DEPOK, MediaTransparancy.com – Aroma korupsi dalam pengadaan Smartboard 6000 Series SBID 6265S untuk sekolah tingkat SD dan SMP di Kota Depok semakin menyengat. Tak pelak, Gubernur Jawa Barat, Dedy Mulyadi yang dikenal sangat kritis terhadap kegiatan Pemda yang “tidak berguna” harus turun gunung untuk mengevaluasi kegiatan tersebut.
Nyanyian Gubernur Jabar, Demul yang mengkritisi proyek prestisius tersebut menjadi jembatan penghubung untuk menelusuri aroma korupsi dalam pengadaan kegiatan tersebut tahun anggaran 2024.
Data yang diperoleh MediaTransparancy.com, bahwa berdasarkan kode RUP 47725815 terdapat kegiatan Pengadaan Paket Smartboard untuk Sekolah Dasar (SD) sebanyak 140 unit dengan spesifikasi, Smartboard 6000 Series dengan anggaran sebesar Rp.35.000.000.000, dengan metode pengadaan E-Purchasing dalam APBD Tahun Anggaran 2024
Namun, hasil penelusuran yang dilakukan terhadap beberapa sekolah SD di Kota Depok, ditemukan berbagai kejanggalan dan keganjilan yang mengarah pada terjadinya dugaan korupsi dalam pelaksanaan pengadaan barang tersebut.
1. SD Negeri Leuwinanggung 1 Kota Depak.Smartboard yang diterima oleh pihak sekolah untuk tahun anggaran 2024 adalah Model AnyBoard Papan Tulis lnteraktif PSeries 6855.
2. SD Negeri Kebayunan Kota Depok. Smartboard yang diterima 2024 Model AnyBoard Papan Tulis lnteraktif P Series 6855.
3. SD Negeri Sukatani 1 Kota Depok. Smartboard yang diterima 2024 Model AnyBoard Papan Tulis lnteraktif P Series 6855.
4. SD Negeri Cisalak 1 Kota Depok. Smartboard yang diterima 2024 Model AnyBoard Papan Tulis lnteraktif P Series 6855.
5. SD Negeri Mekarsari 1 Kota Depok. Menerima SmartBoard Model AnyBoard Papan Tulis lnteraktif P Series 6855.
6. SD Negeri Cilangkap 6 Kota Depok. Smartboard yang diterima 2024 Model AnyBoard Papan Tulis lnteraktif P Series 6855.
7. SD Negeri Tapes 1. Smartboard yang diterima 2024 Model AnyBoard Papan Tulis lnteraktif P Series 6855.
8. SD Negerl Sukatani 7 Kota Depok. Smartboard yang diterima oleh pihak sekolah adalah untuk tahun anggaran 2023 dengan Model Anyboard Papan Tulis lnteraktif P Series P845. Tahun anggaran 2024 diterima Model AnyBoard Papan Tulis lnteraktif P Series 6855.
9. SD Negeri Cimpaeun 1 Kota Depak. Smartboard yang diterima oleh pihak sekolah Tahun Anggaran 2023 dengan Model Anyboard Papan Tulis lnteraktif P Series P845. Sementara tahun 2024 diterima Model AnyBoard Tulis lnteraktif P Series 6855.
10. SD Negeri Harjamukti 1. Smartboard yang diterima oleh pihak sekolah Tahun Anggaran 2023 dengan Model Anyboard Papan Tulis lnteraktif P Series P845 dan TA 2024 dengan Model AnyBoard Papan Tulis lnteraktif P Series 6855.
Jika dilakukan perhitungan secara matimatis sesuai dengan jumlah anggaran yang tercantum dalam RUP, harga satuan untuk Smartboard tersebut adalah sebesar Rp 250.000.000 (Rp.35.000.000.000 : 140 = Rp. 250.000.000.
Setelah dilakukan pemotongan biaya PPN 10% dan PPH 1%, harga per unit Smartboard tersebut adalah sebesar Rp 222.750.000, dengan Spesifikasi smartboard 6000 Series.
Namun, hasil temuan barang di beberapa sekolah dengan type AnyBoard Papan Tulis lnteraktif P Series 6855 yang dibandrol sebesar Rp.204.800.000, terdapat selisih harga barang yang cukup signifikan, yakni Rp 17.950.000 per unit, atau sekitar Rp 2.513.000.000.
Sementara itu, mengacu pada Merk barang, yaitu Smartboard 6000 Series, ditemukan harga pasar yakni sebesar Rp 175.000.000. Jika dilakukan perhitungan, anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebesar Rp 24.500.000.000.
Jika sesuai dengan spesifikasi yang terdapat dalam RUP Kota Depok Tahun Anggaran 2024, maka terdapat selisih anggaran sebesar Rp adalah Rp 6.685.000.000.
Dugaan Korupsi Pengadaan Smartboard SMP
Tak jauh berbeda dengan Pengadaan Smartboard untuk sekolah SD, Pengadaan Smartboard untuk sekolah SMP juga terindikasi korupsi.
Berdasarkan Kode RUP 47705996, ada Pengadaan Paket Smartboard untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 17 unit dengan spesifikasi Smartboard 6000 Series dengan anggaran sebesar Rp.4.250.000.000, dengan metode pengadaan E-Purchasing dalam APBD Tahun Anggaran 2024.
