Jakarta, MediaTransparancy.com – Pada tanggal 15 – 19 September 2023 sebanyak 241 Kepala Desa se-Tapanuli Utara berkumpul di Bandung Hotel Golden Flower Jalan Asia Afrika untuk melaksanakan Studi Tiru di Provinsi Jawa Barat.
Untuk menunjang keberhasilan acara tersebut, setiap kepala desa diberikan akomodasi yang sangat fantastis, yakni sebesar Rp 13.000.000.
Demi kesuksesan Studi Tiru tersebut, Bupati Taput, Nixon Nababan tidak hanya memberangkatkan 241 kepala desa, tetapi juga mengikutsertakan pejabat Taput lainnya, seperti camat, Sekda dan pejabat lainnya dengan perkiraan anggaran yang dialokasikan sekitar Rp 4 miliar.
Bupati Taput, Nixon Nababan yang dikonfirmasi MediaTranparancy.id terkait makna dan tujuan acara tersebut, serta dasar pemikiran memilih Bandung sebagai tempat Studi Tiru tidak mau menjawab secara terperinci.
“Mereka melaksakan Studi Tiru. Kita berharap, mereka selama dalam perjalanan dan sampai ditujuan, akan banyak mendapatkan ilmu dan pengalaman, sehingga bisa membangun desanya mereka ke depan lebih baik,” ujarnya singkat.
Sementara itu, Camat Siborongborong 2 yang dikonfirmasi juga enggan menjawab secara gamblang.
“Izin amang, mungkin lebih tepat ke Bapenmas aja koordinasi-nya ya amang,” katanya.
Namun, sumber terpercaya MediaTranparancy.id yang ikut serta dalam rombongan Studi Tiru di Jawa Barat ketika dimintai komentarnya menyampaikan hal yang cukup membuat khalayak terhenyak. Ia menyebut, bahwa tidak ada ilmu yang diperoleh dari kunjungan tersebut.
“Ilmu apa yang didapat? Nggak ada. Disana kami di Desa Cibodas, hanya berkumpul dalam hitungan jam, setelah itu bubar,” ungkapnya memelas.
Disebutkannya, bahwa acara tersebut hanya menghamburkan uang negara dan juga menguras energi.
“Secara tulisan betul 5 hari. Tapi yang terjadi adalah hanya 1 jam ada acara. Acara itu hanya untuk menghabiskan uang saja, tidak ada mutu sama sekali,” paparnya.
Sementara itu, Sekjen LSM Gerakan Cinta Indonesia (LSM GRACIA), Hisar Sihotang yang dimintai komentarnya berujar, bahwa efisiensi Studi Tiru yang dilakukan 241 Kades Se Taput itu sangat diragukan.
“Efisiensinya meragukan. Pertama, lokasi. Banyak lokasi yang bisa dijadikan tempat di Sumut. Kedua, manfaat. Ada tidak manfaat yang diperoleh. Ketiga, efisiensi anggaran. Itu terkesan pemborosan,” katanya.
Dia menyebut telah melakukan klarifikasi terhadap beberapa Kades yang ikut Studi Tiru ke Bandung.
“Kami sudah klarifikasi beberapa Kades yang ikut ke Bandung. Mereka aja ragu, apalagi masyarakatnya,” paparnya.
Hisar secara tegas meminta agar aparat hukum melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan Studi Tiru yang dilaksanakan Pemkab Taput tersebut.
“Kita tidak anti Study Tiru, tidak anti Bimtek, sepanjang dilaksanakan dengan benar, dan memperoleh hasil yang baik. Untuk transparansi anggaran, kita minta parat terkait untuk melakukan auditoring. Apakah anggaran yang dikeluarkan sebanding dengan apa yang dihasilkan?” terangnya.
Sementara itu, Kadis Kominfo Taput, Hendrik Surbakti yang dikonfirmasi menyampaikan, bahwa Bimtek tersebut dilaksanakan merupakan sebagai suatu kegiatan pemberdayaan untuk peningkatan SDM Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat menyikapi perubahan regulasi dan perkembangan situasi. “Apalagi sebagian besar Kades se Taput masih relatif baru hasil pilkades 2021 dan 2023,” katanya.
Dikatakannya, Study Tiru yang dilakukan ke Desa Cibodas Lembang Jawa Barat, karena letak geografis yang hampir sama dengan Taput, serta dengan Desa Wisata Alam dan pertaniannya. “Diharapkan para kades dapat lebih mudah meniru dan menerapkan perencanaan di desa masing-masing di wilayah Taput,” sebutnya.
Dikatakannya, Bimtek dilakukan diluar Taput, disamping untuk menambah wawasan dan pengalaman, juga dengan pertimbangan bahwa di Taput belum ada fasilitas hotel yang memadai dan mampu menampung peserta. “Semisal, sebelumnya kegiatan Bimtek pernah kita lakukan di Muara, tempat penginapan tidak cukup, bahkan sebagian peserta harus menginap di hotel Siborongborong, sehingga dirasa kurang efektif,” akunya.
Ditambahkannya, setiap pelaksanaan Bimtek tidak diwajibkan agar diikuti setiap desa, namun menyesuaikan kepada kemampuan keuangan desa masing-masing.
“Bimtek dilaksanakan oleh pihak ketiga (lembaga penyelenggara) yaitu lembaga yang bergerak dibidang pendidikan, pelatihan, diklat, bimbingan teknis, workshop, TOT, dan penelitian bagi aparatur pemerintahan dan masyarakat, terutama bagi desa-desa yang didukung oleh narasumber, pelatih, dan tenaga ahli dari berbagai latar belakang disiplin ilmu serta pengalaman dibidangnya,” tuturnya.
Namun ketika ditanyakan pengalaman apa yang diperoleh 241 Kades Se Taput sementara acara yang katanya Bimtek hanya dilaksanakan satu jam, Kadis Kominfo Taput meminta MediaTranparancy.id untuk menghubungi dinas terkait.
Sedangkan Kepala Inspektorat Taput, Erikson Silaban yang dimintai komentarnya mengaku sedang diluar daerah.
“Terimakasih atas informasinya. Dikarenakan posisi saya lagi diluar daerah, nanti akan menjadi bahan perhatian kami,” katanya.
