Home Hukum Aktivis Anti Korupsi Menganggap KPK ‘Diujung Tanduk’ ?

Aktivis Anti Korupsi Menganggap KPK ‘Diujung Tanduk’ ?

52
0

JAKARTA, MEDIA TRANSPARANCY – Komite Mahasiswa Muslim Indonesia bekerja sama dengan Fata Institute menyelenggarakan Diskusi interaktif yang digelar bertempat di Gedung Joang 45, Jalan Menteng Raya Nomor 31, Kebon Sirih Menteng, Jakarta Pusat pada, Kamis (26/09/2019).

Hadir sebagai pembicara, Madun Hariadi selaku Aktivis Anti Korupsi yang menyatakan bahwa lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang dalam keadaan kritis. Menurutnya, meskipun Undang-Undang dan pimpinan KPK diganti tidak akan membawa dampak signifikan terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Kalau saya bicara berdasarkan data dan pengalaman yang sudah saya alami dan lalui. Jadi ini sudah dalam kondisi kritis, mau ganti seribu kali pimpinan KPK-nya tidak akan membawa dampak apapun. Jadi diduga sudah terlalu banyak yang menunggangi kepentingan di KPK, sudah keruh KPK tuh,” kata Madun Hariadi yang juga Ketua Gerakan Penyelamat Harta Negara Republik Indonesia seusai Forum Diskusi bertema “KPK Dibajak ???”.

Dalam pemaparannya menurut Madun, dari tujuan KPK awalnya saat ini sudah banyak berubah, karena banyak oknum-oknum yang bertindak diduga seperti perampok dengan menggunakan fasilitas negara. Ia mencontohkan dengan merampas harta orang atau aset orang tanpa ada kejelasan.

“Misalnya OTT (operasi tangkap tangan) yang dilakukan kepada Bupati. Bupati itukan tidak sendirian dalam korupsi, nanti Kepala Dinas diperiksa kemudian banyak aset-aset yang disita tanpa sepengetahuan publik, tapi yang diblow-up itu hanya proses OTT Bupati-nya saja. Padahal dalam proses itu kan banyak saksi. Jadi saya melihatnya sudah kritis, KPK sudah tidak murni lagi kerjanya dalam pemberantasan korupsi, di Tanah Air,” ujar Madun dihadapan ratusan peserta yang sebagian besar para mahasiswa dari berbagai Kampus se-Jabodetabek.

“Selain itu yang paling mencolok ada LSM yang bermitra, misalkan walaupun KPK salah selalu dicari pembenarannya,” tutur Madun lagi.

Sedangkan di internal KPK, menurut Madun, sekarang hanya ada dua makhluk yakni iblis dan manusia. Jadi ada manusia yang hatinya sudah seperti iblis, tapi juga ada manusia yang masih lurus-lurus saja tapi tidak berdaya.

“Ini saya mengalami sendiri bagaimana perilaku mereka. Misalkan, saat saya pernah mengungkap kasus jual beli anggaran di salah satu kementerian, sudah seharusnya Menteri dan Dirjen-nya menjadi tersangka, saya protes tapi malah justru saya yang dibidik, dijebak. 10 tahun lebih saya dituduh. Jadi inikan aneh, dapat penghargaan tidak tapi saya dituduh KPK. Pasalnya tidak terpenuhi malah diubah menjadi Pasal 378, pasal inikan penipuan, siapa yang saya tipu, mestinya kan ada proses,” ungkap Madun.

“Jadi KPK sudah menjadi alat kepentingan oleh oknum-oknumnya, sudah menjadi ladang basah untuk orang-orang yang punya kepentingan di situ. Kalau memang KPK niat dan ada kemauan untuk berantas korupsi, maka pencegahan lebih diutamakan,” pungkas Madun.

Sementara itu Anggota DPR RI dari Fraksi Nasdem yang juga menjadi nara sumber, Teuku Taufiqulhadi menyatakan bahwa langkah DPR dalam mengesahkan revisi UU KPK merupakan hal yang tepat dan benar. Menurutnya, ini merupakan upaya untuk memperbaiki dan menguatkan KPK secara kelembagaan negara, bukan melemahkan.

“Yang mengatakan KPK sudah dilemahkan adalah sebuah upaya provokasi yang menyesatkan,” tegasnya.

Sementaran itu, Kurnia Ramadana dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan ketidak-setujuannya terhadap revisi UU KPK. Adapun hal-hal yang menjadi catatan ICW yaitu ketidak-setujuannya terhadap pembentukan Dewan Pengawas, pengaturan mengenai penyadapan, diberikannya kewenangan SP3, serta mengenai status kepegawaian di lembaga KPK.

 

Penulis: Zarkasih
alterntif text

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here