FORUM KOMUNIKASI RUKUN WARGA (FKRW)
Se-KELURAHAN PADEMANGAN BARAT
KECAMATAN PADEMANGAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
Sekret.Jl. Budi Mulia Rt.012/012 No.1 Kode Pos.14420 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara
Nomor : / P-RW/FKRW/I0/2015 Jakarta, 7 Oktober 2015
Lampiran: : 1 (satu) lembar
Perihal : Mohon di pertimbangkan kembali tentang Pembentukan/
pemilihan Ketua Rw.016 (Komlek Ruko Permata Ancol dan Mahkota Ancol)
Kepada Yth.
Bapak Walikota Jakarta Utara
di
Jakarta.
Dengan hormat.
Menyikapi dan mencermati perihal pemilihan Ketua Rw.016 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta UItara pada tanggal, 17 September 2015, dan persengketaan batas wilayah Rw.016/Rt.07-08 dengan Rw.011 maka bersama ini kami Forum Komunikasi Rukun Warga Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara, menyampaikan kepada yang terhormat Bapak Walikota Jakarta Utara sebagai berikut :
1. Pembentukan atau pemilihan Ketua Rw.016, legalitasnya secara hukum kami melihat tidak syah atau tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diatur oleh SK Gubernur 36/2014 dan/atau Pergub 168/2001 :
a. Bahwa wilayah Rw.016 Kel. Pademangan Barat mengenai jumlah Kepala Keluarga (KK) secara dejure hanya tujuh puluh empat ( + 74), dan yang berKTP seratus dua puluh empat ( +124), sedangkan persyaratan dapat membentuk RT dan/atau RW harus berdasarkan SK Gubernur no.36/2001 pasal 4 ayat 2 setiap RT terdiri dari 30 sampai 60 Kepala Keluarga. Dan/atau Pergub 168/2014 pasal 5 ayat 1,2 dan 3 terdiri dari 80 sampa 180 Kepala Keluarga. maka hal yang wajar apabila kami menganggap pembentukan/pemilihan ketua Rw.016 tidak syah atau cacat Hukum.
b. Rw.016 keberadaanya di lingkungan Komplek Ruko Permata Ancol, yaitu sebagai kawasan usaha/ekonomi, bukan wilayah penduduk, asrama, rumah susun, kondominium,apartemen atau sejenisnya, dan komplek Ruko Permata Ancol sampai dengan saat ini lingkungan / Fasos-Fasum termasuk utilitas lainnya masih dalam pengendalian dan/atau tanggung jawab pemegang SIPPT No.41/2001 yaitu PT.Pembangunan Jaya Ancol, (bukan Pemerintah Daerah DKI atau RT dan/atau RW), untuk itu hendaknya keberadaan Rw.016 demi menghindari persoalan Hukum di kemudian hari keberadaan Rw.016 di Komplek Ruko Permata Ancol agar dipertimbangkan kembali.
2. Dan dengan terpilihnya saudara Rizal sebagai ketua Rw.016 yang notabene saat ini masih menjabat anggota LMK masa priode 2015 s/d 2017, menurut pengamatan kami apabila pemerintah daerah Lurah atau Camat menetapkan dan mengesahkan, tentunya saudara Rizal dengan waktu yang bersamaan merangkap dua jabatan LMK dan Ketua RW, tentunya hal tersebut kami melihat sangat bertentangan dengan PERDA DKI No 5/2010 tentang LMK pasal.10, penjelasanya, LMK dapat mengajukan pemberhentian apabila ada pengganti antar waktu (perihal pemilihan ulang anggota LMK untuk mengisi kekosongan anggota LMK di wilayah bersangkutan tidak di atur dalam PERDA DKI No. 5/2010 tentang keberadaan LMK). juga Persepsi kami diperkuat oleh notulen Camat Pademangan yaitu salah satu poin keputusan hasil musyawarah para pihak yang bersengketa Rw.011 dan Rw.016 yang di wakilkan para RT dan di hadiri dan/atau di saksikan oleh Kapolsek Pademangan, Lurah Pademangan, LMK Pademangan, bahwa anggota LMK Rw.016 tidak dapat mencalonkan diri menjadi Calon Ketua Rw.016 krn masih menjabat anggota LMK masa priode th 2015 s/d 2017 dan hanya dapat mencalonkan bila telah ada keputusan Walikota Jakarta Utara yang menerima pengunduran diri dan Walikota menunjuk anggota LMK pergantian antar waktu sabagimana di atur dalam Perda No.5 2010 pasal.10.
2/2
3. Persengketaan batas wilayah RW.011 dan RW.016, bukti gambar peta wilayah yang dilegalisasi oleh aparatur pemerintah yaitu Lurah Pademangan Barat, bahwa wilayah RT.007-RT008 RW.016 (Komplek Mahkota Ancol) masih dalam tritorial wilayah RW.011 Kel. Pademangan Barat, maka hal yang wajar kami menganggap bahwa komplek Ruko Mahkota Ancol yang di klaim oleh Rw.016 adalah salah atau tidak benar, untuk itu sepantasnya bahwa wilayah tersebut demi Hukum sesuai dengan gambar peta wilayah di kembalikan kepada wilayah Rw.011 Kel. Pademangan Barat, dan selanjutnya mencermati perihal pembentukan RT.007-008 RW.016 (komplek Ruko Mahkota Ancol) juga tidak melalui kanisme dan persyaratan SK Gubernur no.36/2001 pasal. 4 ayat . 2 setiap RT terdiri dari 30 sampai dengan 60 Kepala Keluarga (KK), dan/atau Pergub 168/2014 : Pasal 8 ayat 2 dan 3 Pasal 5 huruf a. setiap RT terdiri dari 80 sampai dengan 160 Kepala Keluarga. sedangkan RT.007-RT.008 RW.016 jumlah Kepala Keluarga (KK) kurang lebih lebih + 10 Kepala Keluarga (KK), bahkan termasuk pengurus RT.007-RT.008 RW.016 secara dejure tidak berKTP/KK di wilayah RT tersebut diatas, maka demi Hukum idealnya keberadaan RT.007-RT008 Rw.016 di hapuskan atau ditiadakan. (kembali bergabung kewilayah yang berdekatan)
4. Kasus perpajakan, mengutip dari sumber media (wartaone,co.id) yang dapat dipercaya, bahwa di Komplek Ruko Permata Ancol terjadi ada dugaan penyimpangan atau penggelapan Pajak oleh Penyelenggaraan pengelolaan perparkiran sejak tahun 2006, mengingat pajak adalah bagian dari pendapatan daerah, yang kepentinganya untuk pembangunan daerah dan kesejahtraan warga masyarakat DKI Jakarta, maka kami warga masayarakat DKI Jakarta sebagai stak holder, meminta kepada Dispenda (Pajak) dan Dishub Unit Perparkiran DKI jakarta demi menghindari persoalan yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan perpajakan, kiranya pemberkasan yang berkaitan dengan Pajak dan Ijin Penyelenggaraan Perparkiran di telaah kembali,
Dengan segala hormat kepada Bapak Walikota Jakarta, kami Forum Komunikasi Rukun Warga se-Kelurahan Pademangan Barat, kiranya demi menjaga kewibawaan aparatur Pemerintah, mohon kiranya produk Hukum SK Gubernur No.36/2001 dan/atau Pergub No.168/2014 yang dirancang, dibuat dan disahkan oleh aparatur pemerintah itu sendiri, harapan kami dapat diterapkan kesemua lembaga sosial RT dan/atau RW dan tidak diskriminasi, karena apabila ada pengabaian hal tersebut akan mengurangi kewibawaan aparatur Pemerintah itu sendiri, dan tentunya tidak menutup kemungkinan akan berpotensi menimbulkan persoalan atau dampak lainya yang berkaitan dengan kebijakan/program Pemerintah Derah selanjutnya.
Demikian apa yang kami sampaikan, dalam rangka menhargai dan menghormati demi kewibawaan Aparatur Pemerintah, dan selanjutnya kami ucapkan terima kasih
FORUM KOMUNIKASI RUKUN WARGA (FKRW)
Ketua Sekretaris
Iman Santosa H. Dadang Zarkoni. M.Pd.I
081282194458 081381283994
Tembusan Yth :
1. Gubernur Prov. DKI Jakarta
2. Inspektorat Prov. DKI Jakarta
3. Ka Biro TAPEM Setda Prov. DKI Jakarta
4. Dishub UP Perparkiran Prov. DKI Jakarta
5. Ka Dispenda Prov. DKI Jakarta
6. Pelayanan Pajak Unit Pademangan
7. Camat Pademangan
8. Lurah Pademangan Barat
9. LMK Kel. Pademangan Barat
10. FKDM Kel. Padeangan Barat
11. Rw.001 s/d Rw.015
FORUM KOMUNIKASI RUKUN WARGA (FKRW)
Se-KELURAHAN PADEMANGAN BARAT
KECAMATAN PADEMANGAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
Sekret.Jl. Budi Mulia Rt.012/012 No.1 Kode Pos.14420 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara
Nomor : / P-RW/FKRW/I0/2015 Jakarta, 7 Oktober 2015
Lampiran: : 1 (satu) lembar
Perihal : Mohon di pertimbangkan kembali tentang Pembentukan/
pemilihan Ketua Rw.016 (Komlek Ruko Permata Ancol dan Mahkota Ancol)
Kepada Yth.
Bapak Walikota Jakarta Utara
di
Jakarta.
Dengan hormat.
Menyikapi dan mencermati perihal pemilihan Ketua Rw.016 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta UItara pada tanggal, 17 September 2015, dan persengketaan batas wilayah Rw.016/Rt.07-08 dengan Rw.011 maka bersama ini kami Forum Komunikasi Rukun Warga Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara, menyampaikan kepada yang terhormat Bapak Walikota Jakarta Utara sebagai berikut :
1. Pembentukan atau pemilihan Ketua Rw.016, legalitasnya secara hukum kami melihat tidak syah atau tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diatur oleh SK Gubernur 36/2014 dan/atau Pergub 168/2001 :
a. Bahwa wilayah Rw.016 Kel. Pademangan Barat mengenai jumlah Kepala Keluarga (KK) secara dejure hanya tujuh puluh empat ( + 74), dan yang berKTP seratus dua puluh empat ( +124), sedangkan persyaratan dapat membentuk RT dan/atau RW harus berdasarkan SK Gubernur no.36/2001 pasal 4 ayat 2 setiap RT terdiri dari 30 sampai 60 Kepala Keluarga. Dan/atau Pergub 168/2014 pasal 5 ayat 1,2 dan 3 terdiri dari 80 sampa 180 Kepala Keluarga. maka hal yang wajar apabila kami menganggap pembentukan/pemilihan ketua Rw.016 tidak syah atau cacat Hukum.
b. Rw.016 keberadaanya di lingkungan Komplek Ruko Permata Ancol, yaitu sebagai kawasan usaha/ekonomi, bukan wilayah penduduk, asrama, rumah susun, kondominium,apartemen atau sejenisnya, dan komplek Ruko Permata Ancol sampai dengan saat ini lingkungan / Fasos-Fasum termasuk utilitas lainnya masih dalam pengendalian dan/atau tanggung jawab pemegang SIPPT No.41/2001 yaitu PT.Pembangunan Jaya Ancol, (bukan Pemerintah Daerah DKI atau RT dan/atau RW), untuk itu hendaknya keberadaan Rw.016 demi menghindari persoalan Hukum di kemudian hari keberadaan Rw.016 di Komplek Ruko Permata Ancol agar dipertimbangkan kembali.
2. Dan dengan terpilihnya saudara Rizal sebagai ketua Rw.016 yang notabene saat ini masih menjabat anggota LMK masa priode 2015 s/d 2017, menurut pengamatan kami apabila pemerintah daerah Lurah atau Camat menetapkan dan mengesahkan, tentunya saudara Rizal dengan waktu yang bersamaan merangkap dua jabatan LMK dan Ketua RW, tentunya hal tersebut kami melihat sangat bertentangan dengan PERDA DKI No 5/2010 tentang LMK pasal.10, penjelasanya, LMK dapat mengajukan pemberhentian apabila ada pengganti antar waktu (perihal pemilihan ulang anggota LMK untuk mengisi kekosongan anggota LMK di wilayah bersangkutan tidak di atur dalam PERDA DKI No. 5/2010 tentang keberadaan LMK). juga Persepsi kami diperkuat oleh notulen Camat Pademangan yaitu salah satu poin keputusan hasil musyawarah para pihak yang bersengketa Rw.011 dan Rw.016 yang di wakilkan para RT dan di hadiri dan/atau di saksikan oleh Kapolsek Pademangan, Lurah Pademangan, LMK Pademangan, bahwa anggota LMK Rw.016 tidak dapat mencalonkan diri menjadi Calon Ketua Rw.016 krn masih menjabat anggota LMK masa priode th 2015 s/d 2017 dan hanya dapat mencalonkan bila telah ada keputusan Walikota Jakarta Utara yang menerima pengunduran diri dan Walikota menunjuk anggota LMK pergantian antar waktu sabagimana di atur dalam Perda No.5 2010 pasal.10.
