JAKARTA, MediaTransparancy.com – Kinerja Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintah (LAIP) Kementerian Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Republik Indonesia kembali tuai sorotan. Pasalnya, dengan anggaran yang besar, hasil yang dicapai tidak sebanding dengan anggaran yang dimiliki.
Hal tersebut disampaikan Sekjen LSM Gerakan Cinta Indonesia (LSM Gracia), Hisar Sihotang diruang kerjanya kepada Mediatransparancy.id, Jumat (20/1).
Dikatakannya, besaran anggaran yang diterima Direktorat LAIP penuh dengan tanda tanya.
“Tahun 2021 Direktorat LAIP menerima kucuran alokasi anggaran 700 miliar lebih, namun kemana realisasi anggaran tersebut, kita tidak jelas. Sementara rakyat sedang kelaparan akibat terpaan Covid yang berkepanjangan,” ujarnya.
Dikatakannya, seyogyanya Direktorat LAIP merepresentasikan alokasi anggaran yang jauh lebih berkesinambungan untuk kebutuhan rakyat.
“Digitalisasi itu penting pada era modernisasi saat zaman Now sekarang ini. Tapi yang jadi persoalan adalah, apakah penerapan digitalisasi yang diharapkan memperoleh hasil sesuai target yang diinginkan dan sebanding dengan uang yang diberikan oleh rakyat?” ungkapnya.
Hisar menduga, bahwa program kerja Direktorat LAIP Kemenkominfo hanya sebatas lampiran kertas HVS.
“Perjanjian program kerja Direktorat LAIP dengan Dirjen Aptika jangan hanya bermuara pada kertas HVS saja, tanpa ada bukti nyata yang menguntungkan buat rakyat,” bebernya.
Disebutkan Hisar, bahwa hasil pantauan terhadap anggaran LAIP yang mereka lakukan beberapa waktu belakangan ini, bahwa kegiatan direktorat tersebut hanya menguntungkan segelintir pihak.
“Ada beberapa kegiatan Direktorat LAIP yang hanya berorientasi hanya kepada pihak tertentu saja, yang memiliki kedekatan baik dengan oknum-oknum pejabat di direktorat tersebut. Ini ada apa?” paparnya.
Untuk itu, Hisar secara tegas meminta aparat hukum terkait, maupun Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melakukan penelusuran terkait anggaran dan realisasi kegiatan Direktorat LAIP secara menyeluruh dan profesional.
“Sesuai dengan keinginan pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi, bahwa seluruh pos anggaran pemerintahan harus berorientasi kepada kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan kolega. Untuk itu, kita minta aparat hukum melakukan penyelidikan secara menyeluruh pos anggaran dan realisasi Direktorat LAIP,” katanya.
Sementara itu, surat permohonan audiensi terkait pelaksanaan kegiatan Direktorat LAIP tahun anggaran sebelumnya (2021-2022) dan yang akan berjalan (2023) yang ditujukan kepada Dirjen Aptika hingga saat ini belum terealisasi.
