JAKARTA, mediatransparancy.com – Pembangunan terminal penumpang Kelas B Tanah Merdeka, Kota Administrasi Jakarta Utara menuai kritikan dari berbagai kalangan masyarakat. Pasalnya, dalam pelaksanaan pengecoran pondasi sesuai spesifikasi menggunakan cor beton K 400 dengan ketebalan 25 cm.
Namun hasil investigasi dilapangan, ketebalan beton ada yang hanya 22, ada yang sebahagian sesuai, yakni 25 cm. Tidak hanya itu, pemborong juga diduga mengurangi pembesian.
Salah seorang pekerja yang dimintai komentarnya seputar ketebalan cor-an dan dugaan pengurangan pembesian, yang bersangkutan tidak berkenan memberi penjelasan.
“Kami hanya pekerja pak. Kami bekerja sesuai perintah bos. Masalah ketebalan dan pembesian, bos yang memberi instruksi,” ujarnya.
Tidak hanya itu, informasi yang beredar, bahwa kontraktor pelaksana diduga meminjam perusahaan untuk mengerjakan proyek tersebut.
Sementara itu, UP Terminal Tanah Merdeka, Syamsul yang dikonfirmasi terkait adanya dugaan kesalahan spesifikasi dalam pembangunan terminal yang menelan anggaran sekitar 6 miliar tersebut sepertinya tidak ambil pusing.
“Saya sedang Diklat,” ungkapnya singkat sambil memblokir nomor WA Wartawan Mediatransparancy.com.
Sungguh sesuatu yang patut disayangkan. Seorang pejabat Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang ditempatkan mengurus Terminal Tanah Merdeka Jakut tidak memiliki empati terhadap temuan masyarakat yang ditenggarai merugikan keuangan negara.
Sikap acuh dan cuek yang dipertontonkan Syamsul memunculkan spekulasi dugaan adanya persekongkolan yang terjadi antara pemborong dengan pejabat Terminal Tanah Merdeka Jakut.
Menanggapi permasalahan tersebut, Sekjen LSM Gerakan Cinta Indonesia (Gracia), Hisar Sihotang meminta aparat hukum terkait melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terkait pelaksanaan proyek tersebut.
“Kita minta aparat Kejaksaan untuk segera turun ke lapangan melakukan pemeriksaan pelaksanaan proyek terminal tersebut,” katanya.
Disebutkannya, tidak hanya pemeriksaan lapangan, pihaknya juga meminta Kadis Perhubungan DKI, Safrin Liputo melakukan pemeriksaan keterlibatan Kepala Terminal Tanah Merdeka yang dinilai acuh tak acuh atas temuan berbagai kalangan masyarakat dalam proses pembangunan terminal itu.
“Kita juga meminta Safrin Liputo untuk mengevaluasi Kepala Terminal Tanah Merdeka yang kurang respon terhadap temuan berbagai elemen masyarakat. Jangan-jangan mereka bersekongkol dengan pemborong,” tukasnya. Anggiat
