Home NASIONAL Dahsyat!!! Pekerja RSPI Terima Upah di Bawah UMP

Dahsyat!!! Pekerja RSPI Terima Upah di Bawah UMP

401
0
Foto : RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso, Sunter.

Jakarta, Mediatransparancy.com – Dahsyatnya dan sungguh kejamnya dunia kerja di Jakarta yang seharusnya para buruh telah mempunyai hak kemerdekaannya di negeri ini, tapi kenyataannyaa para buruh masih ada saja yang di tindas dengan menerima upah di bawah standar pemerintahan yang telah di tetapkan.

Seperti halnya sebanyak dua ratusan pekerja di Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Sulianti Saroso mengeluhkan penghasilan yang mereka dapatkan setiap bulannya masih jauh di bawah UMR (Upah Minimum Provvinsi) yang ditetapkan sebesar Rp. 3,1 Juta. Para pekerja yang diwakili sekitar 6 orang ini mengaku mereka hanya menerima sebesar Rp. 2.550.000 setiap bulannya.

“Sebagian besar dari kami sudah bekerja hingga sepuluh tahun, tapi sampai dengan sekarang masih tetap dikontrak dan mendapatkan upah di bawah UMP,” ungkap salah seorang perwakilan pekerja yang memohon namanya tidak dicantumkan, saat menemui Mediatransparancy.com didepan RSPI pada saat akan makan siang Rabu (21/7/2016).

Perwakilan pekerja yang sebagian besar hanya mengantongi Ijazah setingkat SMU, mengaku mereka tidak memahahi tentang hukum khususnya terkait Undang-undang (UU) serta peraturan yang mengatur ketenaga kerjaan, “ Kami kurang paham hukum pak, mudah-mudahan dengan pemberitaan dari para wartawan dapat menyelesaikan persoalan kami sebagai pekerja,” tandasnya sembari kembali memohon agar identitas mereka tidak sampai diketahui pihak manajemen RSPI.

Menanggapi hal ini, Weldy salah satu aktivis pembela hak-hak pekerja Jabotabek terkait adanya masih adanya pekerja yang mendapatkan upahnya di bawah standar mengatakan, bahwa pekerja yang bekerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), diatur antara lain dalam Pasal 59 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK).

“Artinya perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu. Yaitu, yang sementara sifatnya; kemudian pekerjaan yang penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama tiga tahun; berikutnya, pekerjaan yang bersifat musiman atau pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru yang masih dalam percobaan atau penjajakan,” katanya ketika dihubungi wartawan melalui ponselnya, Kamis (21/7).

Menurut Weldy, yang dialami para pekerja ini berdasarkan ketentuan dalam UUK, karena para pekerja mengaku sudah bekerja selama 10 tahun, maka demi hukum status mereka bukan lagi sebagai pegawai kontrak yang diikat dengan PKWT, “Tetapi menjadi pegawai tetap yang diikat Perjanjian Kerja Waktu Tidak tertentu (PKWTT),” tandasnya.

Ketika hal ini diklarifikasi kepada pihak RSPI, Kasubbag Hukum dan Kemitraan, Abdul Azis, menyarankan seorang wartawan untuk mengirimkan surat klarifikasi resmi, “Itu SOP (Sistem, Operasi dan Prosedur) yang berlaku di RSPI. Kalau sudah masuk nanti suratnya, baru dibalas oleh manajemen,” kata Azis, di ruangannya, kepada wartawan, Kamis (21/7).

Sementara itu dalam penghapusan pekerja karyawan kontrak (Outsourcing) pun kini masih di jalankan oleh pihak RSPI, bahkan sebagian besar pekerja Clealing Service di RSPI pun masih menerima upah sekitar Rp1.5 juta per bulannya.

“Gaji saya masih sangat di bawah UMP mas, gak enak kasih tahu. Namun tak lam kemudian rekannya pun mengatakan dengan polos bahwa gaji yang di terima memang masih sangat di bawah UMP dan kalah dengan pekerja PPSU?” Ujarnya yang enggan di sebutkan namanya.

Penulis: Subarkah/Aloysius

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here