2/2
3. Persengketaan batas wilayah RW.011 dan RW.016, bukti gambar peta wilayah yang dilegalisasi oleh aparatur pemerintah yaitu Lurah Pademangan Barat, bahwa wilayah RT.007-RT008 RW.016 (Komplek Mahkota Ancol) masih dalam tritorial wilayah RW.011 Kel. Pademangan Barat, maka hal yang wajar kami menganggap bahwa komplek Ruko Mahkota Ancol yang di klaim oleh Rw.016 adalah salah atau tidak benar, untuk itu sepantasnya bahwa wilayah tersebut demi Hukum sesuai dengan gambar peta wilayah di kembalikan kepada wilayah Rw.011 Kel. Pademangan Barat, dan selanjutnya mencermati perihal pembentukan RT.007-008 RW.016 (komplek Ruko Mahkota Ancol) juga tidak melalui kanisme dan persyaratan SK Gubernur no.36/2001 pasal. 4 ayat . 2 setiap RT terdiri dari 30 sampai dengan 60 Kepala Keluarga (KK), dan/atau Pergub 168/2014 : Pasal 8 ayat 2 dan 3 Pasal 5 huruf a. setiap RT terdiri dari 80 sampai dengan 160 Kepala Keluarga. sedangkan RT.007-RT.008 RW.016 jumlah Kepala Keluarga (KK) kurang lebih lebih + 10 Kepala Keluarga (KK), bahkan termasuk pengurus RT.007-RT.008 RW.016 secara dejure tidak berKTP/KK di wilayah RT tersebut diatas, maka demi Hukum idealnya keberadaan RT.007-RT008 Rw.016 di hapuskan atau ditiadakan. (kembali bergabung kewilayah yang berdekatan)
4. Kasus perpajakan, mengutip dari sumber media (wartaone,co.id) yang dapat dipercaya, bahwa di Komplek Ruko Permata Ancol terjadi ada dugaan penyimpangan atau penggelapan Pajak oleh Penyelenggaraan pengelolaan perparkiran sejak tahun 2006, mengingat pajak adalah bagian dari pendapatan daerah, yang kepentinganya untuk pembangunan daerah dan kesejahtraan warga masyarakat DKI Jakarta, maka kami warga masayarakat DKI Jakarta sebagai stak holder, meminta kepada Dispenda (Pajak) dan Dishub Unit Perparkiran DKI jakarta demi menghindari persoalan yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan perpajakan, kiranya pemberkasan yang berkaitan dengan Pajak dan Ijin Penyelenggaraan Perparkiran di telaah kembali,
Dengan segala hormat kepada Bapak Walikota Jakarta, kami Forum Komunikasi Rukun Warga se-Kelurahan Pademangan Barat, kiranya demi menjaga kewibawaan aparatur Pemerintah, mohon kiranya produk Hukum SK Gubernur No.36/2001 dan/atau Pergub No.168/2014 yang dirancang, dibuat dan disahkan oleh aparatur pemerintah itu sendiri, harapan kami dapat diterapkan kesemua lembaga sosial RT dan/atau RW dan tidak diskriminasi, karena apabila ada pengabaian hal tersebut akan mengurangi kewibawaan aparatur Pemerintah itu sendiri, dan tentunya tidak menutup kemungkinan akan berpotensi menimbulkan persoalan atau dampak lainya yang berkaitan dengan kebijakan/program Pemerintah Derah selanjutnya.
Demikian apa yang kami sampaikan, dalam rangka menhargai dan menghormati demi kewibawaan Aparatur Pemerintah, dan selanjutnya kami ucapkan terima kasih
FORUM KOMUNIKASI RUKUN WARGA (FKRW)
Ketua Sekretaris
Iman Santosa H. Dadang Zarkoni. M.Pd.I
081282194458 081381283994
Tembusan Yth :
1. Gubernur Prov. DKI Jakarta
2. Inspektorat Prov. DKI Jakarta
3. Ka Biro TAPEM Setda Prov. DKI Jakarta
4. Dishub UP Perparkiran Prov. DKI Jakarta
5. Ka Dispenda Prov. DKI Jakarta
6. Pelayanan Pajak Unit Pademangan
7. Camat Pademangan
8. Lurah Pademangan Barat
9. LMK Kel. Pademangan Barat
10. FKDM Kel. Padeangan Barat
11. Rw.001 s/d Rw.015