Home BERITA TERBARU Akibat Dampak Covid-19, Perusahaan TOUR & TRAVEL Merasa Rugi

Akibat Dampak Covid-19, Perusahaan TOUR & TRAVEL Merasa Rugi

58
0

Apakah dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan?

JAKARTA, MEDIA TRANSPARANCY – Dampak penyebaran wabah virus corona (Covid-19) begitu memukul sektor industri pariwisata, khususnya biro/agen perjalanan atau travel agent. Ancaman gulung tikar dan pemutusan hubungan kerja (PHK) mulai menghantui para pegawai biro/agen tour & travel.

Berdasarkan data International Air Transport Association (IATA), tercatat volume penjualan tiket penerbangan turun lebih dari hampir 95 persen dalam periode 26 Januari hingga 24 April 2020.

Pengurangan besar-besaran frekuensi penerbangan serta semakin banyaknya negara yang melakukan lockdown wilayah secara parsial atau keseluruhan mengakibatkan terjadinya minus billing atau nominal tiket yang dikembalikan atau dibatalkan lebih besar dari penjualan tiket. Akibatnya, saat ini banyak maskapai yang pada akhirnya berutang kepada agen perjalanan.

Kondisi ini tidak hanya memberikan efek kepada konsumen, tetapi juga mengganggu cashflow travel agent. Hampir seluruh maskapai saat ini mengalami kesulitan likuiditas akibat minimnya angka penjualan dan masih terbebani dengan biaya operasional.

Sangat disayangkan baik konsumen maupun travel agent menjadi yang paling dirugikan dalam hal ini, maskapai penerbangan beroperasi bermodalkan uang milik konsumen dan travel agent. Puluhan miliar uang milik konsumen dan agen perjalanan seolah-olah dianggap bagian dari aset karena mengendap di rekening bank maskapai.

Persoalan ini menyebabkan kerugian yang tidak sedikit bagi perusahaan tour & travel sehingga dapat menyebabkan perusahaan tour & travel terancam gulung tikar/bangkrut/pailit. Jika hal tersebut terjadi, pertanyaannya apakah kerugian perusahaan tour & travel akibat tidak dapat menjalankan kegiatannya karena terkena dampak Covid-19 dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan tour & travel tersebut?

Jika usaha tour & travel yang dimaksud dinaungi dibawah badan usaha perseroan, maka usaha tour & travel tersebut tunduk pada Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Perseroan terbatas (perseroan) adalah subjek hukum yang tidak berjiwa dan ada karena diciptakan oleh manusia. Perseroan dapat melakukan perbuatan hukum. Pengurus perseroan akan menjadi organ perseroan yang bertugas membantu perseroan untuk memperoleh hak dan menjalankan kewajiban perseroan.

Adapun organ perseroan terdiri dari dari RUPS, direksi, dan komisaris.

Pada pasal 1655 KUH Perdata disebutkan bahwa para pengurus badan hukum, bila tidak ditentukan lain dalam akta pendiriannya, dalam surat perjanjian, atau dalam reglemen, berkuasa untuk bertindak demi dan atas nama badan hukum itu, untuk mengikatkan badan hukum itu kepada pihak ketiga atau sebaliknya, dan bertindak dalam sidang di pengadilan baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat. Masing-masing organ mempunyai tugas dan wewenang tersendiri sesuai aturan yang berlaku dalam perseroan tersebut.

Komisaris mempunyai tugas utama mengawasi secara umum dan atau khusus dan memberikan nasehat kepada direksi sesuai Pasal 1 angka 6 dan Pasal 108 ayat (1) UU PT sedangkan Direksi merupakan organ perseroan terbatas yang bertanggungjawab terhadap pengurusan dan perwakilan perseroan, sesuai maksud dan tujuan perseroan berdasarkan anggaran dasar rumah tangga perseroan.

Tugas direksi didasarkan pada doktrin fiduciary duty. Doktrin fiduciary duty berasal dari sistem hukum Common Law yang mengajarkan bahwa antar direksi dengan perseroan terdapat hubungan fiduciary. Direksi hanya bertindak seperti sprang trustee atau agen semata-mata, yang mempunyai kewajiban mengabdi sepenuhnya dan dengan sebaik-baiknya kepada perseroan. Direksi dituntut harus dapat mempunyai kepedulian dan kemampuan (duty of care and skill), itikad baik, loyalitas, dan kejujuran terhadap perusahaannya dengan derajat yang tinggi. Hal ini berakibat direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita oleh pihak perseroan atau pihak ketiga jika menjalankan tugas sesuai doktrin fiduciary duty.

Apabila komisaris maupun direksi dari perusahaan tour & travel yang saat ini terdampak pandemi Covid-19 terbukti menyalahgunakan wewenang tersebut untuk kepentingan pribadi atau golongan yang mengakibatkan perseroan ataupun pihak ketiga mengalami kerugian, apakah komisaris maupun direksi tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian tersebut?

