JAKARTA, MEDIA TRANSPARANCY – Banyaknya aspirasi masyarakat terhadap kinerja aparatur yang tidak merespon cepat mengenai persoalan-persoalan di Jakarta Barat, membuat geram anggota DPRD DKI Jakarta.
Khususnya dalam pelanggaran terkait perizinan mendirikan bangunan, yang seharusnya bisa masuk sebagai pendapatan daerah, diduga malah dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok maupun pribadi.
Apalagi para pejabat tersebut dihuni oleh pejabat lama. Laporan warga terkait bangunan bermasalah pun kerap sampai ke telinga anggota DPRD DKI Jakarta.
“Pejabat merupakan pelayan masyarakat tidak semestinya mengabaikan aspirasi warga,” tegas Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua kepada awak media, Kamis (3/9/2020).
Bahkan, Politisi Partai Gerindra yang membidangi pemerintahan termasuk pengawasan kinerja para ASN, akan meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencopot pejabat-pejabat terkait baik Kasudin maupun para pengawas di tingkat kecamatan.
“Kami desak untuk mengganti,” ucapnya.
Bukan hanya itu saja, laporan kinerja buruk ASN Sudin Citata dan Satpol PP Jakbar juga sempat sampai ke Kebon Sirih. Sehingga Gubernur DKI Jakarta harus melakukan perombakan terhadap pucuk pimpinannya.
Inggard menambahkan, Usulan perombakan juga berlaku bagi para Camat dan Lurah yang merupakan garda terdepan dalam pelayanan masyarakat. Hal itu guna mewujudkan pelayanan prima terhadap masyarakat.
Penulis: MT1
