JAKARTA, MediaTranparancy.com –Pada tahun anggaran 2023 ini, Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Sudin PRKP) Kota Administrasi Jakarta Utara mendapat kucuran anggaran puluhan miliar untuk pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Saluran di Kelurahan Kali baru dan Peningkatan Jalan di Kelurahan Kali baru.
Namun, seperti biasanya yang terjadi pada Sudin PRKP Jakut dari tahun ke tahun, ditemukan berbagai kejanggalan dan keganjilan dalam proses pemilihan penyedia untuk kegiatan tersebut. Untuk pekerjaan Peningkatan Saluran Lingkungan di Kelurahan Kalibaru Kasudin PRKP Jakut, Chairul Lantip ditenggarai memecah paket menjadi dua, dua surat pesanan, dua kontrak namun dengan satu penyedia, yakni PT Lagoa Nusantara.
Uniknya, paket pekerjaan tersebut telah ditetapkan dan diumumkan pada SIRUP satu paket dan satu kode RUP.
Data yang diperoleh MediaTranparancy.com, pada tahun anggaran 2023, Sudin PRKP Jakut mengalokasikan anggaran untuk paket pekerjaan Peningkatan Saluran Lingkungan di Kelurahan Kalibaru dengan metode pengadaan e-purchasing dengan pagu sebesar Rp. 14.743.054.410 untuk satu paket pekerjaan.
Selain untuk kegiatan peningkatan saluran, Sudin PRKP Jakut juga mengalokasikan anggaran untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan di Kelurahan Kalibaru dengan metode pengadaan e-purchasing dengan pagu sebesar Rp. 10.045.960.639 juga untuk satu paket pekerjaan.
Namun aneh bin ajaib, pada tahun yang sama juga ditemukan kegiatan yang konotasi sama dan juga anggaran yang sama, yakni Peningkatan Saluran Lingkungan di Kelurahan Kalibaru dengan pagu sebesar Rp. 14.743.054.410 dengan metode pemilihan e-purchasing.
Kasudin PRKP Jakut ditenggarai dengan sengaja melakukan pemecahan paket pekerjaan yang diduga dilatarbelakangi upaya persekongkolan jahat dengan pelaksana proyek.
Dugaan terjadinya persekongkolan tersebut terlihat dalam rincian paket pekerjaan yang terdeteksi, Peningkatan Saluran Lingkungan di Kelurahan Kalibaru dengan kode paket BPI-P2302-2961846 yang dikerjakan PT. Lagoa Nusantara dengan nilai kontrak sebesar Rp. 14.184.808.197
Paket Peningkatan Jalan Lingkungan di Kelurahan Kalibaru dengan kode paket TPK-P2302-2962066 yang juga dikerjakan PT. Lagoa Nusantara dengan nilai kontrak sebesar Rp. 551.467.350.
Kegiatan lainnya adalah, Peningkatan Jalan Lingkungan di Kelurahan Kalibaru dengan kode paket BPI-P2302-2961476 yang juga dikerjakan PT. Lagoa Nusantara dengan nilai kontrak sebesar Rp. 10.040.289.218.
Selain dugaan terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Kasudin PRKP Jakut dalam kaitan pemecahan paket kegiatan, penunjukan PT Lagoa Nusantara sebagai pelaksana dalam pekerjaan tersebut juga menjadi tanda tanya besar. Sebab, perusahaan tersebut sedianya telah masuk kategori perusahaan non kecil, sementara pekerjaan yang dilaksanakan termasuk kategori untuk usaha kecil karena memiliki besaran anggaran dibawah Rp 15 miliar.
Kasudin PRKP Jakut, Chairul Lantip yang dikonfirmasi terkait dugaan terjadinya persekongkolan dalam proses pemilihan pelaksana kegiatan dalam proyek tersebut lebih memilih cuek dan tidak mau tau.
Sementara itu, Sekjen LSM Gerakan Cinta Indonesia (Gracia), Hisar Sihotang yang dimintai komentarnya mengatakan ketidakheranannya.
“Terus terang saya tidak heran dengan hal ini. Maaf, kapan proyek atau kegiatan di Sudin PRKP Jakut yang tidak bermasalah. Justru jika tidak ada masalah, itu baru fenomenal,” ujarnya.
Hisar mengatakan, bahwa yang menjadi pertanyaan mendasar adalah, dimana aparat penegak hukum, dimana Inspektorat.
“Dari tahun ke tahun proyek Sudin PRKP Jakut itu selalu bermasalah, aparat hukum dimana? Inspektorat dimana? Nanti jika ada yang viral oleh masyarakat, mereka baru heboh seperti orang benar,” ungkapnya.
Ditambahkan Hisar, saat ini masyarakat Jakarta lebih percaya kepada Pj Gubernur DKI.
“Untuk mengusut dugaan terjadinya persekongkolan dalam pemilihan pelaksana untuk proyek Sudin PRKP Jakut ini, kita mendesak Pj Gubernur DKI untuk turun tangan langsung melakukan auditoring,” paparnya.
Penulis: Redaksi