Foto : Yerika Mahasiswi UTA 45 Jurusan Hukum

Pada hukum perseroan Indonesia, dianut prinsip limited liability dan separate entity. Perseroan mempunyai wujud atau entitas (entity) yang terpisah dan berbeda dari pemiliknya, yang dalam hal ini terpisah dari pemegang saham. Kekayaan perseroan tidak dapat dimiliki atau dikuasai oleh para pemegang saham.

Pemegang saham tidak berhak mengalihkan harta kekayaan perseroan kepada pihak ketiga. Entitas terpisah (separate entity) memberikan keleluasaan kepada perseroan dari tekanan dan penyalahgunaan pemegang saham.

Kekayaan yang dimiliki perseroan menjadi tanggung jawab dan milik perseroan sepenuhnya. Hal tersebut membuat kewajiban yang timbul atas kerugian yang diterima perseroan menjadi tanggung jawab perseroan, bukan pendiri atau pengurus perseroan yang diambil dari kekayaan perseroan.

Limited liability atau tanggung jawab yang terbatas adalah tanggung jawab pendiri dan pengurus perseroan yang terbatas pada modal yang disetor. Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki.

Harta pribadi tidak dapat diminta untuk dijadikan pertanggungjawaban perseroan.
Limited liability tidak hanya berlaku bagi pemegang saham tetapi juga berlaku bagi organ perseroan yang lainnya yaitu direksi dan komisaris. Direksi dan komisaris harus melakukan semua tugasnya sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar rumah tangga perseroan terbatas (ADRT PT). Jadi organ perseroan yang beritikad baik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang diterima perseroan atau pihak ketiga.

Namun, seperti disampaikan sebelumnya bahwa direksi dalam menjalankan kepengurusannya harus didasarkan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab karena direksi memegang fiduciary duty dari perseroan. Oleh karena itu, tidak selamanya limited liability dapat dilakukan karena adanya suatu sebab.

Terbatasnya tanggung jawab perseroan terkoyak dengan prinsip “piercing the corporate veil”. Organ perseroan akan dimintai pertanggungjawaban jika organ tersebut bertindak melebihi wewenangnya atau telah berbuat lalai atau sengaja sehingga perseroan atau pihak lain mengalami kerugian.

Apabila komisaris dan atau direksi lalai dalam tugasnya, komisaris dan atau direksi dapat dikenakan piercing the corporate veil yaitu pertanggungjawaban pribadi sampai kepada harta pribadi komisaris/direksi atas kerugian yang diterima oleh perseroan, pemegang saham, atau pihak ketiga. Hal ini digunakan untuk melindungi kepentingan pemegang saham atau pihak ketiga yang dirugikan atas tindakan direksi yang sewenang-wenang atau tidak layak yang dilakukan atas nama perseroan.

Pada pasal 97 ayat (2) dan (3) UU PT ditentukan bahwa kepengurusan yang dipercayakan kepada direksi harus dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab penuh sampai kepada harta pribadi direksi apabila direksi terbukti lalai dalam menjalankan tugasnya.

Perseroan sebagai badan hukum membawa konsekuensi terhadap tanggung jawab terbatas pemegang saham, komisaris, dan direksi. Pada perkembangannya, prinsip limited liability tidak berlaku mutlak sejak dikenal doktrin piercing the corporate veil, yang dalam hal tertentu tertutup kemungkinan dihapusnya tanggung jawab terbatas pemegang saham, komisaris, dan direksi perseroan.

Secara harafiah, istilah “piercing the corporate veil” berarti mengoyak tirai perusahaan. Pada ilmu hukum perusahaan, istilah piercing corporate law merupakan suatu doktrin atau teori yang diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tangung jawab ke pundak orang atau perusahaan lain, atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perusahaan pelaku (badan hukum), tanpa melihat kepada fakta bahwa perbuatan tersebut sebenarnya dilakukan oleh pelaku perseroan tersebut. Terbatas tanggung jawab tersebut tidak hanya berlaku bagi pemegang saham tetapi juga berlaku bagi organ perseroan yang lainnya baik direksi maupun komisaris. Pada hal tertentu, tanggung jawab terbatas dapat dihapuskan dan dimungkinkan menembus harta pribadi pemegang saham. Hal inilah yang disebut sebagai piercing the corporate veil.

Jadi, apabila perusahaan mengalami kerugian akibat tidak dapat menjalankan kegiatannya karena terkena dampak Covid-19, maka baik Direksi maupun Dewan Komisaris harus dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, telah melakukan pengurusan perseroan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kerugian dan atau kepailitan.

Apabila Direksi maupun Dewan Komisaris tidak dapat membuktikannya, maka akibatnya baik Direksi maupun Dewan Komisaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara tanggung renteng atas kewajiban yang belum dilunasi.

Direksi dan atau dewan komisaris dapat dibebaskan dari tanggung jawab tersebut apabila dapat membuktikan hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 104 ayat (4) dan atau Pasal 115 ayat (3) UUPT.

Penulis : Yerika
Wartawan : Aloysius

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here