KABUPATEN BOGOR, MediaTransparancy.com – Berbagai lapisan masyarakat Kabupaten Bogor merasa miris melihat kondisi proyek rekonstruksi jalan kabupaten yang dikerjakan Dinas PUPR Kabupaten Bogor bernilai Rp14 miliar yang baru berumur dua bulan sudah mengalami kerusakan parah.
Kerusakan ditemukan di sejumlah titik, di antaranya di Desa Buana Jaya, Desa Antajaya, dan Desa Bantar Kuning.
Di Kampung Cibeureum, Desa Buana Jaya, badan jalan terlihat amblas dan dipenuhi retakan. Kondisi serupa juga terjadi di Desa Antajaya, dengan permukaan jalan mulai berlubang dan retak.
Banyaknya kerusakan jalan yang baru beberapa bulan selesai dikerjakan menuai sorotan masyarakat. Pasalnya, anggaran yang digelontorkan Pemda Kabupaten Bogor untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut sangat besar.
Menanggapi kondisi jalan yang mengalami kerusakan dalam usia dini, Sekjen LSM Gerakan Cinta Indonesia (LSM GRACIA), Hisar Sihotang menyoroti buruknya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas PUPR Kabupaten Bogor.
“Rusaknya jalan tersebut padahal baru dua bulan selesai dikerjakan kemungkinannya hanya ada satu, yakni pengawasan oleh Dinas PUPR Kabupaten Bogor bobrok,” ujarnya.
Dikatakannya, jika pengawasan oleh Dinas PUPR Kabupaten Bogor dilakukan baik dan profesional, hasilnya akan baik.
“Logika sederhana aja kita pakai. Kalau Dinas PUPR Kabupaten Bogor melakukan pengawasan dengan baik dan profesional, hasilnya pasti bagus. Sebaliknya, jika pengawasannya berorientasi korup, hasilnya pasti bobrok, seperti yang terlihat sekarang ini,” ungkapnya.
Dikatakannya, saat ini Dinas PUPR Kabupaten Bogor ingin berkelit akibat kondisi cuaca.
“Para pejabat Dinas PUPR Kabupaten Bogor adalah orang-orang yang berpendidikan tinggi dan memiliki pengetahuan yang bagus, mereka pasti tau dan paham bagaimana melakukan pekerjaan untuk memperoleh hasil yang baik, apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindarkan. Jika dalam kondisi banjir mereka tetap melakukan pengaspalan jalan, mereka yang bodoh,” katanya.
Namun, jelas Hisar, Dinas PUPR Kabupaten Bogor maupun kontraktor pelaksana hanya memikirkan hasil, bukan kualitas.
“Dinas PUPR Kabupaten Bogor bersama kontraktor hanya ingin target pekerjaan selesai dan memperoleh untung besar, kualitas nomor terakhir,” sebutnya.
Atas permasalahan bobroknya hasil pekerjaan proyek tersebut, Hisar mendesak aparat hukum maupun Pemda setempat melakukan pemeriksaan dan evaluasi secara menyeluruh.
“Untuk mengusut permasalahan ini aparat hukum harus segera melakukan pemeriksaan. Selain itu, kita meminta agar Bupati Bogor untuk mencopot Kadis PUPR Kabupaten Bogor maupun Kabid Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kabupaten Bogor,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Ujang Supriadi yang dikonfirmasi akan keberadaan pelaksanaan pekerjaan jalan yang baru berumur dua bulan sudah ambrol tersebut lebih memilih cuek.
Sikap yang sama juga dipertontonkan atasannya, yakni Kadis PUPR Kabupaten Bogor, Suryanto Putra ketika dikonfirmasi.
Penulis: Redaksi
