Oleh: Hotler Pakpahan / Kolumnis MediaTransparancy.com
Merdeka…!!! Horas NKRI!
JAKARTA, MediaTransparancy.com | Seolah ada yang raib dalam dinamika bernegara kita beberapa waktu terakhir: kepercayaan publik. Merosotnya integritas di kalangan sejumlah pemimpin mencuat tajam ke permukaan, menyusul riuhnya sorotan masyarakat terhadap dugaan keterlibatan deretan pejabat tinggi dalam pusaran korupsi.
Mereka yang semestinya berdiri di garda terdepan sebagai teladan antikorupsi, justru terjerembap di dalamnya. Meski secara hukum status mereka masih sebatas dugaan, publik telanjur apatis dan meyakini bahwa kasus-kasus yang kini ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung) maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan gugur di tengah jalan—kecuali jika memang sengaja “digugurkan”.
Belajar dari Pendiri Bangsa
Rentetan skandal yang menjerat pejabat tinggi, kepala lembaga, hingga pimpinan badan belakangan ini adalah alarm keras bagi kita semua. Sudah sepatutnya kaum elite, pejabat publik, dan birokrat kembali merenung dan belajar dari para pendiri bangsa tentang bagaimana merebut sekaligus merawat kepercayaan penuh dari rakyat.
Pisau pemberantasan korupsi harus kian dipertajam. Sasarannya adalah lembaga, badan, dan kementerian yang selama ini kerap menjadi sorotan dan menuai kritik tajam dari publik. Termasuk di dalamnya, keberanian untuk melakukan reshuffle kabinet yang selama ini dinilai hanya menjadi beban bagi jalannya pemerintahan. Mengganti pejabat yang integritasnya diragukan bukanlah sebuah hal yang tabu, apalagi keliru.
Pejabat yang terbukti kurang amanah dan tidak menepati sumpah janjinya harus dievaluasi tanpa henti. Terlebih bagi mereka yang tidak menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam menjalankan tugasnya.
Jujur dan Tolak Kepalsuan
Negara ini haus akan sosok pemimpin yang jujur dalam bertugas, dan jujur pula dalam melaporkan hasil kerjanya. Bukan pemimpin yang gemar memoles kepalsuan untuk menutupi fakta yang sebenarnya—sebuah sikap yang sayangnya sempat dipertontonkan, baik pada masa pemerintahan Joko Widodo maupun pemerintahan Prabowo Subianto saat ini.
Mari kita—siapa pun dia, apa pun statusnya, dan terkhusus bagi kaum elite serta pejabat publik—mulai mengedepankan kejujuran, bukan kepalsuan. Jadilah sosok pemegang janji. Bukan sebaliknya: hobi mengobral janji manis kepada rakyat, tetapi hanya untuk diingkari.
Menjaga Amanah, Mendongkrak Kepercayaan
Sudah saatnya para pemangku kebijakan membuktikan diri sebagai pejabat yang berintegritas. Kuncinya sederhana: selalu menjaga amanah yang telah diberikan dan menjalankan sumpah jabatan yang telah diucapkan. Jangan pernah mempermainkan sumpah, apalagi sampai bersumpah palsu di bawah kitab suci.
Pejabat yang amanah, yang berani mengedepankan kejujuran dan menolak kepalsuan, perlahan tapi pasti akan mampu mengikis keraguan di hati masyarakat. Lebih dari itu, langkah konkret tersebut akan mendongkrak kembali muruah dan kepercayaan publik kepada pemerintah demi tegaknya NKRI yang bersih dan bermartabat.
Salam, Merdeka…!!!
(Redaksi)
