JAKARTA, mediatransparancy.com – Kehadiran Heru Budi Hartono selaku pemangku Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta membuat banyak pejabat Pemprov DKI mulai kelimpungan. Pasalnya, berbagai kegiatan yang dilaksanakan pada jaman kepemimpinan Anis Baswedan yang dilaksanakan tidak sesuai harapan dan ketentuan diminta kembali diusut.
Salah satu kegiatan yang mendapat perhatian dan atensi masyarakat untuk dilakukan pemeriksaan adalah proyek pembangunan saluran dan jalan lingkungan di Sudin Perumahan Rakyat dan Kawqsqn Pemukiman (Sudin PRKP) Kota Administrasi Jakarta Utara tahun anggran 2021.
Sebab dalam pelaksanaannya, proyek tersebut ditenggarai dikerjakan tidak sesuai kontrak yang telah disepakati.
Hasil monitoring mediatransparancy.com pada saat pelaksanaan proyek tersebut, ditemukan banyak kejanggalan dan keganjilan, seperti pemasangan Uditch tanpa menggunakan lantai kerja, memasang Uditch yang sudah pecah, pemasangan Uditch tidak rata, dan lain sebagainya.
Berbagai penyimpangan juga terjadi dalam pelaksanaan pembangunan jalan lingkungan, seperti mengurangi volume kegiatan, mengurangi mutu dan lain sebagainya.
Menanggapi adanya desakan kepada Pj Gubernur DKI, Heru Budi untuk melakukan auditoring ulang terkait berbagai kegiatan peninggalan zaman pemerintahan Anis tersebut, Sekjen LSM Gerakan Cinta Indonesia (Gracia), Hisar Sihotang kepada Mediatransparancy.com mengaku sangat sepakat.
“Selama pemerintahan Anis di DKI, hampir seluruh proyek Sudin PRKP Jakut bermasalah. Tapi ironisnya, tidak satupun yang berproses, semua aman. Ini saatnya Pj Gub DKI melakukan pemeriksaan ulang,” ujarnya.
Dikatakan Hisar, semenjak dilantik sebagai Pj Gub DKI Jakarta, Heru Budi membuat detak jantung pejabat Pemprov DKI berdecak kencang.
“Kasudin PRKP Jakut bersama anak buahnya selama ini sudah terlalu enak dalam bekerja karena selalu aman. Gebrakan Heru Budi membuat situasi mereka akan panas dingin,” ungkapnya.
Ditambahkan Hisar, dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Saluran dan Jalan Lingkungan di Sudin PRKP Jakut tahun anggaran 2021 dikerjakan asal jadi dan amburadul.
“Seluruh pekerjaan saluran dan jalan lingkungan Sudin PRKP Jakut tahun 2021 tidak ada yang benar dan amburadul. Bahkan informasinya, mereka meminta fee dari rekanan dengan jumlah yang cukup besar. Tapi anehnya, berbagai kalangan masyarakat yang melaporkan masalah tersebut tidak ada yang berproses,” katanya.
Kini masyarakat Jakut berharap keberanian Heru Budi untuk membuka kembali persoalan berbagai proyek Sudin PRKP Jakut tersebut. Anggiat.
