JAKARTA, MediaTransparancy.com – Fenomena parkir liar di Ibu Kota kembali menjadi sorotan tajam. Dugaan adanya “pembiaran” oleh pihak berwenang perlahan mulai terkuak menyusul temuan di lapangan yang mengindikasikan keterlibatan oknum internal.
Beberapa waktu lalu, aparat kepolisian mengamankan sejumlah juru parkir (jukir) liar di kawasan Cempaka Putih. Para jukir tersebut kedapatan memungut biaya parkir ilegal dengan menggunakan atribut dan seragam yang identik dengan petugas resmi Dinas Perhubungan (Dishub).
Berdasarkan proses pemeriksaan, muncul dugaan keterlibatan oknum Dishub DKI Jakarta yang berperan memasok seragam serta perlengkapan operasional lainnya kepada para jukir liar tersebut. Salah satu jukir mengaku mendapatkan tiket dan atribut dari seseorang berinisial R, yang disebut-sebut sebagai koordinator lapangan Dishub di wilayah Jakarta Pusat.
Kritik Tajam dari LSM GRACIA
Menanggapi karut-marut penanganan parkir liar ini, DPP LSM Gerakan Cinta Indonesia (LSM GRACIA) angkat suara. Ketua LSM GRACIA, Hisar, menyatakan bahwa parkir telah menjadi “bisnis basah” yang menggiurkan bagi banyak pihak.
“Siapa yang tidak tergiur? Parkir adalah bisnis yang sangat empuk untuk mendatangkan fulus. Namun sayangnya, Pemprov DKI sejauh ini terkesan hanya memiliki ‘mimpi’ untuk mengelola parkir secara profesional,” ujar Hisar.
Menurutnya, ketegasan pejabat Pemprov DKI sering kali hanya terlihat di permukaan. “Pejabat kita sering kali garang dalam berucap, namun lemah dalam bertindak. Tahun lalu heboh, setelah itu loyo. Sekarang heboh lagi, sebentar lagi mungkin loyo lagi. Ini terjadi karena banyak di antara mereka yang terindikasi ikut bermain,” tegasnya.
Potensi Pendapatan Daerah yang Menguap
Hisar memaparkan, berdasarkan data statistik tahun 2023, jumlah kendaraan roda dua di DKI Jakarta mencapai sekitar 18.229.176 unit. Jika dikelola dengan benar tanpa korupsi, sektor ini bisa menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat besar.
“Mari kita berandai-andai. Jika setiap pemilik motor mengalokasikan hanya Rp10.000 saja untuk parkir dalam sebulan, maka potensi PAD bisa mencapai Rp182 miliar per bulan, atau lebih dari Rp2,1 triliun per tahun,” jelas Hisar.
Namun faktanya, potensi raksasa tersebut diduga justru masuk ke kantong oknum tidak bertanggung jawab. “Uang tersebut justru ‘terparkir’ di kantong jukir liar, oknum ASN Pemprov DKI, serta pihak-pihak lain yang terafiliasi,” tambahnya.
Pembiaran di Titik-Titik Keramaian
LSM GRACIA juga menyoroti titik-titik kemacetan parah akibat parkir liar yang dibiarkan, seperti di sekitar Pasar Jatinegara dan Jalan Mayjen Sutoyo.
“Di Jalan Mayjen Sutoyo, setiap hari macet akibat kendaraan roda dua dan roda empat memakan separuh badan jalan. Ini kasat mata, tapi dibiarkan. Kita patut mempertanyakan, apakah para pemimpin wilayah setempat mendapatkan jatah dari sini?” tukas Hisar.
Sebagai solusi, Hisar mendesak Gubernur Pramono Anung untuk melakukan evaluasi total terhadap jajaran Dinas Perhubungan DKI Jakarta. “Caranya sederhana: evaluasi besar-besaran. Copot Kepala Dinas Perhubungan beserta jajarannya yang bertanggung jawab atas pengelolaan parkir,” pungkasnya.
Respon Pihak Terkait
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, belum memberikan tanggapan mendalam terkait dugaan keterlibatan oknumnya. Sementara itu, Wakil Kadishub DKI hanya memberikan respons singkat saat dikonfirmasi. “Terima kasih,” ujarnya.
Sikap serupa juga ditunjukkan oleh Kepala UP Perparkiran Dishub DKI Jakarta, Masdes Arouffy, yang belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan keterlibatan anak buahnya dalam sindikat parkir liar tersebut.
Penulis: Redaksi
