Home BERITA TERBARU Ahli Hukum Pidana Dosen FH UGM : Suatu Perjanjian Tidak Bisa Diselesaikan...

Ahli Hukum Pidana Dosen FH UGM : Suatu Perjanjian Tidak Bisa Diselesaikan Dengan Pidana

152
0

Jakarta,mediatransparancy.comAhli Hukum Pidana, Dosen Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (FH UGM), Prof DR. Edward Omar Sharif Hiariej SH.M.Hum, mengatakan, penyelesaian suatu perjanjian tidak bisa di selesaikan dengan pidana. Sebab dalam perjanjian tersebut pasti ada kesepakatan atau ikatan yang sah antara kedua belah pihak, sehingga harus melihat subyektif hukumnya selama perjanjian itu belum dibatalkan.

Hal itu dikatakan Edward Omar Sharif Hiariej saat memberikan pendapatnya sebagai ahli dalam perkara penipuan, penggelapan, melibatkan terdakwa Julio Susanto, dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pimpinan majelis hakim Fahzal, 26/10/20.

Menurut pendapat ahli dihadapan majelis hakim mengatakan, suatu perkara Pidana terkait penipuan dan penggelapan, harus melihat suatu ikatan perjanjian antara kedua belah pihak. Unsur perbuatan seorang terdakwa melakukan penipuan penggelapan harus melihat niat seseorang itu. Apakah ada itikat baik atau sudah dari awal bahwa seseorang itu sengaja mengabaikan isi perjanjian.

“Apabila seorang terdakwa sudah memiliki itikat baik dan akhirnya tidak memenuhi semua perjanjian itu, maka disana telah terjadi wanprestasi alias ingkar janji, sehingga permasalahan yang timbul harus diselesaikan dengan keperdataan”, kata ahli menjawab pertanyaan jaksa penuntut umum Irfano terkait adanya cek atau billiet kosong yang diduga diberikan terdakwa Julio Susanto untuk membayar pesanan biji Plastik keperluan CV. Tunas Jaya Maju bukan keperluan pribadi terdakwa dari PT.Indonesia Seia.

Terdakwa Julio Susanto bekerja di CV. Tunas Jaya Maju sebagai Sales Marketing. Julio didakwa penuntut umum melakukan penggelapan dan penipuan serta pencucian uang, atas kerugian korban sebesar 5,6 milliar rupiah yang dilaporkan PT.Indonesia Seia, dari total kontrak perjanjian pembayaran sebesar 15 milliar rupiah.

Menjawab pertanyaan jaksa penuntut, apa pendapat ahli jika pembayaran cek atau billiet diberikan seseorang tanpa ada dananya dalam cek tersebut.
Menurut ahli, seseorang yang dikenakan pasal penggelapan, penipuan dan pasal pemalsuan, dalam kategori ketiga pasal tersebut hampir ada perdatanya. Sehingga dalam penggunaan pasal itu Jaksa Agung menerbitkan Surat Edaran agar jaksa penuntut umum berhati hati dalam menggunakan pasal penipuan dan penggelapan dan pasal pemalsuan dalam penuntutan suatu perkara.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (FH UGM), Prof DR. Edward Omar Sharif Hiariej SH.M.Hum, saat mrnjadi saksi ahli di pengadilan negeri jakarta utara

Harus melihat subyektif perkaranya, apakah ada perjanjiannya atau kesepakatanya serta melihat itikat baik seseorang dilihat dari awal, maka harus dibuktikan perbuatan melawan hukumnya terlebih dahulu.

“Kalau tidak salah kan ada surat edaran Jaksa Agung terhadap jaksa supaya berhati hati menangani perkara menggunakan pasal penggelapan, penipuan dan pasal pemalsuan karena berhubungan dengan perkara perdata”, kata Profesor Edward Omar Sharif saat memberikan pendapat sebagai ahli dalam perkara penggelapan penipuan dan pencucian uang yang melibatkan terdakwa Julio Susanto di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, 26/10/20.

Ahli menambahkan, dalam kontek perbuatan seorang terdakwa yang memberikan Cek atau Billiet kosong untuk melakukan transaksi pembayaran suatu barang yang dipesan, namun dalam pembayaran sebelumnya telah dilakukan baik secara tunai atau cek dan Billiet, maka sesuatu yang ada dalam unsur penipuan dan penggelapan harus melihat Subyektif dan obyektif.

“Secara subyektif disana ada kesepakatan atau kontrak perjanjian sebelumnya yang mengikat dan dinyatakan sah selama perjanjian itu belum dibatalkan. Sehingga penyelesaian suatu permasalahan harus di awali dengan perbuatan melawan hukum sebab seseorang itu dari awal sudah mempunyai itikat baik”,¬† katanya.

Majelis hakim mempertanyakan ahli,
Apa bila ada suatu modus bahwa sipelaku memberikan cek atau billiet yang tidak ada isinya untuk membayarkan pesanan barang apakah itu merupakan rangkaian kebohongan bagaimana pendapat ahli, kata majelis hakim?

Menurut ahli, “Kalau seseorang itu tidak mengetahui bahwa cek atau billiet giro itu tidak ada dananya, itu tidak ada rangkaian kebohongan atau unsur kesengajaan. Dan apabila dari awalnya sudah ada pembayaran awal lalu belakangan dananya tidak ada maka harus melihat konteks hukum subyektifnya. Yaitu keperdataan, sebab berbeda dengan konteks pidana seperti copet dipinggir jalan tanpa adanya perjanjian.

“Dalam suatu perbuatan penipuan tidak ada bedanya dengan konteks dalam perkara pidana dan perdata intinya sama tapi ranahnya yang berbeda, yaitu adanya kontrak atau perjanjian”, ucapnya.

Sementara menjawab pertanyaan penasihat hukum terdakwa Fery Amahorseya SH MH, tentang penggunaan pasal pencucian uang dalam perbuatan terdakwa,, ahli Edward Omar Sharif yang juga merupakan staf ahli Kepresidenan Jokowi bidang hukum itu mengatakan, suatu dakwaan berkas perkara penipuan dan penggelapan, yang juga ditambahkan jaksa pasal lain seperti Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), itu bisa bisa saja. Akan tetapi, dalam penanganan perkara tersebut, harus mendahulukan pembuktian  pasal penipuan dan penggelapannya baru membuktikan pidana TPPU nya.

” Bagaimana bisa membuktikan perbuatan pidana pencucian uang kalau belum bisa membuktikan perbuatan penipuan dan penggelapannya. Sehingga jaksa harus lebih dulu membuktika pidana awalnya”, ujarnya.

Dalam perkara tersebut jaksa mendakwa Julio Susanto, atas dugaan penipuan penggelapan dan pencucian uang. Terdakwa selaku Sales Marketing disebutkan memberikan cek atau giro billiet kosong atas nama Lubis, untuk pembayaran pesanan biji plastik dari PT. Indonesia Seia semula 14,6 milliar. Namun belum dibayar sebesar 5,6 milliar.

Menyikapi dakwaan jaksa, penasihat hukum terdakwa mengatakan, dakwaan penuntut umum terlalu dipaksakan. Sebab dari subyektif nya perkara ini merupakan perkara perdata. Pemesanan barang telah dibayar walau sebahagian sesuai kontrak perjanjian kedua belah pihak, dimana kejadian berlangsung tahun 2019 lalu. ” Bagaimana bisa dakwaan ditujukan terhadap Julio yang posisinya hanya sebatas Sales Marketing. Atasannya apsti ada, dan cek atau giro billiet atas nama orang lain, bukan nama terdakwa”ujarnya.
Sementara hingga berita ini diturunkan pihak pelapor PT.Indonesia Seia belum dapat dihubungi memberikan tanggapannya.

Penulis : P.Sianturi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here