Home BERITA TERBARU Anggota KPU Dan Bawaslu, Sambangi Disdukcapil Lampura

Anggota KPU Dan Bawaslu, Sambangi Disdukcapil Lampura

200
0

LAMPUNG UTARA | MEDIA TRANSPARANCY -Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Devisi Data dan Informasi bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung Utara (Lampura) sambangi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Lampura guna melakukan Pemutahiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Kedatangan rombongan anggota KPU Yansen Atik di dampingi anggota Bawaslu di terima langsung oleh Kepala Dinas Disdukcapil, Maspardan di dampingi Sekretaris Disdukcapil Tien Rostina bersama beberapa Kepala Bidang Dinas setempat, Rabu (06/05/2020).

Pada kesempatan tersebut, anggota KPU Lampura, Yansen AtikĀ  mengatakan kedatangan dirinya bersama anggota Bawaslu bermaksud berkoordinasi dengan Disdukcapil guna melakukan PDPB sesuai dengan intruksi KPU-RI melalui surat edarannya yang bernomor 181/PL.02.1-SP/KPU/II/2020 yang memerintahkan KPU daerah untuk melakukan PDPB.

” Ya kita diminta untuk melakukan pemutahiran data pemilih dengan berkoordinasi bersama Disdukcapil untuk mengkonsulidasikan data kependudukan. Dalam proses ini temen-temen Bawaslu juga mendapat perintah untuk mengawasinya,” Ungkap Yansen

Yansen menambahkan, menurut UU pemilu no 7 tahun 2017 bahwa PDPB itu sendiri bertujuan memperbaharui data pemilih yang bertujuan untuk mempermudah proses pemutahiran data dan penyusunan daftar pemilih, untuk pemilu yang akan datang.” Data pemilih merupakan jantung atau ruhnya pemilu,” Imbuhnya

Perihal data kependudukan apa saja yang didapat dari Disdukcapil. Yansen mengatakan, bahwasanya untuk saat ini pihaknya belum menerima data kependudukan yang diminta, dikarenakan adanya regulasi yang membatasinya.

” Belum kita dapat karena ada regulasi yang membatasinya, sehingga pihak Disdukcapil belum dapat memberikannya, dan kita hargai itu.” Terangnya.

Di tempat yang sama, Kadisdukcapil, Maspardan mengatakan DisdukcapilĀ  selalu melakukan komunikasi dan koordinasi dengan KPU. Hanya saja untuk memberikan data kependudukan yang diminta KPU pihaknya terkendala dengan aturan yang ada.

” Kalau data lengkap by name by addres, tetapi kami terkendala dengan UU nomor 24 tahun 2013 tentang adminduk yang menyatakan bahwa data perseorangan bersifat rahasia wajib disimpan dan dilindungi dan tidak diperkenankan untuk memberikannya,” jelas Maspardan.

Sumber : IWO Lampura

Penulis : Sis

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here