BALIGE, MEDIATRANSPARANCY. COM – Komandan Resor Militer (Danrem) 023/KS, Kodam I/BB, Kol Inf Tri Saktiyono dampingi Pangdam I/BB Mayjen TNI MS. Fadhilah mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Kelestarian Lingkungan Danau Toba yang digelar di Kampus Institut Teknologi DEL, Balige, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, Sabtu (12/1/2019).
Hadir dalam Rakor tersebut, Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Musa Rajeksah, Pangdam I/BB Mayjen TNI MS. Fadhilah, Asintel, Kol Dwi Lagan Safrudin, S.I.P, Asops, Kol Inf Togu Parmonangan, Aster, Kol Inf Parluhutan Marpaung, S.I.P, Kapendam I/BB, Kol Inf Roy Hansen J Sinaga, S. Sos, Bupati Kabupaten Karo, Terkelin Brahmana, para Bupati/Wali Kota se-Kawasan Danau Toba, Danrem 023/KS, Kolonel Inf. Tri Saktiyono, Danrem 022/PT Kolonel Inf R Wahyu Sugiarto, Dandim 0205 /TK Letkol Inf. Rizal Taufik, Dandim 0206/Dairi, Letkol Arh Hadi Purwanto, Dandim 0210/TU Letkol Inf Rico Juliyanto Siagian, Kepala Bappeda Karo Nasib Sianturi, dan Camat Kecamatan Merek ,Tomi Heriko Sidabutar.
Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan, bahwa penetapan Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) perlu dukungan masyarakat di delapan Kabupaten se-Kawasan Danau Toba untuk menjaga dan melestarikan lingkungan.
“Seluruh program pembangunan di bawah koordinasi Kemenko Bidang Kemaritiman selalu dikerjakan dan berpijak pada hasil penelitian. Karena itu, hasil penelitian oleh World Bank, LIPI, dan Jasa Tirta agar menjadi pijakan bagi kita bersama dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan di kawasan Danau Toba,” kata Luhut.
Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan juga mengajak Pemerintah Daerah untuk bersinergi dengan Pemerintah Pusat untuk menangani permasalahan yang ada.
“Salah satu rekomendasi Peneliti adalah perlunya dilakukan konservasi hutan, karena adanya penebangan terus menerus yang dilakukan masyarakat, hal itu dapat semakin memperburuk kondisi danau toba dan tidak boleh kita biarkan, agar sesegera mungkin pihak terkait untuk segera melakukan sinkronisasi peraturan terkait penebangan pohon,” tegas Luhut.
Selain masalah konservasi, kata Luhut, juga keberadaan kerambah jaring apung di Danau Toba harus dikendalikan, karena, kata Luhut, bahwa pihak LIPI menjelaskan, kerambah yang diperbolehkan maksimal 1.925 petak dan untuk kerambah perusahaan harus dikurangi sampai 70%.
“Hal ini berkaitan dengan pendapat LIPI bahwa dibutuhkan waktu 75 tahun untuk Danau Toba membersihkan dirinya sendiri. Tapi pembersihan tidak akan selesai jika tidak di kerjakan,” tambah.
Luhut.
Menko Bidang Kemaritiman menyoroti kondisi Danau Toba saat ini justru semakin memrihatinkan.
Hal ini dapat kita lihat bersama bahwa air Danau Toba kian hari kian tercemar oleh sampah dan limbah dari keramba jaring apung milik perusahaan dan warga yang berserakan di pinggir danau.
“Parahnya lagi, tidak adanya kepedulian dari masyarakat terhadap kelestarian kebersihan. Hal ini yang merupakan pekerjaan Pemda setempat agar selalu memberikan pemahaman melalui sosialisasi aktif agar msyarakat mengerti dan tidak memiliki sifat apatis,” tegas Luhut.
Sementara itu Pangdam I/BB Mayjen TNI MS. Fadhilah dalam sambutannya mengatakan, bahwa pada dasarnya jajaran TNI AD sangat mendukung pembangunan Pariwisata Danau Toba.
“Pada prinsipnya, kami sangat mendukung akan kegiatan pembangunan 10 destinasi pariwisata prioritas Kementerian Pariwisata,” kata Pangdam.
Editor: Benz
