banner 728x250

Berdasarkan Bukti-bukti Yang Sah Dalam Persidangan Kuasa Hukum Yayat SP Minta Majelis Hakim Kabulkan Gugatan Intervensi M.Kalibi

  • Share

Jakarta,mediatransparancy.com,- Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pimpinan Riyanto Ponto, didampingi dua hakim anggota, diminta mengabulkan gugatan Intervensi yang disampaikan penggugat Muhammad Kalibi dan Siti Muthmainah.

Majelis hakim diharapkan memutuskan perkara kepemilikan tanah seluas 7.168 M2, terletak di Jalan Kramat Raya, Rt 007/05, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara tersebut sesuai fakta dan bukti bukti yang sah yakni surat surat tanah yang diterbitkan pemerintah yang telah diserahkan dalam persidangan dihadapan majelis hakim.
Penggugat I intervensi Muhammad Kalibi dan penggugat II intervensi Siti Muthmainah telah menunjukkan dan menyerahkan bukti kepemilikan yang sah atas tanah seluas 7.168 M2 di Jalan Kramat Raya, Rt 007/05, Kelurahan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara, yang saat ini masuk proses kesimpulan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

judul gambar

Berdasarkan bukti bukti dan keterangan saksi saksi dalam persidangan, majelis hakim pimpinan Ponto Riyanto, kiranya menolak seluruhnya eksepsi, tanggapan dan kesimpulan para tergugat Intervensi dan mengabulkan gugatan penggugat Intervensi Muhammad Kalibi dan Siti Mutmainah. Hal itu disampaikan kuasa hukum penggugat Intervensi Muhammad Kalibi dari Advokad Yayat Surya Purnadi, SH MH, Indra Kasyanto, SH; dan Fadel Muhammad, SH, usai persidangan penyerahan kesimpulan dan  bukti tambahan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, 16/2/2021.

Menurut Yayat, penggugat Intervensi memiliki dasar hak yang sah atas tanah Sertifikat Hak Guna  Pakai No.248/Tugu Utara, dengan surat ukur No.00066/Tugu Utara/2012 atas nama Muhammad Kalibi seluas 2.998 M2; dan SHGP No. 247/Tugu Utara, surat ukur No.00067/Tugu Utara, 2012 atas nama Siti Muthmainah seluas 2.402 M2 dan sisanya 1.768 M2 belum dimohonkan peningkatan haknya.

Setelah M. Kalibi membeli tanah tersebut secara sah dan memohonkan peningkatan hak ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), pihak pihak lain yang diduga tidak memiliki alas hak Sertifikat mengklaim tanah tersebut miliknya, pada hal M. Kalibi sudah membayar seluruh kewajibannya ke pemerintah terkait pajak tanah dan pajak jual beli, sehingga diterbitkan Sertifikat yang sah oleh BPN.

Oleh karena itu, para pihak tergugat Intervensi satu sampai delapan, tidak memiliki legal standing atau hak secara hukum untuk mengklaim tanah tersebut menjadi miliknya sebab, BPN sudah menerbitkan surat yang sah sesuai prosedur administrasi negara terhadap pemilik hak guna pakai. “Muhammad Kalibi dan isterinya mendapatkan haknya berdasarkan PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Demikian juga proses hibah yang dilakukan M. Kalibi kepada Siti Muthmainah, hal itu dapat dibenarkan hukum, pemberian hibah sah menurut hukum,” kata Yayat.

Dalam kesimpulannya Yayat menjelaskan, Alm, Mamat Tristianto yang disebut sebut menjual tanah ke tergugat VIII, tidak mempunyai hak untuk mengoperkan atau menjual tanah a quo, tanah sengketa kepada penggugat maupun tergugat VIII (Hadi Wijaya), sebab tidak mempunyai alas hak dan sama sekali tidak mempunyai dasar hukum kepemilikan surat-surat garapan sebagai bukti hak atas tanah a quo.

Berkaitan dengan salinan putusan Pengadilan Jakarta Utara 26 Juni 1988 mengatakan, tergugat I – VII terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat-surat garapan.
Sehingga dalam hal ini surat garap yang dimiliki Alm Mamat Tristianto (orang tua tergugat I – VII) tidak sah, serta merta telah membatalkan akta pemindahan dan pengoperan hak No.14 tanggal 1 Juli 1996 yang dibuat di hadapan Elliza,SH, notaris pengganti H.Asmawel Amin,SH, antara Mamat Tristianto selaku penjual dengan Hadi Wijaya selaku pembeli tanah a quo,” ujar Yayat.

Ditambahkan, sebagaimana pertimbangan hukum yang dihubungkan dengan dalil gugatan intervensi dan jawaban penggugat dan tergugat I – VII, serta dihubungkan juga bukti-bukti surat dan keterangan saksi fakta dan ahli dalam persidangan, sehingga penggugat Intervensi memohon supaya majelis hakim menolak seluruhnya eksepsi tergugat, kecuali hal-hal yang dinyatakan secara tegas kebenarannya.

Dalam gugatan Intervensi, keikutsertaan penggugat I dan II intervensi dalam perkara ini, karena kliennya mempunyai kepentingan hukum sehingga sepatutnya hak itu dipertahankan pada sengketa tanah antar pihak lain. BPN Jakarta Utara telah menerbitkan sertifikat hak pakai atas nama M. Kalibi dan Siti Muthmainah, merupakan bukti kepemilikan tanah a quo bersifat konkrit dan final yang telah menimbulkan akibat hukum bagi pemegang haknya.

Dimana dalam perkara ini Muhammad Kalibi bertindak sebagai penggugat I intervensi dan penggugat II intervensi of Siti Muthmainah. Penggugat menggugat Intervensi M Rawi Susanto sebagai penggugat, ahli waris Alm H Mamat Tristianto (Agus Mujiman dkk) sebagai tergugat I – VII, dan Hadi Wijaya sebagai tergugat VIII”, ucap Yayat Surya Purnadi.

Penulis: P. Sianturi

judul gambar
  • Share
judul gambar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *