“Jika pekerjaan itu diawasi dan dikerjakan dengan baik, hasilnya pasti baik. Begitu juga sebaliknya. Justru kita melihat hasil sekarang, kinerja PPK dan konsultan sama sekali tidak ada mutu,” bebernya.
Hisar menduga, telah terjadi persekongkolan jahat yang dilakukan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan Revitalisasi Dermaga Pulau Tidung tersebut.
Informasi lain yang diterima MediaTranparancy.id menyampaikan, bahwa ada keterlibatan oknum pelabuhan Pulau Tidung yang bermain dalam pelaksanaan Revitalisasi Dermaga Pulau Tidung.
“Ada oknum Pelabuhan Pulau Tidung yang.memainkan peran dalam pelaksanaan Revitalisasi Dermaga Pulau Tidung. Dia menghandle semua pekerjaan disana. Menempatkan pekerja di rumahnya. Bahkan ada dugaan upah pekerja dipotong,” katanya.
Ditambahkannya, bahwa oknum Pelabuhan Pulau Tidung tersebutlah yang mengatur semua kegiatan di areal tersebut.
“Bahkan kontraktor sendiri tidak memiliki kemampuan untuk melawan oknum Pelabuhan Pulau Tidung itu,” bebernya.
Hisar maupun sumber MediaTranparancy.id meminta agar Pj Gubernur DKI, Heru Budi Hartono untuk turun ke lokasi kegiatan.
“Kita minta Pak Heru Budi.untuk turun ke lokasi pekerjaan untuk melihat langsung.proses pekerjaan seperti apa. Jangan hanya menerima laporan ABS,” ungkapnya.
Selain itu, pihaknya juga mendesak agar dilakukan evaluasi menyeluruh. “Kita minta Kepala UPPD II, PPK maupun oknum Pelabuhan Pulau Tidung untuk segera di non job kan. Sebab akibat ulah mereka pekerjaan Revitalisasi Dermaga Pulau Tidung acakadul. Selain itu, kontraktor dan konsultan pengawas untuk masuk daftar hitam,” sebutnya.
Sementara itu, Kepala UPPD II, PPK maupun oknum Pelabuhan Pulau Tidung yang dikonfirmasi hingga saat ini lebih memilih cuek.
