MEDAN TRANSPARANSI – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara, Yudi Suseno, memberikan pengarahan penting terkait Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga ketersediaan serta keterjangkauan bahan pangan, khususnya beras, bagi seluruh masyarakat termasuk bagi kebutuhan di Lapas dan Rutan.
Kegiatan pengarahan ini dilaksanakan secara virtual dari ruang kerja Kakanwil Ditjenpas Sumut, pada Kamis (06/11), dan diikuti oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis (Ka. UPT) serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara. Turut mendampingi dalam kegiatan ini, tim dari pengadaan barang dan jasa yang berperan dalam memastikan kelancaran proses penyaluran serta transparansi dalam pelaksanaan program SPHP.
Dalam arahannya, Kakanwil Yudi Suseno menekankan pentingnya sinergi antar unit kerja untuk memastikan bahwa program SPHP berjalan efektif dan tepat sasaran, terutama dalam konteks pemenuhan kebutuhan pangan bagi warga binaan di seluruh Lapas dan Rutan di wilayah Sumatera Utara.
“Pemenuhan kebutuhan pangan, khususnya beras, merupakan aspek vital dalam mendukung stabilitas dan pelayanan publik di lingkungan Pemasyarakatan. Melalui program SPHP, kita ingin memastikan tidak hanya pasokan yang cukup, tetapi juga harga yang terkendali serta kualitas yang terjamin,” ujar Yudi Suseno.
Beliau juga menambahkan bahwa pelaksanaan SPHP di lingkungan Lapas harus dilakukan dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, selaras dengan komitmen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) untuk meningkatkan tata kelola yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik.
Selain itu, tim pengadaan barang dan jasa memberikan penjelasan teknis terkait mekanisme pengadaan, penyaluran, serta pengawasan distribusi beras SPHP, guna memastikan setiap tahap pelaksanaan dapat berjalan sesuai ketentuan dan memenuhi standar kebutuhan gizi warga binaan.
