Home NASIONAL Bangunan dengan Izin Bodong di Jakut, Marak Lagi

Bangunan dengan Izin Bodong di Jakut, Marak Lagi

186
0

Jakarta, Mediatransparancy.com – Sebuah bangunan tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kembali marak kembali di Jakarta Utara dikarenakan adanya permainan seorang pejabat dengan salah seorang pengurus bangunan yang nyatanya telah melanggar dalam mendirikan bangunan tersebut.

Sesuai komitment Gubernur DKI Jakarta terkait penegakan Perda No: 7 tahun 2009 Walikota Jakarta Utara Rustam Efendi harus bertindak tegas, segera copot jabatan Kasudin Penataan Kota Jakut dan Kasi Penataan Kota Kecamatan Tg.Priok, karena membiarkan bangunan yang sudah disegel dan menggunakan IMB palsu yang terpampang di bangunan, terus melanjutkan pem­bangunannya.

Seharusnya, sesuai perda yang ada, bangunan itu harus di bongkar cepat dan jangan ditunda-tunda lagi karena ini kejahatan yang terselubung, demi penegakan hukum di DKI Jakata.

Menurut informasi Mediatransparancy.com yang didapat di lapangan, si pemilik bangunan milik H.Tamin yang berada di di Sunter Jaya tersebut sudah menyerahkan berkas pengurusannya, karena ia sudah terlalu banyak mengeluarkan uang terhadap oknum yang mengurusnya perizinan.

Kegiatan membangun dengan terpampangnya sebuah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang ditengarai palsu alias bodong, di Jl. Sunter Jaya VII.A No.41.A RT.01/09 (Jl. H.Tamin) Kelurahan Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara terancam dibongkar Seksi Penataan Kota Kecamatan Tanjung Priok.

“Setahu saya IMB lokasi H.Tamin baru masuk di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kecamatan Tanjung Priok, belum ada masuk ke kami. Jadi yang terpampang di bangunan tersebut sepertinya bukan produk PTSP (bodong/palsu),” ungkap Kepala Seksi (Kasi) Penataan Kota Kecamatan Tanjung Priok, Taufiq Leo kepada wartawan di kantornya.

Menurut Taufiq Leo, kegiatan membangun di lokasi tersebut hanya bisa untuk rumah tinggal 3 lantai. Dan saat ini pihaknya sudah menyegel serta memberikan surat peringatan Bongkar (SPB) kepada pemilik.

“Sesuai Tugas Pokok dan Funsi (Tupoksi) Pihak kami (Penataan Kota) sudah memberikan surat Peringatan (SP) 1, 2, 3, 4 serta segel dan terakhir SPB dimana pemilik harus membongkar sendiri bangunannya yang melanggar Peraturan Daerah (Perda) No 7 Tahun 2010. Tetapi apabila pemilik tidak mengindahkan SPB maka akan kami lakukan Bongkar Paksa,” tegas Leo.

Tetapi ironis lagi, sehari setelah dipertanyakan Kepala Seksi (Kasi) Penataan Kota Kecamatan Tanjung Priok, Taufiq Leo banner yang merupakan izin “BODONG” tersebut telah di cabut oleh pengurusnya yang diduga adanya kerjasamanya si pengurus dengan seorang pejabat di Penataan Kota Kecamatan tersebut.

Ada tiga bangunan yang direncananya akan dilakukan eksekusi pembongkaran dalam waktu dekat ini khusus diwilayah kecamatan Tg.Priok Jakarta Utara.

Penulis: Subarkah

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here