Jakarta, MediaTransparancy.com – Beberapa waktu yang lalu, Kasudin Sumber Daya Air (Kasudin SDA) Kota Administrasi Jakarta Barat, Purwanti Suryandari mengancam akan menindak tegas seluruh proses pelaksanaan kegiatan Sudin SDA Jakbar yang tidak sesuai spek yang disepakati.
Namun ancaman Kasudin SDA tersebut sepertinya tidak memiliki pengaruh sedikitpun dalam proses pelaksanaan pekerjaan saluran di Jalan Taman Sari Raya VII, Jalan Taman Sari XI yang dilaksanakan PT Nagaraja Sakti.
Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, pihak pelaksana tidak menghiraukan spesifikasi pekerjaan yang telah disepakati.
Terbukti, dalam pelaksanaannya, kontraktor tidak menggunakan lantai kerja dengan ketebalan 5 cm.
Atas permasalahan tersebut, Kasudin SDA Jakbar, Purwanti yang dikonfirmasi tidak menunjukkan konsistensinya, tetapi lebih memilih cuek.
Sekjen LSM Gerakan Cinta Indonesia (GRACIA), Hisar Sihotang yang dimintai komentarnya tentang pelaksanaan kegiatan milik Sudin SDA Jakbar yang dikerjakan tidak sesuai spek tersebut mengatakan ketidakheranannya.
“Sesungguhnya itu sudah menjadi hal lumrah. Hampir semua pekerjaan Sudin SDA Jakbar seperti itu,” ujarnya.
Dikatakan Hisar, bahwa kurangnya pengawasan mengakibatkan proses pelaksanaan pekerjaan menjadi sesuka hati.
“Berkali-kali saya bilang, jika pengawasan dilakukan secara benar, profesional dan tidak berorientasi korup, hasilnya pasti sesuai yang diharapkan. Tapi jika pengawasnya bermental korup, hasilnya seperti yang sekarang terjadi,” ungkapnya.
Disampaikan Hisar, nantinya pejabat Sudin SDA Jakbar akan berlindung dibawah bahasa “yang terpasang yang dibayar”.
“Jawabannya nanti sangat sederhana, akan dipotong. Padahal yang terjadi akibat ketidakmampuan mereka dalam bekerja,” katanya.
Selain itu, jelas Hisar, bahwa spesifikasi yang ada merupakan kesepakatan yang tertuang dalam kontrak.
“Ini yang sering diabaikan. Bahwa apa yang tidak dilaksanakan yang telah disepakati dalam kontrak, itu proyek gagal kontrak. Apakah sanksinya cukup hanya potong?” terangnya.
Untuk lebih mengoptimalkan anggaran yang dikucurkan Pemprov DKI, Hisar meminta agar dilakukan evaluasi menyeluruh.
“Sanksinya harus tegas. Jika melanggar, pejabatnya copot, kontraktornya blacklist,” tuturnya.
