banner 728x250

Bangunan Ruko 4 Unit Tanpa IMB di Jalur Hijau di JL. Jembatan III Pejagalan Penjaringan

  • Share

MEDIA,TRANSPARANCY – Kinerja Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara patut dipertanyakan.

Pasalnya, bangunan di JL. Jembatan III Rw 011 (Ruko 25), Kelurahan Pejagala, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. “tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB)”. Ironisnya lagi, ruko 4 unit 3 Lt, berada di Jalur Hijau (H 4) & (H 5) Zona Jalur Hijau Tegangan Tinggi (Sutet).

judul gambar
Bangunan tanpa IBM berdiri di zona jalur hijau (H.4) dan (H.5) Zona jalur hijau dan tegangan tinggi. Foto MT, 12/10/20.

Pungsi pengawasan Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang hingga di Kecamatan , “tidak berfungsi atau tidak melakukan tupoksinya”, Ironisnya, beberapa awak media dan bahkan Lembaga Swadaya Masyarakat, telah menyurati hingga memberitakan terkait dugaan pelanggaran, Kepala Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan, tidak meresponnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah No 7 Tahun tentang Bangunan dan Gedung diwilayah Provinsi DKI Jakarta Khususnya Pasal 15 ayat (1), yang menyatakan “setiap orang yang akan mendirikan bangunan wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB)”.

Mestinya, Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan melakukan tupoksinya dengan menerbikan Surat Perintah Bongkar (SPB) dan ditanda tangani langsung oleh Kepala Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara.

Dan itu juga, harus atas laporan dari Kasektor Kecamatan Penjaringan kepada atasnnya yaitu Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara.

Pertanyaan, benarkah Kasektor Kecamatan Suku Dinas CKTRP Penjaringan, Tommy I Pangaribuan ST.MT melaporkan terkait “Bangunan Ruko 4 Unit Tanpa IMB di Jalur Hijau di JL. Jembatan III Pejagalan Penjaringan, kepada pimpinannya (Kepala Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan, Kusnadi Hadipratikno,ST.MM ).

Kalau sudah dlaporkan, Surat Perintah Bongkar (SPB) ditujukan kepada pemilik bangunan dengan tindakan. Antara lain :

Ternyata saudara telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI No.7/2010 tentang Bangunan Gedung. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No.1/2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 dan Peratuan Zonasi , Juncto Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.128/2012 tentang pengenaan Sanksi Pelanggaran Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

Ternyata sudara tidak mematuhi :

a. SP ………………./1.758.1 tanggal ….2020

b. Surat Segel……/1.758.1 tanggal ….2020

Berdasarkan angka (1) dan (2) di atas maka penyelenggara bangunan gedung saudara.

Diperintahkan, untuk segera membongkar sendiri Seluruh bangunan tersebut.

Apabila saudara tidak membongkar dalam waktu paling lama 14 hari, maka Pemprov DKI dapat melaksanakan tindakan bongkar paksa terhadap bangunan saudara dengan segala resiko menjadi tanggung jawab saudara.

Dan terakhir, tindakan Rekom Tek (rekomendasi teknik ) ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja(Satpol-PP) untuk melakukan bongkar paksa.

Fakta dilapangan, kinerja ASN khususnya Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, patut dipertanyakan.

Namun Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan kota Administrasi Jakarta Utara, tidak melakukan tupoksinya dilapangan, diduga telah terjadi penyalahgunaan kewenangan jabatan dilapangan untuk kepentingan pribadi.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No.7 Tahun 2010 tentang Bangunan dan Gedung maupun PP No.53 Tahun 2010.

Untuk itu, diminta kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, untuk menindak bawahannya, hal tersebut tidak mencerminkan fakta integritas yang ditanda tangani dan bahkan tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil”. Tegas M.Rizal

“Kepala Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, Syaifulloh Hidayat dan juga Kepala Inspektorat Pembantu Kota Administrasi Jakarta Utara, Junjung Hapoltakan, untuk memanggil yang bersangkutan sesuai dengan tupoksinya”, Tegasnya.

Tidak hanya itu, Ketua Umum LSM Gerakan Cinta Indonesia, (GRACIA), Hisar Sihotang angkat bicara. “Sangat menyayangkan sikap yang dilakukan oleh Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan, sesuai dengan tupoksinya dilpangan guna mengawasi kegiatan Izin Mendirikan Bangunan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara”. Ucapnya

Hingga berita ini diturunkan, Kepala Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, Kusnadi Hadipratikno,ST.MM dan juga Kasektor Suku Dinas CKTRP Kecamatan Penjaringan,Tommy I Pangaribuan,ST.MT tidak berhasil dikonfirmasi. (Parulian)

 

 

judul gambar
  • Share
judul gambar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *