banner 728x250

Awas Pelanggaran Kode Etik, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Diminta Objektif Menyidangkan Perkara Laporan Palsu

  • Share

Jakarta,mediatransparancy.com – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pimpinan Hakim Ketua Arlandi Triyogo SH MH, yang memeriksa dan mengadili berkas perkara pasal 220 KUHP dan atau pasal 317KUHP melibatkan terdakwa Arwan Koty, diminta supaya objektif, tidak memihak serta tanpa adanya sesuatu yang konotasinya terjadi pelanggaran kode etik hakim.

Pasalnya, saat sidang pemeriksaan saksi fakta Tommy Tuasian, Direktur PT. Bahtera Lintas Globalindo yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum, Majelis hakim terkesan memihak dan mengarahkan saksi serta membatasi kewenangan atau hak selaku terdakwa dalam persidangan, sehingga persidangan sempat kisruh antara pihak terdakwa, penasehat hukum versus saksi.

judul gambar

Dalam pemeriksaan saksi, pihak terdakwa menilai majelis hakim tidak netral dan tidak tegas serta tidak menegur saksi supaya memberikan keterangan apa adanya dibawah sumpah sebab, keterangan saksi tidak fokus dan dinilai berbelit belit namun dibiarkan majelis, bahkan mengiring opini memihak kepada saksi. Dimana saksi yang mengetahui duduk permasalahan seharusnya memberikan keterangan yang jujur untuk mengungkap kebenaran, bahkan pertanyaan penasehat hukum di batasi majelis agar saksi tidak dipaksa untuk menjawab. Majelis menyampaikan dengan nada suara tinggi, ” begini ya, jangan dipaksa saksi ini biarin saja jawab sesukanya dia sudah disumpah ko” kata Ketua Hakim, Arlandi Triyogo, SH.MH.

Menurut terdakwa saksi ditengarai tidak punya tanggung jawab selaku ekspedisi pengirim barang, bahkan merekayasa kesaksiannya untuk menyembunyikan sesuatu tentang pengiriman barang Excavator milik terdakwa ke Nabire tersebut dengan berdalih buang tanggung jawab ke Soleh Nurtjahyo sebab mengirim barang tanpa documen pengiriman seperti Bil of Loading (BL), Manifest Cargo dan surat izin berlayar, karena tanpa dokumen2 tersebut adalah barang ilegal.

surat penetapan sita yang diduga tidak ada kaitannya dengan perkara lapoo palsu

Demikian juga tentang pembongkaran barang Excavator milik terdakwa, saksi mengatakan pembongkaran barang di pelabuhan Nabire, pada hal dalam berita acara pemeriksaan saksi mengatakan pembongkaran di pelabuhan Polair Papua. Saksi sebagai jasa pengiriman barang, saat di minta keterangannya terkait pengiriman barang yang dibeli terdakwa berupa Excavator satu unit dari PT. Indotruck Utama, akan dikirim ke Nabire yang belum diterima pembeli. Pembelian barang tersebut terdakwa meminjam uang saksi 1 milliar rupiah, dengan jaminan berupa SHGB kios 1 unit, mobil Hilux, mobil Strada, dan 2 giro senilai @Rp. 500 juta dan telah dicairkan 1 giro yang Rp.500 juta Berikut uang tunai Rp 25juta. Saksi yang mengirim beberapa jenis barang terdakwa, menurut saksi pihaknya tidak mempunyai dan tanpa documen pengiriman barang terdakwa, karena pengirimannya global bukan hanya barang terdakwa.

Dihadapan majelis hakim saksi mengaku telah mengirimkan barang milik Arwan Koty dengan pantauan selalu berkoordinasi dengan Kapten kapal, walau saksi tidak berangkat ke pelabuhan tujuan Nabire. “Menurut pantauan saya dan informasi dari Kapten kapal bahwa barang tersebut sudah sampai di pelabuhan Nabire dan tugas saya hanya sampai pelabuhan selanjutnya pemilik barang mencari perusahaan bongkar muat di Nabire, ucap saksi, 17/3/2021.

Mendengar keterangan saksi, penasehat hukum terdakwa Advokad Yayat Surya Purnadi, yang diwakili Wandy SH dan Aristoteles Siahaan SH, menanyakan saksi “masa seorang saksi Direktur, pemilik perusahaan tidak memiliki documen pengiriman barang dari Pelabuhan Tanjung Priok ke Nabire, Manifest Cargo, BL Apakah ada surat perjanjian antara saksi dengan terdakwa untuk pengiriman barang tersebut, adakah perjanjian saksi dengan pemilik kapal untuk mengirim barang terdakwa, apakah saksi pernah menghubungi terdakwa terkait pengiriman barang tersebut.

Menyikapi beberapa pertanyaan yang di cecar penasehat hukum terdakwa, saksi tidak bisa menjawab semuanya dan menjadikan saksi Tomi Tuasian panik dan sempat sama sama emosi dalam persidangan. Saat ketegangan dalam persidangan tersebut majelis hakim Alandri Triyogo (menurut informasi hakim Arlandi Triyogo pernah dilaporkan ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawasan hakim Mahkamah Agung itu) terkesan memihak pada pelapor dan saksi sebab, majelis mengatakan berikan saja keterangan supaya sesuai dengan keterangan Soleh Nurcahyo saksi sebelumnya, kata ketua majelis kepada saksi. Majelis juga seolah oleh mengancam terdakwa dengan mengatakan tidak usah terlalu ngotot memberikan tanggapan toh juga kamu tidak ditahan karena ancaman hukumannya tidak bisa ditahan, ucap majelis.

surat permohonan sita dari penyidik yang dimohonkan kepada pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Mendengar perkataan hakim tersebut pihak terdakwa langsung merasakan bagaikan disambar petir disiang bolong, sebab masih pemeriksaan saksi namun sudah dirasakan palu hakim akan mengetok terdakwa terbukti bersalah. Pada hal terdakwa dalam hal ini merupakan korban kriminalisasi dari pihak penjual Excavator yang sudah dibayar lunas. Sehingga terdakwa merasa kecewa dengan perkataan perkataan majelis hakim selama persidangan pemeriksaan saksi, kata pihak terdakwa dan penasehat hukum terdakwa, usai sidang pemeriksaan saksi Tomi Tuasian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 17/3/2021.

Menurut Penasehat hukum terdakwa, Wandy SH, mengatakan, saksi memberikan keterangan terkait pengaduan palsu yang diderita Arwan Koty, hanyalah perkataan tanpa bukti sebab saksi tak bisa menunjukkan serah terima barang dari pembeli atau pemilik barang Arwan Koty, saat dikirim ke Nabire. Dalam pengiriman barang tersebut saksi juga mengirimkan beberapa barang terdakwa dan Alfin anaknya terdakwa seperti Excavator, dua unit Genzet, Mobil Strada dan peralatan tambang lainnya. Namun barang tersebut tidak diterima terdakwa dan Alfin.

Oleh karena kejadian itu, terdakwa melaporkan pihak PT. Indotruck Utama di Polda Metro Jaya tahun 2017 lalu. Namun laporan masih di penyelidikan tersebut di hentikan penyidik dengan sepihak. Ironisnya, berdasarkan surat penghentian Penyelidikan tersebut, dijadikan pihak PT. Indotruck Utama untuk melaporkan balik Arwan Koty ke Mabes Polri. Sehingga menjadikan Arwan Koty disidangkan dengan dakwaan laporan palsu, kata Wandy.
Bahkan terkait pembelian barang Excavator yang belum diterima, Arwan Koty pun menggugat wanprestasi PT. Indotruck Utama di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang di kabulkan majelis hakim.

Dalam persidangan jaksa Penuntut Umum dalam agenda sidang pemeriksaan saski jaksa tidak fokus pada dakwaannya terkait laporan palsu, Sebagaimana surat dakwaan yang telah dibacakannya beberapa waktu lalu, Terkait serah terima Excavator, Dalam sidang jaksa Penuntut Umum hanya mengulas Hutang piutang yang tidak ada kaitannya dengan Poko materi perkara, Ironisnya, Hal tersebut seakan di akomodir oleh Majelis Hakim.

(penulis : P Sianturi)

judul gambar
  • Share
judul gambar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *