banner 728x250

BPK Temukan Kerugian Negara Pada Proyek Sarana Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Penjaringan, Plt Inspektorat DKI: Saya Akan Cek

  • Share

JAKARTA TRANSPARANCY -Gubernur DKI Jakarta, Anis Baswedan boleh berbangga hati atas raihan prestasi opini Wajar Tampa Pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Pemprov DKI beberapa waktu lalu.

Namun diluar predikat WTP tetsebut, masih ditemukan berbagai kejanggalan dan dugaan penyimpangan dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemprov DKI.

judul gambar

Salah satu contoh yang menjadi sorotan adalah dugaan terjadinya KKN dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan sarana prasarana dan utilitas kelurahan di Jakarta Utara tahun anggaran 2019 oleh Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Jakarta Utara, yang disinyalir tidak sesuai kontrak.

Data yang diperokeh Media Transparancy, sesuai kontrak kerja, pelaksanaan kegiatan yang dikerjakan oleh PT Karuniaguna Intisemesta tersebut dilaksanakan asal-asalan dan tidak profesional.

Terbukti, dilapangan, banyak masyarakat sekitar yang menyoroti kekurangprofesionalan kontraktor dalam melakukan pekerjaan.

Sementara itu, Ketua Umum LSM Gracia, Hisar Sihotang yang dimintai komentarnya mengemukakan, bahwa berdasarkan data-data yang mereka peroleh, bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut untuk beberapa RW di Kelurahan Penjaringan.

“Berdasarkan KAK, pekerjaan tersebut meliputi peningkatan sarana prasarana dan utilitas di RW 01, 02, 04, 07, 08, 011, 012, 013, 014, 015, 016, dan 017,” ujarnya.

Dikatakannya, dalam tahapan pelelangan, PPK menetapkan penawaran tidak boleh melebihi total nilai per kode rekening HPS dan total nilai HPS senilai Rp 97.885.422.159,17.

“Proyek tersebut dikerjakan PT KI berdasarkan Kontrak No. 574/-1.796.2 tanggal 28 Juni 2019 senilai Rp 88.500.000.000, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 150 hari kalender terhitung mulai tanggal 28 Juni 2019 s.d. 24 November 2019,” jelasnya.

Adapun yang menjadi konsultan pengawas, kata Hisar, adalah PT AP. “Konsultan adalah PT AP berdasarkan kontrak No 576/-1.796.2 tanggal 28 Juni 2019 dengan nilai kontrak Rp1.197.625.000,” sebutnya.

Diterangkannya, dalam pelaksanaan, kontrak mengalalami satu kali adendum, yakni, Nomor 985/-1.796.2 tanggal 28 Oktober 2019.

“Dimana total harga kontrak atau nilai kontrak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan rincian biaya satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Perhitungan (BAHP) efisiensi anggaran biaya pelaksanaan kegiatan peningkatan sarana, prasarana dan utilitas di Kelurahan Penjaringan adalah senilai Rp 70.301.260.000.

Masa pelaksanaan kontrak semula, penyelesaian keseluruhan pekerjaan adalah selama 150 hari kalender yaitu 28 Juni 2019 sampai 24 November 2019, menjadi selama 176 hari kalender yaitu 28 Juni 2019 sampai 20 Desember 2019,” tuturnya.

Sementara itu, Plt Inspektoray DKI Jakarta, Saefuloh Hidayat ketika dimintai komentarnya berjanji akan mengecek. “Baik pak, saya akan cek,” ujarnya singkat.

Sarjoko Pilih Bungkam

Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) DKI Jakarta, Sarjoko yang sudah diklarifikasi hingga dua kali melalui pesan singkat WhatsApp, namun yang bersangkutan memilih bungkam.

Hal serupa juga dipertontonkan Kasudin PRKP Jakut, Chairul Latif dan juga anak buahnya, Selvy Mandage yang meniru bosnya untuk ikut-ikutan bungkam.

Data yang diperoleh Media Transparancy, pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran uang muka sesuai dengan SP2D No. 014703/SP2D/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 senilai Rp13.275.000.000atau sebesar 15% dari total kontrak senilai Rp 88.500.000.000.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen pembayaran, dokumen kontrak, dokumen adendum kontrak, dokumen terkait lainnya dan wawancara diketahui, bahwa dalam adendum kontrak terdapat penambahan jenis pekerjaan baru yang tidak terdapat dalam KAK, HPS dan DED senilai Rp 4.222.757.966.

Konfirmasi BPK kepada PPTK, bahwa penambahan jenis pekerjaan baru tersebut merupakan permohonan dari warga.

Namun menurut BPK, sampai dengan tanggal 11 Desember 2019 tidak diperoleh data lengkap yang mendukung hasil konfirmasi PPTK dan data yang dapat menunjukkan bahwa harga satuan yang tertera dalam pekerjaan tambah kurang.

Dalam adendum kontrak tidak terdapat penjelasan atau dokumen justifikasi teknis yang mendukung alasan dilakukannya penambahan waktu dan penambahan jenis pekerjaan baru.

Berdasarkan pemeriksaan fisik secara uji petik yang dilakukan oleh BPK bersama konsultan pengawas pekerjaan, PPTK dan kontraktor pelaksana di tiga lokasi, yakni di RW 4, 7, dan 17 pada tanggal 6 November 2019 untuk jenis pekerjaan direksi keet, pemasangan saluran U-Ditch dan tutup saluran U-Ditch (60x60cm, 30x40cm), pekerjaan pembuatan beton nutu K-250, dan pengadaan tong sampah, diketahui terdapat kelebihan volume senilai Rp 6.218.594,23 dan kekurangan volume senilai Rp1.072.684.548,99 atas pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan laporan progres sementara pekerjaan pada tanggal 6 November 2019.

Ditambahkan Hisar, bahwa potensi kerugian negara akibat kelebihan pembayaran atas pekerjaan tersebut oleh PT KI senilai Rp 1.066.465.954,76

“Ada konsekuensi hukum yang harus diberikan kepada oknum-oknum terkait, karena masalah ini diduga tidak hanya kelalaian semta, tapi ada unsur kesengajaan,” sebutnya.

Disampaikannya, jika BPK tidak menemukan adanya penyimpangan ini, maka upaya untuk memperkaya diri berjalan mulus.

“Kita apresiasi temuan BPK. Karena ini telah menghambat upaya para oknum-oknum yang ingin merampok uang negara ini tidak terlaksana,” tuturnya.

Hisar mendorong aparat hukum terkait melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk  mengurai dugaan terjadinya KKN di Sudin PRKP Jakut tersebut.

“Para pejabat terkait harus bertanggung jawab atas pekerjaannya baik dihadapan rakyat, maupun dihadapan hukum,” tegasnya. (Anggiat S)

judul gambar
  • Share
judul gambar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *