Home BERITA TERBARU ANGGARAN BKKBN NAIK RP 2,13 TRILIUN

ANGGARAN BKKBN NAIK RP 2,13 TRILIUN

330
0

JAKARTA, MEDIATRANSPARANCY.COM – Kenaikan tersebut untuk belanja gaji 15.352 tenaga PKB/PLKB, yang telah dilakukan penyerahan personil dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat yang per 1 Januari 2018, seluruh gaji PKB/PLKB akan dibayarkan melalui BKKBN.

Plt. Kepala BKKBN dr Sigit Priohutomo MPH, pada saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pelaksanaan anggaran Tahun 2018 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), di Kantor BKKBN Pusat Jakarta, Rabu (27%12) menyatakan, DIPA BKKBN tahun anggaran 2018 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5.54 triliun, menunjukan ada kenaikan anggaran sebesar RpĀ 2,13 Triiun dari Pagu anggaran 2017.

Dijelaskannya, kenaikan ini untuk belanja gaji 15.352 tenaga PKB/PLKB, yang telah dilakukan penyerahan personil dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat per 1 Januari 2018 mendatan. “Jadi, seluruh gaji PKB/PLKB akan dibayarkan melalui BKKBN,” ujarnya.

Sementara, kebutuhan belanja gaji tenaga PKB/PLKB pada tahun 2018, mencapai sebanyak Rp. 2.1 triliun. Dukungan anggaran tersebut, dalam prioritas pembangunan dan program prioritas tahun 2018, BKKBN mendukung 4 (empat) prioritas pembangunan yang tertuang ke dalam 11 proyek prioritas nasional.

Dia menyebutkan, kegiatan-kegiatan prioritas yang telah menjadi arah kebijakan Program KKBPK 2015-2019 harus benar-benar dapat dilaksanakan dengan tepat, cepat, efisien dan akuntabel di seluruh satuan kerja (Satker) baik di Pusat maupun Provinsi. Perhatian khusus pada kegiatan yang mendukung 11 (sebelas) proyek prioritas nasional yang akan dilakukan dan dipantau secara berkala.

Pada kesempatan itu, dia mengingatkan, dari Hasil Sementara Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Kependudukan & KB Nasional Tahun 2017, yang disampaikan pada tanggal 20 Desember 2017, masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera ditindaklanjuti. Terbentuknya agent of change, internalisasi perubahan menuju Reformasi Birokrasi mulai dari individu sampai tingkat organisasi dan mulai dari BKKBN (Pusat) termasuk Perwakilan BKKBN Provinsi sampai dengan pandangan masyarakat melalui survei kepuasan pelayanan dan persepsi anti korupsi merupakan beberapa catatan penting yang perlu perhatian.

Untuk itu, dia minta agar seluruh jajaran BKKBN melakukan beberapa hal. Pertama; Perencanaan dan Pengukuran Kinerja, Pelaporan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja, sehingga kinerja BKKBN lebih baik.

Kedua, mengoptimalkan peran Pengawasan untuk mengawal pelaksanaan kegiatan dan program KKBPK, sehingga opini WTP tercapai. Ketiga, integritas pada pengelolaan kegiatan dan anggaran, jangan lagi sampai terjadi hal-hal yang menyalahi aturan yang telah ditentukan, taat azas, dan taat hukum.

Seluruh jajaran BKKBN dalam melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan, serta mendukung segala upaya pencapaian target/sasaran dalam Prioritas Pembangunan Nasional, RPJMN dan Renstra BKKBN 2015-2019. Selain itu, kegiatan Program KKBPK di lini lapangan juga harus dapat secara langsung memberikan manfaat kepada masyarakat dengan didasari kesadaran bahwa alokasi anggaran BKKBN merupakan amanah rakyat yang harus dikelola secara efektif dan efisien dengan mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia. (ES265)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here