Hasil investigasi yang dilakukan terhadap beberapa sekolah SMP di Kota Depok diperoleh data, antara lain:
1. SMP Negeri 24 Kota Depok. Sekolah ini tidak mendapatka SmartBoard Tahun Anggan 2024, yang ada hanya Smart Board Tahun Anggaran 2023 dengan type dan Model SPc EB-86 Interactive Flat Planel.
2. SMP Negeri 11 Kota Depok 1. Mendapatkan Smartboard tahun 2023 dengan Model SPcEB-86 Interactive Flat Panel. Tahun Anggran 2024 Type dan Model SPC Smart Board 86 Inch EB_86 6900 Series Paket OPS PCi3-1215U 8M256G.
3. SMP Negeri 7 Kota Depok. Hanya terima SmartBoard Tahun Anggaran 2023 dengan type dan Model SPc EB-86 Interactive Flat Planel.
4. SMP Negeri 15 Kota Depok. Hanya terima SmartBoard Tahun Anggaran 2023 dengan type dan Model SPc EB-86 Interactive Flat Planel.
5. SMP Negeri 23 Kota Depok. Hanya terima SmartBoard Tahun Anggaran 2023 Model SPc EB-86 Interactive Flat Planel.
6. SMP Negeri 16 Kota Depok. Hanya terima SmartBoard Tahun Anggaran 2023 dengan type dan Model SPc EB-86 Interactive Flat Planel.
Jika dilakukan perhitungan, harga per unit Smartboard sesual dengan RUP adalah Rp.4.250.000.000 : 17 Unit = Rp. 250.000.000. Setelah dipotong biaya PPN (10%) dan PPH (1%), harga per unit sebesar 222.750.000,• dengan Spesifikasi smartboard 6000 Series.
Adapun hasil temuan di beberapa sekolah adalah type/merk SPC SmartBoard 86 inc EB-86 6900 Series Paket OPS PC i3-1215U 8M256G dengan harga 203.500.000. Atau terdapat selisih harga sebesar Rp. 327.250.000.
Namun jika mengacu harga pasar, yakni sebesar Rp 175.000.000 dengan spesifikasi smartboard 6000 Series, anggaran yang sepatutnya untuk membeli barang tersebut adalah sebesar Rp 2.975.000.000, atau terdapat selisih Rp. 811.750.000.
Dari hasil perhitungan diatas diduga telah terjadi korupsi berjamaah hingga miliaran rupiah dalam pengadaan Smartboard untuk SD dan SMP di Kota Depok.
Dugaan terjadinya korupsi dalam pengadaan Smartboard tersebut membuat Gubernur Jawa Barat sedikit jengah dan jengkel dan meminta agar dilakukan evaluasi.
Untuk mengetahui dugaan terjadinya korupsi dalam pengadaan Smartboard untuk SD dan SMP di Kota Depok, Kadis Pendidikan Kota Depok justru memilih bungkam dan terkesan tidak mau tau.
Hal yang sama juga dipertontonkan Sekdis Dinas Pendidikan Kota Depok.
Menanggapi dugaan adanya kerugian negara dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Smartboard untuk sekolah SD dan SMP di Kota Depok, Sekjen LSM Gerakan Cinta Indonesia (LSM GRACIA), Hisar Sihotang menyebutkan, bahwa dunia Pendidikan masih menjadi lumbung korupsi di Indonesia.
“Dahulu dunia pendidikan itu hanya tempat untuk menimba ilmu, tapi sekarang justru menjadi ladang korupsi. Luar biasa,” ujarnya.
Dikatakan Hisar, bahwa potensi terjadinya korupsi dalam pengadaan Smartboard untuk SD dan SMP di Kota Depok sangat rawan korupsi.
“Tingkat kerawanan terjadinya korupsi sangat luar biasa. Bahwa harga pasar barang tersebut hanya Rp 175.000.000, semua orang tau akan hal itu. Namun dalam pelaksanaannya harga yang direalisasikan jauh melebihi harga pasar,” ungkapnya.
Hisar menyampaikan, Gubernur Dedy Mulyadi memiliki alasan kuat untuk sehingga meminta agar kegiatan tersebut dilakukan evaluasi.
“Memang itu proyek sengaja diciptakan untuk kepentingan pengusaha dan pejabat, bukan karena kepentingan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Depok,” sebutnya.
Hisar mendesak agar aparat hukum terkait untuk melakukan pengusutan terhadap dugaan terjadinya korupsi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
“Aparat hukum harus sesegera mungkin melakukan pengusutan, jangan sampai setelah warga marah baru mereka heboh,” katanya.
Selain itu, pihaknya juga mendesak agar Walikota Depok, Supian Suri melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua pejabat di Dinas Pendidikan Kota Depok.
“Jika Walikota Depok Supian Suri menginginkan mutu pendidikan di daerahnya semakin maju dan meningkat, salah satu hal yang harus dilakukan, copot Kadisdik, copot Sekdis Disdik, copot Kabid-nya dan juga PPK,” tuturnya.
Penulis: Redaksi
