JAKARTA, MediaTransparancy.com – Program Bantuan Sosial (Bansos) untuk warga DKI Jakarta adalah program kebijakan terbaik Pemprov DKI, baik berkaitan dengan program sosial panti, maupun bantuan sosial lainya, seperti PKH, lansia dan bantuan bencana alam lainnya.
Namun, hasil investigasi berbagai sumber, program bansos tersebut disinyalir telah menjadi ladang bancakan dengan modus operandi dugaan gratifikasi dan korupsi oleh oknum mantan Kadinsos dan oknum Kepala Seksi (Kasi) di Dinsos DKI Jakarta,
.
Hal tersebut disampaikan Ketua Umum LSM Dewan Rakyat Pemantau Sebgketa (LSM DERAS), Maruli Siahaan kepada MediaTransparancy.com, Sabtu (03/01).
“Pemeriksaan terhadap oknum pejabat tersebut hingga saat ini tidak ada kejelasan, yang semestinya sudah jadi tersangka baik oleh pihak Kepolisian dan Kejaksaan,” ujarnya.
Dikatakannya, jika aparat hukum memiliki niatan untuk menuntaskan kasus tersebut sejatinya pertengahan pada tahun 2025 lalu seharusnya sudah tuntas.
“Memang sepertinya ada permainan antara oknum mantan Kadinsos DKI dengan pihak APH untuk mempetieskan kasus ini sehingga tidak ada peningkatan,” ungkapnya.
Atas permasalahan tersebut, Maruli meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh.
“Dari kondisi yang terjadi hingga hari ini, dimana aparat kepolisian dan kejaksaan tidak ada niatan untuk menuntaskan kasus ini, kita berharap KPK melakukan supervisi terhadap dugaan korupsi di lingkungan Dinsos DKI, termasuk juga adanya dugaan praktek jual beli jabatan oleh oknum mantan Kadisos tersebut yang melibatkan kepala seksi dilingkungan Dinsos,” tuturnya.
Hal ini perlu dilakukan, katanya, mengingat masalah tersebut, sudah menjadi issue berkembang dan menjadi liar menyasar dan meresahkan ke semua staf Dinsos, baik kepala panti, kepala seksi, sekdis, staf biasa dan karyawan lainya, padahal pelakunya adalah oknum Kadissos dan oknum kepala seksi,
“Untuk menyikapi kondisi tersebut, maka kami berharap kasus tersebut segera tuntas dan jangan jadikan Dinsos DKI Jakarta sebagai sarang penyamun,” katanya.
Selain itu, sebut Maruli, pihaknya juga mendesak agar Gubernur DKI, Pramono Anung untuk segera melakukan evaluasi.
“Kita sungguh sangat menyesalkan tindakan Gubernur DKI, Pramono Anung yang mengangkat mantan Kadinsos DKI, Premi Lestari sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov DKI. Jangan sampai nanti ada anggapan Pramono Anung sebagai pelindung pejabat bermasalah,” paparnya.
Sementara itu, mantan Kadinsos DKI, Premi Lestari yang dikonfirmasi melalu pesan singkat Whatsapp hingga saat ini tidak mau memberikan tanggapan. Bahkan yang bersangkutan dengan arogansinya langsung memblokir nomor WA awak MediaTransparancy.com.
Penulis: Redaksi
