banner 728x250

Dasyat, Korupsi BPJS Ketenagakerjaan Lebih Besar Dari Jiwasraya

  • Share

JAKARTA, MEDIA TRANSPARANCY-Kerugian negara akibat kasus korupsi di tubuh BPJS Ketenagakerjaan diperkirakan lebih besar dari kasus PT Asuransi Jiwasraya. Kejaksaan Agung menaksir kerugian akibat dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana investasi di perusahaan itu dapat mencapai Rp 20 triliun. Lebih rendah dari kerugian akibat korupsi PT Asabri, Rp 23,73 triliun.

Dalam keterangannya kepada pers, yang dikutip Minggu (14/2/2021), Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah mengatakan, bahwa kerugian Rp 20 triliun tersebut setidaknya terjadi dalam tiga tahun terakhir. Jumlah kerugian keuangan negara akibat dugaan korupsi ini belum rampung dihitung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

judul gambar

Tetapi, pihaknya mempertanyakan mengapa bisa terjadi kerugian sampai Rp 20 triliun itu?.

Menurut Febrie, dengan risiko bisnis yang terbilang besar itu, bagaimana sebenarnya system pengelolaan perputaran uang nasabah di BPJS Ketenagakerjaan.

“Kalau itu kerugian atas risiko bisnis, apakah analisanya sebodoh itu sampai menyebabkan kerugian Rp 20 triliun?” ucap Febrie Adriansyah kepada wartawan di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (11/2/2021).

Febrie menuturkan pihaknya mendalami kemungkinan analisis keuangan yang salah atau bisa terjadi dalam kasus ini, disengaja. Dia mempertanyakan adakah perusahaan lain yang memiliki kerugian atas risiko bisnis sebesar itu. Untuk mengusut kasus ini, penyidik sangat berhati-hati.

“Mana ada perusahaan-perusahaan yang lain unrealized lost sebesar itu dalam tiga tahun?” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, mengatakan, setidaknya 20 orang diperiksa penyidik secara maraton dari Selasa (19/1/2021) hingga Rabu (20/1/2021). Dalam keterangan tertulis, 19 Januari, enam saksi yang sudah memenuhi panggilan.

Mereka, mantan Deputi Direktur Analisis Portofolio berinisial AA; Deputi Direktur Manajemen Resiko Investasi, RU; Asisten Deputi Analisis Portofolio, EH. Kemudian, Deputi Direktur Akuntansi, HN; Deputi Direktur Analisis Portofolio, II dan Deputi Direktur Keuangan, HR.

Kasus BPJS Ketenagakerjaan sudah masuk tahap penyidikan, namun sampai pekan lalu belum ada tersangka yang dijerat penyidik Kejagung. Dalam Penanganan kasus berdasarkan pada surat penyidikan Nomor: Print-02/F.2/Fd.2/01/2021, Senin (18/1/2021), Kejagung sudah menggeledah Kantor BPJS Ketenagakerjaan dan menyita sejumlah dokumen.

Sementara itu Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Ali Mukartono meyakini dugaan korupsi dalam pengelolaan uang dan dana investasi BPJS Jamsostek ini, serupa PT Asuransi Jiwasraya.

“Hampir sama dengan Jiwasraya, itu investasi juga. Perusahaan punya duit, investasi keluar,” ungkapnya.

Dilain pihak, Deputi Direktur Bidang Humas dan Antara Lembaga BPJS Ketenagakerjaan Irvansyah Utoh Banja menyatakan pengelolaan investasi BPJS Ketenagakerjaan tidak melanggar aturan. Ia memastikan pihaknya selalu mengacu pada instrumen dan batasan investasi yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015, serta beberapa aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Irvansyah menyodorkan data, hasil investasi BPJS Ketenagakerjaan sepanjang 2020 sebesar Rp 32,3 triliun. Sekitar 64 persen investasi dilakukan pada surat utang. Sementara 17 persen ditempatkan di saham, 10 persen deposito, 8 persen, reksadana, dan investasi langsung sebesar 1 persen.

“Manajemen siap memberikan keterangan dengan transparan guna memastikan pengelolaan investasi telah dijalankan sesuai tata kelola yang ditetapkan,” ujarnya. (Anggiat S)

judul gambar
  • Share
judul gambar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *