banner 728x250

Dakwaan Jaksa Cacat Hukum Tak Sesuai Pasal 143 KUHAP, PN Jaksel Diminta Bebaskan Arwan Koty

  • Share

Jakarta,mediatransparancy.comPengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) dinilai tidak berhak dan tidak berwewenang mengadili dan memeriksa perkara a quo yang didakwakan kepada terdakwa Arwan Koty, warga Gambir Jakarta Pusat.

Pasalnya, perkara yang didakwakan Jaksa Penuntut umum ditengarai cacat hukum, tidak memenuhi pasal 143 KUHAP, sebagaimana ketentuan hukum acara pidana. Dimana tempat perbuatan hukum (Locus at Delicti) berada di wilayah Jakarta Utara, demikian juga pihak pelapor PT.Indotruck Utama, dan sejumlah saksi saksi berdomisili di Cilincing Jakarta Utara. Ironisnya, kasus yang menimpa Arwan Koty, saat ini masih dalam proses persidangan perkara Perdata gugatan wanprestasi yang dimohonkan Arwan Koty di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sudah lebih dulu disidangkan perkara nomor 181/Pdt.G/2020/PN Jkt.Ut.

judul gambar

Dalam hal ini majelis hakim pimpinan Arlandi Triogo, didampingi hakim anggota Toto dan Florensani, diminta untuk membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum. Hal itu di katakan Aidi Johan penasehat hukum terdakwa Arwan Koty, usai mendengarkan tanggapan jaksa atas eksepsi terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 6/01/2021.

Menurut Aidi Johan, perkara yang menimpa Arwan Koty ini terlalu dipaksakan penyidikannya hingga penuntut umum mendakwanya duduk di kursi persidangan. Arwan Koty merupakan korban atas kerugiannya milliaran rupiah saat membeli alat berat dari PT. Indotruck Utama, malah dijadikan terdakwa, bagaikan pepatah ” Sudah jatuh ditimpa tangga juga”.

Penegakan hukum runcing ke bawah tumpul keatas, entah berpihak sama siapa, apakah sama yang mengalami kerugian atau sama yang menikmati keuntungan atas kecurangannya, tapi yang jelas Awan Koty, saat ini duduk di kursi persidangan PN Jaksel, atas dugaan rekayasa hukum. Jaksa  Penuntut Umum Sigit, mendakwa Arwan Koty melanggar pasal 220 KUHP dan pasal 317 KUHP, berdasarkan laporan Eka Lovyan, bertindak dan atas nama PT.Indotruck Utama.

Pada hal berdasarkan kronologis kejadian, bahwa perkara Arwan Koty berawal dari adanya perjanjian tahun 2017 antara Arwan Koty pembeli satu unit Escavator merk Volvo seharga 1 milliar 265 juta rupiah dengan PT.Indotruck Utama selaku penjual. Sesuai butir butir perjanjian, pembeli harus melunasi harga barang lalu dilakukan penyerahan barang. Barang Excavator yang diperjanjikan sudah dibayar lunas oleh pembeli tapi penjual tidak menepati isi perjanjiannya. Hingga perkara ini disidangkan, alat berat yang sudah dibayar lunas belum diterima pembeli.

Karena belum menerima barangnya, Arwan Koty merasa dirugikan sebagai korban peristiwa hukum sehingga melaporkan kasus tersebut di Polda Metro Jaya pada tahun 2018 atas dugaan pidana penipuan dan Penggelapan pasal 378 dan pasal 372 KUHP terlapor pihak PT.Indotruck Utama. Anehnya, Arwan Koty belum sempat mengajukan alat bukti pendukung atas laporannya itu dan belum ada Sprint Penyelidikan, Penyidikan, pihak Polda Metro Jaya telah melakukan tindakan Penghentian Penyelidikan.

Bagaikan menelan pil pahit, derita yang dialami Arwan Koty bertambah setelah penyidik Polda Metro Jaya melakukan penghentian Penyidikan atas laporannya tersebut. Tiba tiba pihak terlapor PT.Indotruck Utama melaporkan Arwan Koty ke Mabes Polri dengan sangkaan pasal 220 dan pasal 317 KUHP, sehingga Arwan Koty saat ini dihadirkan di persidangan, kata Aidi Johan.

Ditambahkan, dalam perkara ini majelis hakim diharapkan melihat kronologis kejadian dan fakta yang dialami Arwan Koty. Berdasarkan pasal 108 KUHAP menyebutkan, setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana, berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik baik lisan atau tulisan. Mengacu pada pasal tersebut, Arwan Koty sepatutnya dilindungi hukum, namun hukum telah diputar balikkan, yang benar di dakwa jaksa yang salah jadi menuntut.

Terhadap perkara Aquo ini menurut Johan, perkara ini merupakan kualifikasi dari pasal 81 KUHP mengenai “Prajudice Geschil yang merupakan question Prejudicielle Au Jugement” dimana suatu perkara pidananya maka atas perkara pidananya ditentukan oleh perkara perdatanya berkekuatan hukum tetap.

Pasal tersebut menyatakan, penundaan penuntutan pidana karena adanya perselisihan Pra yudisial , menunda daluarsa  maka, “sepatutnya perkara pidana atas nama Arwan Koty dihentikan atau ditangguhkan untuk memastikan secara perdata atau kebendaan, untuk kepastian hukum atas alat berat yang dibeli korban penzoliman hukum”. Oleh karena itu majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dimohon supaya mengatakan dakwaan jaksa tidak dapat diterima atau batal demi hukum. Merehabilitasi nama baik terdakwa Arwan Koty dalam keadaan semula, kata Aidi Johan.

Penulis : P.Sianturi

judul gambar
  • Share
judul gambar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *