banner 728x250

Bangunan Melanggar di Jalan Durian Terus Berlanjut, Pejabat Kec. Jagakarsa Berlagak ‘Pilon’

  • Share

JAKARTA, MEDIA TRANSPARANCY – Pada tanggal 12 Januari 2021, Camat Jagakarsa, Alamsyah menyurati Kasektor Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (CKTRP) Kecamatan Jagakarsa, Budioni terkait keberadaan bangunan melanggar di Jalan Durian Barat II, RT 008/004, Kelurahan Jagakarsa, Jecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang mana sesuai temuan dilapangan, sebahagian diantaranya tidak memiliki izin.

Namun, sepertinya Budiono selaku Kasektor Citata Kec. Jagakarsa sama sekali tidak menggubris surat camat, yang nota bene adalah atasannya di Kecamatan Jagakarsa.

judul gambar

Terbukti, hingga saat ini, proses pekerjaan terhadap bangunan melanggar tersebut tetap berlangsung, tanpa ada tindakan berarti.

Salah seorang warga, Soleh kepada Media Transparancy menyebutkan, bahwa pembangunan kluster di Jalan Durian diduga sudah terorganisir dengan baik.

“Sering kali orang kecamatan datang kesini pak, aman-aman saja,” ujarnya.

Dikatakannya, jika Tidak ada koordinasi, bangunan itu sudah dibongkar. “Jika tidak ada permainan, sudah barang tentu dibongkar,” tuturnya.

Camat Jagakarsa yang dikonfirmasi terkait sikap cuek Budiono dan jajarannya, juga ikut-ikutan bungkam.

Hal yang sama juga dipertontonkan Budiono selaku Kasektor Citata Kec. Jagakarsa.

Menanggapi sikap semakin menjamurnya bangunan melanggar di  Kecamatan Jagakarsa, Sekjen Gerakan Cinta Entitas Indonesia (Graceindo) mengungkapkan, bahwa hal tersebut akibat etoa kerja yang kurang.

“Banyaknya bangunan melanggar di Kec. Jagakarsa akibat buruknya kinerja para pejabat disana. Setiap persoalan, mereka seperti orang pilon, padahal nengetahui,” ungkapnya.

Dikatakan Anggiat, hal tersebut muncul akibat fulus yang dihasilkan dari bangunan melanggar cukup menjanjikan.

“Bangunan melanggar sekarang di Jagakarsa menjadi bisnis harum dan menjanjikan, sehingga mereka ‘lindungi’,” tuturnya.

Dikatakan Anggiat, bahwa yang menjadi persoalan semakin ruwetnya penataan ruang di Jakarsa adalah akibat alasan ‘fulus’.

“Sebagai Kasektor Citata Kec. Jagakarsa tentu paham aturan. Artinya, jika bangunan tidak ada izin jelas melanggar dan wajib hukumnya ditindak. Pertanyaannya adalah, jika tidak dilakukan tindakan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah persekongkolan,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Walikota Jakartan, Isnawa Adji yang dikonfirmasi menyebutkan akan melakukan monitor.

“Akan dimonitor ke Sudin Citata dan Pol PP,” ujarnya singkat.

Salah seorang pekerja bangunan yang berhasil diwawancarai Media Transparancy mengakui bahwa beberapa unit bangunan yang sedang mereka kerjakan tidak mengantongi izin.

“Iya benar. Ada beberapa unit yang tidak berizin pak,” terangnya.

Dia mengakui, bahwa hal tersebut adalah tanggung jawab pengembang.

“Kita hanya sebagai pekerja pak. Urusan dengan pihak kecamatan sudah ditangani bos,” ungkapnya.

Penulis: Sudirman/red
judul gambar
  • Share
judul gambar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *