Home BERITA TERBARU BEBERAPA STRUKTUR KB PERLU DITATA ULANG

BEBERAPA STRUKTUR KB PERLU DITATA ULANG

203
0

HBA : BEBERAPA STRUKTUR KB PERLU DITATA ULANG

KOTA JAMBI, MEDIATRANSPARANCY.COM – Hasil penilaian Keluarga Berencana (KB) di tingkat Nasional, Provinsi Jambi masih yang terbaik, ini suatu hal yang positif tetapi ada beberapa hal struktur KB yang harus dan perlu ditata ulang untuk diterapkan di daerah. Demikian dikatakan Gubernur Jambi
Drs.H.Hasan Basri Agus.MM (HBA) dalam sambutan dan arahannya saat membuka secara resmi Rapat Kerja Daerah Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2014 bertempat Hotel Wiltop Kota Jambi, Rabu (5/3-14).

”Dulu ada PLKB, pengawas mulai dari desa sampai kecamatan dan kabupaten/kota sampai termasuk provinsi,
dan dulu masyarakat sejahtera I, sejahtera II, sejahtera III dan sejahtera IV terdata dengan baik lengkap dengan anaknya berapa, sekolah dimana itu bisa dipantau setiap saat,” kata HBA. Dikatakan HBA, Penduduk Provinsi Jambi berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 adalah sebanyak 3.092.265 jiwa. Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi yang laju pertumbuhannya relatif tinggi yaitu 2,55 persen atau diatas rata-rata pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,49 persen. “Tingginya pertumbuhan penduduk tersebut bukan hanya disebabkan tingginya angka kelahiran, tetapi juga dipengaruhi oleh migrasi dari luar Provinsi Jambi, terutama sumbangan dari tenaga kerja sektor perkebunan, pertambangan dan industri lainnya,” tutur HBA.

Dijelaskan HBA bahwa dirinya sangat menyadari jumlah penduduk yang besar dengan komposisi kelompok usia produktif yang relatif besar, akan berimplikasi pada ketersediaan lapangan kerja, fasilitas pendidikan, kesehatan, pangan dan energi yang memadai serta berpotensi terjadinya kriminalisasi dan degradasi lingkungan. ”Oleh karenanya, kinerja program KB dan upaya pengendalian jumlah penduduk ini harus terus mendapat perhatian serius dari pemerintah,” ujar Gebernur.

Ditambahkan HBA, tugas pemerintah masih sangat berat dan membutuhkan keseriusan. Tahun 2014 ini
adalah tahun strategis, karena merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan menuju berakhirnya Millennium Developmen Goals (MDGs) 2015, serta merupakan tahun pertama ditetapkannya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN-BPJS) kesehatan, sehingga akan berpengaruh pada sistim pelayanan KB dilapangan. “Sasaran yang harus dicapai pada tahun 2014 ini antara lain TFR sebesar 2,36 anak, CPR sebesar 60,1 persen dan Unmet Need sebesar 6,5 persen bagi Provinsi Jambi. Kondisi ini sudah tercapai dengan predikat terbaik nasional. Saya berharap,
prestasi tersebut dapat dipertahankan menjadi lebih baik lagi,” harap HBA.

Terkait sasaran tersebut, pada kesempatan ini Gubernur Jambi HBA menegaskan bahwa arah kebijakan pembangunan Kependudukan dan KB tahun 2014 sebagai berikut yaitu : Pertama, dalam rangka meningkatkan
akses pelayanan KB berkualitas yang merata pada tahun 2014 kebijakan pelayanan KB-KR agar dapat berfokus pada daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah perbatasan dan daerah aliran sungai. Selain itu disamping memberikan pelayanan terutama MKJP, juga harus meningkatkan kemitraan dengan berbagai pihak yang dapat membantu untuk meningkatkan pelayanan didaerah. Kedua, dengan diperlakukannya sistim jaminan melalui BPJS mulai 1 Januari 2014, maka integrasi pelayanan KB dalam pembiayaan jaminan kesehatan harus di antisipasi dengan baik. Ketiga, guna menggerakkan pelayanan mandiri, ditahun 2014 ini agar promosi KB mandiri semakin digencarkan, yang kegiatannya harus menyentuh keluarga yang tergolong mampu dan sasaran KB yang menyediakan KB mandiri. “Gema KB mandiri harus segera dikumandangkan melalui berbagai media sehingga masyarakat mengenal kembali pelayanan mandiri sebagai gaya hidup mereka,” pungkas HBA.

Sementara itu, Inspektur Utama BKKBN RI Dra.Mieke Selfia Sangian mengatakan, sasaran yang harus dicapai BKKBN pada tahun 2014 ini adalah : Penurunan anggka kelahiran total (TFR) menjadi 2,36 anak per wanita usia subur, Meningkatkan angka penggunaan kontrasepsi (CPR) menjadi 60,1 persen, Menurunkan angka kebutuhan masyarakat untuk ber KB yang tidak terpenuhi (unmetneed) menjadi 6,5
persen, Meningkatkan perserta KB baru (PB) menjadi 7,6 juta, Peserta KB aktif (PA) menjadi 29,8 juta, Peserta KB baru (PB) keluarga miskin (KPS dan KS-1) menjadi 4,05 juta, Peserta KB aktif (PA) keluarga miskin (KPS danKS-1) menjadi 13,1 juta dan Meningkatkan persentase peserta KB menggunakan metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) menjadi 27,5 persen dari semua peserta KB cara modern.

Adapun tema pada Rakerda ini adalah “Pemantapan Pelaksanaan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Tahun 2014 Menuju Pencapaian RPJMN (2010-2014) dan MDGs 2015 Guna Mewujudkan Jambi Emas 2015”. Turut hadir pada kesempatan ini Wakil Gubernur Jambi Drs.H.Fachrori Umar,M,Hum, Danrem 042 Gapu Jambi, para SKPD Provinsi Jambi, para Kepala BKKBN kabupaten/kota se Provinsi Jambi serta para undangan lainnya.(lia)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here