Home Berita Terbaru Dakwaan Pasal 263,374 KUHP Terhadap Direktur PT DCG Indonesia Terkesan Dipaksakan

Dakwaan Pasal 263,374 KUHP Terhadap Direktur PT DCG Indonesia Terkesan Dipaksakan

51
0

JAKARTA, MEDIATRANSPARANCY.COM –Sidang perkara kriminalisasi terhadap Haryo Bimo Arianto Direktur PT DCG Indonesia kembali digelar di pengadilan negeri jakarta utara 20/05/19.

Persidangan tersebut terkesan di paksakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Abdul Rauf SH MH terhadap terdakwa Haryo Bimo Arianto, Haryo Bimo Arianto menjadi kelinci percobaan Pasal 263 dan Pasal 374 KUHP. tanpa jelas perbuatan pidana.

Atas tindakan tersebut, Jaksa Agung HM Prasetyo dituding telah menzolimi terdakwa Haryo Bimo Arianto melalui Jaksa Abdul Rauf dengan dakwaan Pasal 263 KUHP. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Abdul Rauf mendakwa Haryo Bimo Arianto Pasal 263 KUHP sebagai dakwaan Pertama (primer) karena telah membuat RUPS-LB PT. DCG Indonesia pada 28 Februari 2014 di hadapan Notaris.

dalam fakta persidangan bahwa terdakwa Haryo Bimo Arianto pada 28 Februari 2014 tidak ada dalam RUPS-LB Dan yang lebih miris nya lagi, bahwa terdakwa belum bergabung di PT. DCG Indonesia saat itu. Dalam persidangan jaksa Abdul Rauf mendakwakan kepada orang yang tidak mengetahui dan tidak berwenang.

Pada dakwaan kedua JPU Abdul Rauf mendakwa terdakwa Haryo Bimo Arianto dengan Pasal 374 KUHP. “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.” karena dengan jabatannya sebagai direktur PT. DCG Indonesia telah menggelapkan uang perusahaan Rp.35 Juta. Padahal uang 35 yang disebutkan itu bukanlah uang PT. DCG Indonesia melainkan uang orang lain.

Pada bulan Maret 2015 PT. Harwin Perdana membuat perjanjian kontrak penyewaan Alat berat dengan PT. DCG Indonesia dengan kontrak Rp.310 juta. Tapi kapan hari penggunaan alat berat itu belum ditetapkan, karena barang impor yang hendak di angkut itu masih diperjalanan pelayaran menuju Tanjung Priok. Kemudian datang telepon dari PT. Harwin Perdana kepada PT. DCG Indonesia yang mengatakan supaya alat berat segera disiapkan di pelabuhan Tanjung Priok karena barang sudah tiba di pelabuhan Tanjung Priok.

Karena saat Mr. Lim Jae Chung (presiden direktur PT. DCG Indonesia) diluar negeri (Korea Selatan) maka Haryo Bimo Arianto berpesan kepada Ibu Yenny (Sekretaris PT. DCG Indonesia) supaya uang mobilisasi alat berat ditransfer ke rekening Haryo Bimo Arianto. Karena jika dimasukkan kerekening PT. DCG Indonesia penarikan uang harus menunggu Mr. Lim Jae Chung dari Korea Selatan sehingga untuk kelancaran mobilisasi alat berat uang ditransfer ke rekening terdakwa Haryo Bimo Arianto Rp.200 juta dan ke rekening PT. DCG Indonesia Rp.110 juta oleh PT. Harwin Perdana.

Pekerjaan selesai dan uang yang sisa operasional ditransfer ke rekening PT. DCG Indonesia. Pada bulan Agustus 2018 terdakwa dipanggil oleh Bareskrim Polri sebagai saksi dan dituduh menggelapkan uang perusahaan Rp.35 juta. Uang itu berasal dari transferan PT. Harwin Perdana bagian dari kontrak mobilisasi alat berat perjanjian maret 2015 di Tanjung Priok. Ternyata yang ditransfer ke rekening Terdakwa Haryo Bimo Arianto sejumlah Rp.235 juta. Jadi yang tersisa Rp.35 itu lah dianggap JPU uang yang digelapkan terdakwa. Padahal uang itu adalah uang PT. Harwin Perdana yang tidak disadari terdakwa tersisa direkeningnya karena sewa perjanjian kontrak mobilisasi alat berat Rp.310 juta, dan itu sudah terlaksana dengan baik.

Ketika penyidik mempertanyakan bahwa uang yang ditransfer PT. Harwin Perdana ke rekening pribadi Haryo Bimo Arianto adalah Rp.235 juta maka terdakwa Haryo Bimo Arianto memasukkan uang Rp.35 juta itu ke rekening kas PT. DCG Indonesia. Dan uang itu dipergunakan untuk operasional PT. DCG Indonesia.

Setelah kronologi uang Rp.35 juta itu terungkap dipersidangan Ketua majelis hakim Tiaris Sirait, SH MH dan anggota majelis Ramses Pasaribu, SH MH bertanya kepada Jaksa Penuntut Umum. “Saudara jaksa, uang Rp. 35 juta itu uang siapa?

Jaksa penuntut umum Abdul Rauf menjawab, uang PT. Harwin Perdana.

Terdakwa ini direktur PT. Harwin Perdana atau Direktur PT. DCG Indonesia? Tanya Majelis, dijawab, direktur PT. DCG Indonesia.

Dengan adanya uang Rp.35 juta di rekening Terdakwa, yang dirugikan siapa? Tanya Majelis, jaksa penuntut umum Abdul Rauf tidak dijawab.

Saudara jaksa mendakwa terdakwa Haryo Bimo Arianto atas nama PT. DCG Indonesia, menurut saudara jaksa dimana kerugian PT. DCG Indonesia? Tanya majelis, Jaksa penuntut umum tidak bisa menjawab.

Terdakwa, uang apa sebenarnya yang 35 juta itu? Apakah komisi atau apa? Tanya hakim Tiaris Sirait.

“Saya sendiri tidak pernah menyadari kalau ada Rp.35 juta direkening saya. Saya tahu setelah di diperiksa di Bareskrim Polri. “jawab terdakwa Haryo Bimo Arianto.

Begitu mudahnya Jaksa Penuntut Umum Abdul Rauf SH dan Badan Reserse Kriminal Umum Mabes Polri (Bareskrim) Polri menjadikan Haryo Bimo Aryanto menjadi seorang tersangka, merampas kemerdekaan, memenjarakannya dirumah tahanan negara tanpa alat bukti yang kuat.

Seorang Jaksa berpangkat Jaksa Madya masih dapat melakukan kesalahan patal mendakwa orang yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dalam perkara yang didakwakan alias seolah dakwaan dibuat buat padahalan dakwaan itu merupakan pasal primer.

Reporter :Nurhadi 

alterntif text

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here