang sering dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak sesuai prosedur.
“Banyak kejadian di lapangan, pemasangan dilakukan malam hari, terkesan seperti ‘kucing-kucingan’. Bahkan ada yang dikawal oleh Satpol PP. Saya yakin, hal ini tidak dilakukan secara sempurna dan pasti ada yang tidak sesuai aturan,” ungkapnya.
Idris yang juga Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta tersebut mengusulkan agar Pansus secara aktif memanggil para operator atau provider jaringan utilitas untuk dimintai keterangan langsung terkait mekanisme penyewaan lahan, retribusi, dan kepatuhan terhadap regulasi-regulasi yang berlaku.
“Cobalah sesekali kita panggil mereka (provider). Tidak semua memang, tapi secara sampling kita harus tahu, prosesnya bagaimana, retribusinya bagaimana. Karena saya yakin, tidak semua provider patuh terhadap regulasi,” jelasnya.
Dikatakannya, keberadaan Pansus ini harus menjadi ruang untuk meluruskan berbagai praktik yang tidak sesuai ketentuan, agar kedepan tidak lagi terjadi pelanggaran yang bisa merugikan tata kelola kota.
Legislator NasDem ini menegaskan, bahwa Pansus ini bukan hanya untuk formalitas, tapi harus mampu menghasilkan kebijakan yang berpihak pada ketertiban kota dan keselamatan warga.
“Kalau memang kita temukan hal-hal seperti ini, ya ini memang gunanya Pansus. Kita ingin semua kembali ke aturan, tidak ngawur. Kita rumuskan kebijakan yang tegas agar ke depan lebih tertib dan transparan,” terangnya.
Penulis: Redaksi
