Home DAERAH CFD Simpanglima Semarang, “Saya Perempuan Antikorupsi”

CFD Simpanglima Semarang, “Saya Perempuan Antikorupsi”

332
0

Semarang, Mediatransparancy.com – “SAYA, Perempuan Antikorupsi (SPAK). Lihat, lawan, lapor.” Yel-yel tersebut terus diteriakkan Jaringan Perempuan Antikorupsi Provinsi Jawa Tengah saat kampanye antikorupsi di kawasan car free day (CFD) Simpanglima Semarang, Minggu (23/10).

Para perempuan tersebut, termasuk isteri Gubernur Jawa Tengah Hj Atikoh Ganjar Pranowo dan istri Walikota Semarang, Kriseptiana Hendrar Prihadi, berjalan dari depan Kantor Gubernur Jawa Tengah menuju bundaran Simpanglima dan kembali ke bundaran air muncrat di Jalan Pahlawan untuk mengajak masyarakat menjauhi korupsi, dengan membagikan bunga dan sticker Saya Perempuan Antikorupsi (SPAK).

Saat menjumpai polisi yang bertugas, mereka pun mengajak agar petugas penegak hukum tersebut berkomitmen untuk antikorupsi. “Ayo Pak Polisi, jangan lagi korupsi. Karena bapak laki-laki, silakan ganti kata perempuan dengan pria. Saya pria antikorupsi,” ajak Indah, salah satu peserta aksi, yang kemudian ditirukan polisi tersebut.

Pasca berlangsungnya pelatihan agen SPAK oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 6 – 8 Oktober 2016 lalu, para agen spak yang terdiri dari pengurus dan anggota berbagai organisasi wanita di Jawa Tengah, serta insan yang peduli terhadap pencegahan korupsi, terus menyosialisasikan mengenai tindakan yang termasuk korupsi, serta upaya pencegahannya. Termasuk yang dilakukan di CFD. Sejumlah permainan pun dilakukan untuk mempermudah pemahaman masyarakat, mulai dari Majo (Lima Jodoh), Put Pul LK (Putar-putar Lawan Korupsi), Semai (Sembilan Nilai), serta Majo Junior. Masyarakat yang memberikan dukungan terhadap upaya antikorupsi juga diberi kesempatan membubuhkan tanda tangan di tempat yang disediakan sebagai bentuk komitmen mereka untuk tidak korupsi.

Koordinator Jaringan Perempuan Antikorupsi Provinsi Jawa Tengah Hj Atikoh Ganjar Pranowo menyampaikan, disadari atau tidak, saat ini perilaku koruptif seolah-olah menjadi budaya di masyarakat. Lihat saja, masih banyak siswa atau pekerja yang membolos atau datang tidak tepat waktu. Belum lagi mereka yang masih suka menerima gratifikasi, pungli (pungutan liar), suap atau uang pelicin, tindak pencucian uang, dan sebagainya. Pembiaran atas perbuatan yang dinilai biasa saja oleh masyarakat semacam itu, justru dapat memicu perilaku koruptif.

“Pemberian hadiah/ parcel/ oleh-oleh kepada tokoh-tokoh atau atasan dianggap wajar dan biasa oleh masyarakat. Termasuk, memberikan hadiah kepada guru-guru setelah kenaikan kelas/ kelulusan, pemberian uang pelicin untuk mengurus administrasi, sudah lazim dilakukan. Belum lagi ketidakjujuran yang dilakukan dengan berbagai alasan. Semua itu tidak bisa dibiarkan,” tegas dia.

Akibat dari pembiaran tersebut, saat ini kasus korupsi di Indonesia menjadi marak. Berdasarkan data dari Transparansi Internasional, pada tahun 2015 Indonesia berada pada urutan ke-88 dari 167 negara yang diteliti, dengan skor 36. Bahkan kita kalah dengan beberapa negera di Afrika.

Melihat kondisi tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi berupaya menggandeng berbagai pihak untuk menekan korupsi. Salah satunya, bekerja sama dengan kaum perempuan. Melalui SPAK diharapkan dapat mendorong perubahan generasi/ kolektif. Mulai dari keluarga, kemudian merembet pada jaringan yang lebih luas lagi, seperti komunitas, tempat kerja, dan masyarakat keseluruhan.

Mengapa perempuan mesti terlibat? Dia yang juga menjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah itu menjelaskan, ibu atau perempuan dianggap memegang peranan kunci dalam pendidikan moral keluarga. Hal itu sesuai pula dengan apa yang dituliskan RA Kartini dalam suratnya kepada Dr Anton dan istri yang mengatakan, perempuan sebagai pendukung peradaban, karena perempuan dapat membawa pengaruh besar (baik atau buruk). Dan karena perempuan yang pertama mendidik anak, maka di tangan mereka seseorang mulai merasa, berpikir dan berkata-kata. Perempuan juga menerima tanggung jawab besar mendidik dan membesarkan anak-anak terutama dalam pendidikan moral keluarga. Sehingga mendidik satu perempuan sama dengan mendidik satu generasi.

Saat ini, imbuh Atikoh, sekurang-kurangnya terdapat 900 orang agen SPAK yang tersebar di seluruh Indonesia, yang siap menyosialisasikan tentang perilaku anti koruptif dan bagaimana melawannya, di mana pun berada. Di Provinsi Jawa Tengah, telah dilakukan pelatihan agen SPAK pada 6 – 8 Oktober 2016 yang diikuti 90 orang perempuan. Mereka terdiri dari berbagai unsur organisasi perempuan, LSM, PNS, guru, politikus, ibu rumah tangga, budayawati, dan sebagainya. Mereka siap untuk melaksanakan tugas sebagai agen SPAK, sesuai profesi dan aktivitasnya, mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat sekitar dan publik.

“Saatnya perempuan berkiprah melawan korupsi. Mari kita menjadi agen antikorupsi. Makin banyak agen SPAK yang tersebar di masyarakat, harapannya makin banyak orang memiliki rasa moral yang kuat untuk menyatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Mereka juga memiliki kesadaran untuk memengaruhi orang lain agar menjauhi korupsi, baik melalui nasihat maupun pendidikan,” tandas Atikoh.

Penulis : Chris Muryat/rel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here